Kuasa Hukum Partai Golkar, Victor Nadapdap mengakui kursi Ambas Syam lepas berdasarkan putusan ini. Namun, ia mengkritik Mahkamah yang tak mempertimbangkan sama sekali keterangannya sebagai pihak terkait. Keterangan saya untuk Dapil Sulsel 1 tak didengar, ujarnya kesal, usai persidangan.
Hal ini diperparah dengan tak hadirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulsel dan KPU Kabupaten selaku turut termohon dalam persidangan. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi menyatakan ketidakhadiran KPU Sulsel dalam sidang menjadi salah faktor yang signifikan.
Arsyad menyatakan KPU Daerah tidak hadir untuk membantah dalil-dalil pemohon sehingga Mahkamah sukar menilai bukti-bukti yang ada. Turut termohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan bantahan, karenanya dalil-dalil pemohon untuk penghitungan kembali oleh Mahkamah beralasan untuk dikabulkan, jelas Arsyad.
Dengan alasan itu, lanjut Arsyad, Mahkamah melakukan penghitungan sendiri secara cermat menggunakan bukti yang diajukan oleh pemohon. Dari penghitungan oleh Mahkamah itu bukan hanya suara Hanura yang berubah, tetapi juga suara Golkar. Bila suara Hanura bertambah, suara Golkar justru menyusut.
Bahwa dari hasil penghitungan Mahkamah terbukti adanya penggelembungan yang dilakukan untuk Partai Golkar sebesar 3.302 suara berdasarkan formulir C1 dan Model DA-B, jelas Arsyad.
Selain itu, Mahkamah juga menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto yang menghukum petugas Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Jeneponto sebagai dasar pertimbangannya. Petugas PPK yang dihukum pidana adalah Rahman Masud, Nurdin Sita, Hasmiati, Basir Sese, dan Rosalina.
Mereka dinyataka bersalah karena menyebabkan peserta pemilu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang yang dilakukan bersama-sama.
Lima Kursi
Gusti Randa tak hanya mengklaim Hanura akan mendapat satu kursi DPR dari Dapil Sulsel 1. Total, kami akan mendapat tambahan lima kursi berdasarkan putusan MK ini, ujarnya. MK memang tak hanya mengabulkan permohonan Hanura untuk Dapil Sulsel 1.
MK juga mengabulkan permohonan Hanura untuk Dapil Kabupaten Batang Hari 3, Dapil Aceh Tenggara 1 sepanjang Kecamatan Deleng Pokhison, Dapil Kabupatan Tanah Laut 1 serta Dapil Kabupaten Blitar 2 sepanjang Kecamatan Sanankulon. Namun, empat kursi yang diperoleh ini hanya di tingkat DPRD Kabupaten/Kota.
Mahfud menjelaskan, berdasarkan perhitungan Mahkamah, Hanura mendapt 177 suara di Kecamatan Batin Kabupaten Batang Hari. Di Kecamatan Deleng, Aceh Tenggara, memperoleh 298 suara. Di Desa Angsan dan Desa Bumi Jaya, Kabupaten Tanah Laut, Hanura memperoleh masing-masing 239 suara dan 68 suara. Sedangkan di Kecamatan Sanakulon, Blitar, Hanura memperoleh 459 suara (Kecamatan Sanakulon) dan 761 suara (Kecamatan Garum).
Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Blitar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Talakar dan Kabupaten Jeneponto untuk melaksanakan putusan ini, perintah Mahfud.
Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto boleh saja berkoalisi maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Namun, koalisi hanya berlaku untuk urusan Pemilihan Presiden (Pilpres). Untuk urusan Pemilu Legislatif (Pileg), kedua parpol pengusung pasangan JK-Win ini justru berebut kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Majelis Hakim Konstitusi baru saja mengabulkan permohonan sengketa hasil pemilu yang diajukan oleh Hanura. Dari 25 daerah pemilihan (dapil) yang dipersoalkan, hanya empat dapil yang dikabulkan. Salah satunya, adalah Dapil Sulawesi Selatan 1 sepanjang Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, ujar Ketua Majelis Mahfud MD, Senin (22/6).
Mahkamah membatalkan Keputusan KPU tentang hasil pemilu secara nasional untuk Dapil Sulsel 1 tersebut. Menyatakan penghitungan suara yang benar menurut Mahkamah untuk suara pemohon pada Dapil Sulsel 1 sepanjang Kabupaten Gowa sejumlah 13.012 suara, Kabupaten Takalar sejumlah 5.443 suara dan Kabupaten Jeneponto sejumlah 4.206 suara, jelas Mahfud.
Berbekal putusan ini, Kuasa Hukum Hanura Gusti Randa mengklaim kliennya memperoleh satu kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk Dapil Sulsel 1. Caleg yang mendapat kursi itu adalah Dewi Yasin Limpo, tuturnya. Ketua DPD Partai Hanura Sulawesi Selatan ini menggusur kursi yang sebelumnya dimiliki oleh Caleg Partai Golkar Ambas Syam.
















