Bisa jadi perkara pidana masih terus diproses di salah satu peradilan umum yang jauh dari kelima Pengadilan Niaga tadi. Kurangnya informasi yang diperoleh hakim yang menangani perkara pidana bisa mengakibatkan inkonsistensi putusan dengan perkara perdata. Apalagi bagi sebagian hakim, perkara di bidang hak kekayaan intelektual adalah sesuatu yang baru, dan belum terlalu dipahami.
Keterangan Ahli
Minimnya perhatian kalangan hukum terhadap bidang HKI juga menyebabkan minimnya ahli di bidang ini. Kondisi demikian ternyata berimbas pada proses persidangan perkara HKI.
Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Niaga adalah HIR/RBg. Tetapi dalam perkara khusus bidang HKI, ada beberapa hukum acara yang sudah diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan UU No. 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta.
Sementara dalam proses persidangan tindak pidana HKI berlaku KUHAP. Pelanggaran terhadap paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu berlaku delik aduan. Sebaliknya, pada hak cipta berlaku delik biasa.
Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dalam setiap perkara HKI para pihak dimungkinkan mengajukan saksi dan ahli. Menurut Marni Emmy Mustafa, salah satu yang sering menimbulkan masalah adalah kualifikasi ahli. Jumlah orang yang benar-benar menjadi ahli dalam bidang HKI terbilang minim. Akibatnya, seorang advokat yang menggugat pembatalan merek di suatu perkara, bisa menjadi ahli di perkara lain. Atau, seseorang menjadi ahli dalam perkara di tingkat pertama, tetapi ketika perkara tersebut masuk ke tahap kasasi, si ahli tadi bertindak selaku kuasa hukum. Kriteria ahli belum jelas, ujar mantan Ketua PN Bandung tersebut.
Selain soal ahli, penentuan besaran ganti rugi dalam perkara HKI masih terkendala. Ganti rugi yang logis dapat diberikan jika dibawa bukti yang cukup dalam bidang pengadilan. Diakui Marni Emmy, masalah ganti rugi akibat pelanggaran HKI, adalah masalah yang sulit bagi hakim.
Sistem penanganan perkara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dianut saat ini sangat berpotensi melahirkan putusan yang tidak konsisten, bahkan saling bertentangan. Sebab, pengadilan yang menangani aspek perdata dan aspek pidana HKI bisa berbeda. Misalnya, perkara HKI yang terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Aspek pidana dari perkara itu harus diadili di Pengadilan Negeri Mataram. Tetapi kalau salah satu pihak juga menempuh gugatan perdata, yang akan mengadili adalah Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan majelis hakim kedua pengadilan tersebut sangat berpeluang tidak sejalan.
Pandangan bernada kritik tersebut disampaikan Hj. Marni Emmy Mustafa, hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, saat tampil sebagai pembicara dalam diskusi tentang Hukum Desain Industri di Indonesia: Interpretasi dan Penegakan Hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta, Rabu (12/11) kemarin.
Bayangkan, semua perkara perdata HKI hanya harus diadili sesuai yurisdiksinya, di lima Pengadilan Niaga. Sesuai Keppres No. 97 Tahun 1999, kelima Pengadilan Niaga tersebut ada di PN Jakarta Pusat, PN Medan, PN Semarang, PN Surabaya, dan PN Ujung Pandang. Sementara, perkara pidana HKI bisa diadili di 347 Pengadilan Negeri di Indonesia.
Proses perkara perdata juga singkat. Dari Pengadilan Niaga, langsung ke Mahkamah Agung. Bandingkan dengan tindak pidana HKI, dari Pengadilan Negeri masih harus melalui tingkat banding di Pengadilan Tinggi (PT), lalu bermuara di Mahkamah Agung.
Tingkat pemahaman hakim mengenai HKI diakui berbeda-beda. Di Pengadilan Niaga, pada umumnya sudah ada hakim khusus yang mengikuti serangkaian pelatihan bidang hak kekayaan intelektual. Berbeda halnya dengan peradilan umum. Hakim untuk peradilan HKI dalam perkara pidana adalah semua hakim peradilan umum, ujar Marni Emmy.
