Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ahmadiyah yang didampingi oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) menyambangi Watimpres agar dapat mendesak Presiden untuk tak menerbitkan SKB itu. Buyung memang dikenal sangat getol memperjuangkan eksistensi Ahmadiyah.
Yang mendukung rekomendasi Bakor Pakem pun tak sedikit. Ribuan orang yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) menggelar apel siaga dengan tuntutan agar rekomendasi Bakor Pakem ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SKB. Setelah melakukan aksi besar-besaran, FUI kembali beraksi. Forum yang diadvokasi oleh eks Ketua YLBHI Munarman ini menggelar jumpa pers.
Tujuannya merespon manuver yang dilakukan oleh AKKBB. Dalam siaran persnya, FUI menilai ada konflik kepentingan pada diri Adnan Buyung Nasution. Di satu sisi sebagai pembela Ahmadiyah, di sisi lain sebagai anggota Watimpres yang ikut menerima pengaduan itu. Posisi Buyung dalam pertemuan itu sebagai apa? pembela Ahmadiyah atau anggota Watimpres, ujar Sekretaris Jenderal FUI M. Al-Khaththath.
Ketua Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) Ahmad Sumargono juga menyayangkan sikap ketiga anggota Watimpres yang hanya mendengarkan keterangan sepihak dari Ahmadiyah saja. Kalau mau fair, jangan Ahmadiyah saja yang diundang. Pihak-pihak yang menolak Ahmadiyah juga seharusnya diundang. Biar objektif, jelasnya.
Dasar Hukum Pengeluaran SKB
Penetapan Presiden No.1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
Pasal 1 Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.
Pasal 2 (1) Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama menteri agama, menteri/jaksa agung dan menteri dalam negeri. (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari menteri agama, menteri/jaksa agung dan menteri dalam negeri. |
Bantahan Buyung
Ba'da pertemuan Ahmadiyah dengan Watimpres, FUI memang secara khusus menyoroti kiprah Buyung. Selain menilai ada konflik kepentingan, Buyung juga dinilai bermanuver dengan memanfaatkan lembaga negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Advokat Senior berambut putih ini menjawab tuduhan itu dengan santai.
Buyung mengatakan tak ada konflik kepentingan dalam dirinya. Posisinya secara hukum bukan sebagai pengacara Ahmadiyah. Yang menjadi pengacara Ahmadiyah kan YLBHI dan LBH Jakarta, tegasnya. Ia justru menyebut koleganya sendiri Anggota Watimpres bidang Agama Ma'ruf Amin yang mempunyai konflik kepentingan. Buyung mengungkapkan, dalam kapasitasnya sebagai Ketua MUI, Ma'ruf Amin ikut serta dalam rapat Bakor Pakem yang merekomendasikan Ahmadiyah sebagai ajaran menyimpang.
Mengenai hanya tiga anggota Watimpres yang hadir dalam pertemuan itu, Buyung mengungkapkan itu hanya kebetulan. Itu bukan manuver saya, ujarnya. Tetapi, lebih disebabkan karena anggota Watimpres yang lain keluar kota.
Isu yang menyatakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah akan terbit Rabu (23/4), tidak terbukti. Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan SKB itu masih berupa draft. Draft itu kalau bisa, baru kami bicarakan hari ini. Bukan hari ini selesai draftnya, jelasnya di Kejaksaan Agung (Kejagung). SKB itu merupakan produk hukum bersama antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) yang menyatakan Ahmadiyah sebagai ajaran yang menyimpang.
Hendarman mengungkapkan saat ini proses pembuatan SKB itu mengalami kendala. Salah satunya adalah kesibukan Menteri Agama yang sedang ke luar negeri. Draft itu kan harus dibahas (oleh ketiga pejabat itu,-red), jelasnya. Jadi, pembuatannya masih dalam proses. Mantan Jampidsus ini belum bisa memastikan kapan SKB itu keluar. Saya tidak bisa memastikan kapan, tapi secepatnya, ujarnya. Ia mengatakan draft SKB itu masih berada di tangan bawahan masing-masing menteri. Di tingkat menteri belum ada kesepakatan. Hendarman sendiri mengaku masih meneliti draft SKB yang telah dibuat oleh bawahannya.
Di saat ketiga pejabat itu masih membahas SKB, beberapa organisasi masyarakat yang pro maupun kontra sudah terlibat perang opini. Usai rekomendasi Bakor Pakem itu dikeluarkan, kecaman datang dari kelompok yang memperjuangkan kebebasan beragama. Imparsial, misalnya, menuntut agar Bakor Pakem dibubarkan.
Sementara itu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) bidang hukum Adnan Buyung Nasution menyambut baik ditundanya penerbitan SKB. Bagus itu, ujarnya ketika dihubungi hukumonline. Ia mengatakan masih bisa membahas pengaduan Ahmadiyah dengan anggota Watimpres yang lain. Kita (Watimpres,-red) akan rapat hari Jumat (25/4), ungkapnya. Bila tak ada kata sepakat di internal Watimpres, Buyung berjanji akan memberi nasihat secara pribadi ke Presiden. UU No. 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden memungkinkan hal itu.
