RUU Pengadilan Tipikor Ditargetkan Selesai Sebelum Pemilu
Berita

RUU Pengadilan Tipikor Ditargetkan Selesai Sebelum Pemilu

Ada kemungkinan sulit mencapai kuorum rapat karena sebagian besar anggota DPR turun ke daerah konstituen menjelang Pemilu 2009.

Hukumonline News
Hukumonline News
Ali
Bacaan 2 Menit
RUU Pengadilan Tipikor Ditargetkan Selesai Sebelum Pemilu
Hukumonline

 

Bila Soeripto menargetkan RUU selesai sebelum Pemilu 2009, Trimedya terlihat pesimis. Trimedya mengatakan saat ini untuk pembahasan RUU itu terkendala dengan kehadiran para anggota Pansus. Problem di DPR harus mencari kuorum anggota. Apalagi menjelang Pemilu, kawan-kawan fisiknya saja yang ada di Jakarta, tapi hatinya ada di daerah pemilihan masing-masing, kritiknya.

 

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan M.Nur Solikhin memberi catatan khusus. Ia menilai target pengesahan RUU Pengadilan Tipikor sebelum pemilu tidak realistis. Apalagi, sebentar lagi DPR akan memasuki masa reses. Sehingga, praktis Pansus hanya punya waktu dua bulan. Kecuali bila mereka mau menggunakan masa resesnya untuk membahas RUU ini, ujarnya kepada hukumonline.  

 

Solikhin mengatakan beberapa bulan sebelum Pemilu merupakan masa-masa sibuk para anggpta DPR. Bukan untuk membahas UU melainkan sibuk melakukan persiapan kampanye menghadapi pemilu. Ia mengkhawatirkan bila RUU ini dipaksakan selesai dalam dua bulan, maka akan berpengaruh pada substansi dari RUU itu. Ia khawatir kualitas UU Pengadilan Tipikor menjadi buruk.

 

Emerson juga berpendapat senada. Ia masih mencurigai adanya upaya DPR untuk menggembosi pengadilan tipikor. Pertama, ia melihat DPR tak pernah menempatkan RUU Pengadilan Tipikor sebagai prioritas. Selain itu, ia khawatir DPR akan memasukan pasal-pasal yang justru akan mengembosi pengadilan tipikor.

 

Emerson mencontohkan rencana yang ingin membuat pengadilan tipikor di setiap kabupaten. Ia khawatir rencana ini justru akan berpengaruh negatif dengan upaya pemberantasan korupsi. Dengan banyaknya jumlah pengadilan tipikor, maka pengawasan akan sulit dilakukan. Sehingga, bila ada salah satu dari pengadilan tipikor itu terdapat cela, maka akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan tipikor dan KPK. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga, tamsil Emerson.  

 

Desakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengadilan Tipikor agar segera disahkan terus  menguat. Aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho dan Febri Diansyah mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), bertujuan melakukan audiensi dengan Ketua MK Mahfud MD. Mereka meminta Ketua MK agar memperingatkan DPR untuk segera mengesahkan RUU Pengadilan Tipikor.

 

Kedatangan Emerson dan Febri ke MK bukan tanpa alasan. Pasalnya, polemik seputar eksistensi pengadilan tipikor berawal dari putusan MK pada 19 Desember 2006 lalu. Dalam putusan itu, MK memberi tenggat waktu kepada DPR untuk menyempurnakan pengaturan terkait pengadilan yang mengadili perkara korupsi. Kala itu, MK memutus pembentukan pengadilan tipikor bertentangan dengan konstitusi. DPR diminta membuat payung hukum bagi Pengadilan Tipikor, seperti halnya pengadilan lain.  

 

Permintaan agar MK ikut aktif mengawal RUU Pengadilan Tipikor ini bukan yang pertama. Sebelumnya, sejumlah pengamat juga sempat meminta MK melakukan constitusional activism. Yakni, dengan menyurati DPR dan Presiden agar segera menyelesaikan RUU Pengadilan Tipikor. Namun, sampai saat ini, MK tak pernah meluluskan permintaan itu.

 

Kedatangan aktivis ICW ke MK pada Kamis, (04/12) kemarin, ini sebenarnya hampir bertepatan dengan rapat konsultasi MK dengan Komisi III DPR. Beberapa politisi asal Komisi III hadir di MK. Beberapa di antaranya bahkan terlbat dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU Pengadilan Tipikor seperti Trimedya Panjaitan dan Soeripto. Tapi, Mahfud tak menyinggung sama sekali soal permintaan ICW itu. Kita tak bahas itu. Itu di luar dari bidang kita masing-masing. Secara resmi kita tak boleh membicarakan itu, tutur Mahfud usai rapat konsultasi.   

 

Meski tak dibahas secara resmi, anggota Pansus RUU Pengadilan Tipikor Soeripto menyatakan RUU itu harus segera diselesaikan. Ia menargetkan RUU itu akan selesai sebelum Pemilu 2009. Ia menyatakan Pansus sudah memiliki jadwal yang lengkap terkait pembahasan RUU itu. Pansus akan bekerja sesuai jadwal yang disusun itu. Dalam pidato pembukaan sidang DPR beberapa hari lalu, Ketua DPR Agung Laksono juga meminta RUU Pengadilan Tipikor diprioritaskan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info