Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan Darmawati bersalah sehingga dituntut tiga tahun penjara serta denda Rp150 Juta dengan subsider enam bulan kurungan.
Secara bergantian pengacara terdakwa membacakan pledoinya. Tim pengacara yang diketuai oleh Inu Kertopati menyatakan bahwa pasal yang dituduhkan kepada terdakwa adalah salah alamat. Menurut Inu, Darmawati hanya memberikan bantuan saat melakukan pemberian uang kepada AHD.
Terdakwa tidak ada kehendak atau inisiatif beri uang ke AHD, karena inisiatif ini hasil kesepakatan antara Hontjo dengan AHD. Terdakwa juga tidak ada keinginan sama dengan Hontjo dalam hal pemberian uang ke AHD, terdakwa hanya menolong teman (Hontjo). Jadi lebih tepat Darmawati diposisikan sebagai saksi, beber Inu.
Makanya, pengacara berkesimpulan Darmawati tidak terbukti secara sah telah melanggar pasal yang dituntut oleh JPU. Tim pengacara memohon majelis hakim untuk membebaskan Darmawati dari tuntutan JPU. memulihkan nama Darmawati serta menetapkan sejumlah barang bukti untuk dikembalikan ke terdakwa seluruhnya.
Tetap Pasal 55
Penuntut umum Suwardji keukeuh berpendapat Darmawati melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a, karena segala perbuatan yang dilakukan sama dengan yang dilakukan oleh Hontjo. Ia menganggap permintaan dibebaskannya Darmawati oleh pengacara adalah hal yang wajar. Itulah hak dari terdakwa, tentu pengacara dalam membela kilennya menuntut untuk dibebaskan, ujarnya.
Menurut Suwardji, pengacara terdakwa memang mengarah kepada Pasal 56 KUHP. Yaitu, terdakwa hanya berperan membantu dalam hal pemberian uang. Artinya bukan sebagai inisiator untuk memberikan uang ke AHD. Tapi saya tetap menganggap Darmawati patut dikenakan Pasal 55. Pasal 56 yang dimaksud pengacara terdakwa menganut unsur pembantuan, bukan unsur pokoknya, kalau unsur pokoknya sendiri kan ada di Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No, 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang penyuapan itu, katanya.
Pasal 56 KUHP Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukannya 2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. |
Jika dilihat lagi pada Pasal 56 KUHP berpotensi terjadinya pengurangan ancaman pidana. Karena pasal berikutnya, yakni Pasal 57 ayat (1) KUHP tertulis bahwa, dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Artinya jika terdakwa diakui hanya melakukan pembantuan dan telah melanggar Pasal 56 KUHP, bukan Pasal 55 KUHP, ancaman pidana terdakwa dapat terkurangi sepertiganya dari ancaman maksimum.
Sebelum menutup agenda sidang, Teguh Haryanto mengatakan majelis hakim akan mengkaji semua fakta yang terungkap sepanjang persidangan mulai dakwaan hingga pledoi untuk dijadikan pertimbangan putusan. Kita tutup agenda sidang hari ini, kita bertemu kembali pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 jam 10 pagi dengan agenda putusan, katanya sambil mengetuk palu persidangan.
Saya menyesali perbuatan ini, saya tidak menyangka perbuatan saya telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, ujarnya menitikan air mata.
Darmawati menjelaskan bantuan yang ia berikan kepada Hontjo Kurniawan selaku Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti bukan karena diiming-imingi uang. Darmawati mengaku berteman dengan Hontjo sudah lama, termasuk dengan isteri dan anak-anaknya. Bantuan yang diberikannya, lanjut Darmawati, karena semata-mata Hontjo memiliki relasi kuat di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Maka dari itu, ia berharap Hontjo dapat 'membalas' dengan membantu proses mutasi ke Ditjen Perbuhungan Laut.
Tapi yang terjadi malah sebaliknya, saya malah mendapatkan musibah ini. Saya tidak pernah terima sepeserpun dari Hontjo Kurniawan, dia (Hontjo) sudah kenal lama dengan Abdul Hadi Djamal (AHD). Jadi, tidak benar saya yang memperkenalkan mereka (Hontjo dan AHD), katanya.
