Tidak hanya damai, Eka juga berharap pelaksanaan kampanye nanti dapat menciptakan kampanye yang berbudaya serta memberikan pengetahuan politik bagi masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Yang memberikan nilai tambah dalam konteks pendidikan politik dalam bangsa kita dan juga memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat, tambahnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, Wakapolri Makbul Padmanegara mengatakan jika kampanye dapat terlaksana dengan baik otomatis akan mempermudah tugas Kepolisian dalam mengamankan jalannya pemilu. Makbul meminta seluruh elemen masyarakat bahu-membahu menjaga kelancaran pemilu. Karena ini adalah pesta kita semua, pesta rekan-rekan sekalian. Kami hanya ingin mengawal pesta kalian agar hajat yang dilaksanakan dapat berlangsung dengan baik, katanya.
Jika berjalan lancar, menurut Makbul, pemilu bahkan bisa dijadikan menarik bak obyek wisata bagi masyarakat internasional. Makanya, ia mengajak, kita deklarasikan kampanye 2009 sebagai obyek wisata sehingga masyarakat tidak takut keluar, dan masyarakat internasional tidak takut datang ke Indonesia.
Pihak Kepolisian, lanjut Makbul, berkomitmen akan menunaikan tugas mengamankan dan mengawal pelaksanaan ajang demokrasi ini. Dalam rangka itu, Polri telah mengerahkan 2/3 kekuatan dari jumlah aparat kepolisian yang hampir 400 ribu untuk mengamankan jalannya kampanye. Jumlah ini juga didukung oleh kekuatan dari TNI, dan satuan tugas perlindungan masyarakat yang berasal dari Departemen Dalam Negeri. Dalam pelaksaan tugas, Makbul menegaskan Polri akan bersikap netral tidak memihak kepada salah satu partai. Jadi tidak usah ragu-ragu kami sebagai pengaman dan pengawal dan kami juga netral terhadap semua parpol, tukasnya.
Diwarnai kericuhan
Pembacaan ikrar dan pidato dilanjutkan dengan acara orasi dari setiap perwakilan partai secara bergiliran, dari partai nomor urut pertama hingga akhir. Dipandu tiga Master Ceremony (MC) sekaligus, satu per satu pimpinan partai berjalan menuju panggung untuk melakukan orasi.
Orasi yang berjalan relatif lancar tiba-tiba berubah menjadi ricuh ketika Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) mendapatkan giliran. Pasalnya, saat MC memanggil Ketua Umum PPDI Mentik Budiwiyono untuk berorasi, tiba-tiba dari arah depan panggung datang seseorang yang juga mengaku sebagai pimpinan partai. Aparat keamanan langsung menghadang dan sempat memicu kericuhan. Setelah mereda, Mentik melanjutkan orasinya.
Usut punya usut, yang dihalau oleh aparat keamanan saat itu adalah Endung Sutrisno, mantan Ketua umum PPDI. Endung dan Mentik dikabarkan sempat berseteru yang berlanjut ke meja hijau. Putusan Mahkamah Agung menyatakan pihak Endung kalah.
Saat ditanyai wartawan, Endung mengaku kecewa atas perlakuan aparat keamanan dan KPU sebagai penyelenggara acara. Kami tidak diperbolehkan naik ke panggung dan dihalau oleh polisi. Tindakan KPU ini telah memicu bentrokan antar kader partai-partai kami, ujarnya. Ia menjelaskan, dirinya hadir dan hendak berorasi karena juga mendapatkan undangan dari KPU. Kami telah terima undangan resmi dari kemarin. Atas kejadian ini kami akan lakukan protes keras ke KPU dengan berbagai bentuk, katanya.
Menanggapi persoalan ini, Ketua KPU menegaskan bahwa PPDI versi Mentik yang diakui KPU. Menurut Hafiz, KPU merujuk pada Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM pada November lalu. SK tersebut berdasarkan kemenangan pak Mentik di MA dan diteruskan ke Dephukham, lalu Dephukham melalui SK menetapkan bahwa Pak Mentik sah menjadi Ketua Umum PPDI, jadi kita hanya mengakui PPDI versinya Pak Mentik saja. Untuk juru kampanye seingat saya cuma satu, yaitu Pak Mentik saja bukan dua, katanya.
Komisioner KPU lainnya Andi Nurpati menjelaskan undangan yang disampaikan KPU kepada pengurus partai hanya satu saja. Jika ada konflik internal, lanjut Andi, KPU tidak ikut-ikutan. Ia berharap PPDI bisa menyelesaikan masalah tersebut secara internal. Jadi saya kira setiap parpol harus paham siapa yang memiliki legalitas, berdasarkan SK dari Dephukham, dan untuk persoalan PPDI ini sudah berkali-kali KPU menjelaskan ke mereka bahwa saat ini yang diakui SK-nya oleh Dephukham adalah versi Pak Mentik, ujarnya.
Tepat hari pertama kampanye, Senin (16/3), Komisi Pemilihan Umum mengadakan Deklarasi Kampanye Damai di Hall D Pekan Raya Jakarta, Kemayoran yang diikuti oleh seluruh partai politik peserta pemilu. Rencananya, total 44 partai peserta pemilu hadir dalam acara deklarasi. Namun, enam partai lokal di Nangroe Aceh Darussalam urung hadir.
Sejak pagi hari, ribuan massa pendukung partai telah memadati lokasi yang setiap tahunnya menggelar perhelatan HUT DKI Jakarta itu. Sekitar pukul 10.15 Wib, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary resmi membuka kampanye rapat umum dengan memukul gong sebanyak lima kali. KPU mencanangkan pelaksanaan kampanye akan berlangsung selama 21 hari dimulai 16 Maret hingga 5 April 2009.
Jangan sampai kampanye ini dilakukan untuk melecehkan orang lain atau parpol lain, kuncinya di situ, kalau ini bisa dilakukan Insya Allah damai itu akan terjadi, Hafiz menghimbau. Ia juga meminta seluruh peserta pemilu untuk mencermati UU No. 10 Tahun 2008, khususnya Pasal 84 tentang berbagai larangan dalam kampanye. Hafiz berharap para peserta dapat mentaati semua ketentuan dalam pasal tersebut
Selesai berpidato, Hafiz lalu membacakan ikrar kampanye damai. Sambil berpegangan tangan satu sama lain, para pimpinan partai yang hadir mengikuti pembacaan ikrar. Kami seluruh pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2009, dengan ini menyatakan kebulatan tekad untuk mewujudkan kampanye rapat umum yang tertib, damai, cerdas, dan berkualitas demi suksesnya pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Anggota Bawaslu Bambang Eka Cahyo Widodo mengapresiasi deklarasi kampanye damai yang diprakarsai oleh KPU. Eka berharap deklarasi ini menjadi awal terciptanya kampanye pemilu yang kondusif. Mudah-mudahan semangat yang tercipta dari massa simpatisan parpol dalam kampanye nanti tidak menciderai ikrar kampanye damai ini, ujarnya.
