MK Pertimbangkan Tiga Alternatif Terhadap Judicial Review UU Mahkamah Agung
Berita

MK Pertimbangkan Tiga Alternatif Terhadap Judicial Review UU Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi belum bisa memutuskan permohonan judicial review terhadap UU No. 14 Tahun 1985 mengingat ada ketentuan yang mengatur bahwa yang dapat dimintakan pengujian adalah produk undang-undang setelah amandemen IV UUD.

Hukumonline News
Hukumonline News
Zae
Bacaan 2 Menit
MK Pertimbangkan Tiga Alternatif Terhadap <i>Judicial Review</i> UU Mahkamah Agung
Hukumonline

 

Alternatif kedua adalah, permohonan bisa diterima karena termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian Mahkamah menganggap bahwa legal standing pemohon tidak kuat. Maksudnya harus bisa dibuktikan misalnya pemohon dirugikan secara langsung. Karena itu diputuskan bahwa permohonan ditolak.

 

Sedangkan alternatif ketiga adalah permohonan diterima dan pemohon dianggap mempunyai legal standing yang kuat. "Jika Majelis Hakim menyatakan demikian, maka akan diputuskan bahwa permohonan bisa dikabulkan," jelas Jimly.

 

Undang-undang sebelum 1999

Jimly punya alasan sendiri mengedepankan masalah kewenangan Mahkamah Konstitusi pada pemeriksaan terhadap permohonan judicial review kasus ini. Pasalnya, undang-undang yang dimohonkan untuk di-judicial review adalan undang-undang yang dibuat pada 1985.

 

Padahal, ketentuan dalam Pasal 50 UU tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dapat dimohonkan judicial review adalah undang-undang yang disusun setelah amandemen  IV UUD 1945, atau setelah 1999. Hakim Konstitusi Dewa Palaguna sempat menyampaikan hal tersebut pada pemohon.

 

"Dalam rumusan ketentuan tersebut hanya dituliskan kata dapat, bukan kata harus," tandas Machri Hendra, hakim pada Pengadilan Negeri Padang, menanggapi soal ketentuan dalam Pasal 50 tersebut. Machri menambahkan, ketentuan dalam undang-undang tersebut bersifat fakultatif, dan bukan imperatif.

 

Machri juga yakin bahwa legal standing-nya kuat atas permohonannya tersebut. Pasalnya, dia berprofesi sebagai seorang hakim. Dengan demikian berkepentingan langsung dengan ketentuan UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang didalamnya mengatur syarat hakim untuk menjadi hakim agung pada Mahkamah Agung.

 

Diskriminatif

Ditemui usai persidangan, Machri mengatakan bahwa dirinya merasa dirugikan oleh ketentuan dalam UU No 14 Tahun 1985 tersebut. Khususnya, oleh ketentuan Pasal 7 ayat (1) sub g tentang syarat-syarat administratif calon hakim agung.

 

Menurut Machri, ketentuan dalam pasal tersebut sangat diskriminatif terhadap hakim karir. Misalnya, untuk menjadi seorang calon hakim agung, seorang hakim karir harus terlebih dahulu berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai kepala Pengadilan Tinggi (PT), atau 10 tahun sebagai hakim di PT.

 

Kalau dihitung-hitung dari jenjang hakim yang terendah untuk memenuhi persyaratan tersebut, menurut Machri, maka seorang hakim karir setidaknya harus menunggu selama 30 tahun. Hal ini jauh lebih lama dari syarat seorang calon hakim agung yang menurut undang-undang hanya perlu berpengalaman selama 15 tahun di bidang hukum.

 

Machri juga membandingkan profesionalitas seorang calon hakim agung karir dan non karir. Menurutnya seorang calon non karir dengan pengalaman 15 tahun belum seprofesional hakim yang berpengalaman 15 tahun. Karena itu Machri memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan dalam Pasal 7 tidak berlaku.

"Mahkamah Konstitusi belum bisa memutus permohonan uji materil sekarang, karena akan dibahas terlebih dahulu melalui rapat majelis hakim," tegas Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, dalam sidang Mahkamah Konstitusi, Jumat (12/12). Sidang tersebut membahas permohonan judicial review terhadap Undang-undang No.14/1985 tentang Mahkamah Agung yang diajukan oleh Machri Hendra.

 

Pernyataan Jimly tersebut dilontarkannya menanggapi pernyataan pihak pemohon yang meminta agar majelis hakim bisa segera memberikan putusan terhadap permohonan dari pemohon. Pihak pemohon beralasan bahwa keterangan-keterangan dan bukti-bukti  yang diberikan sudah cukup.

 

Kepada pemohon, Jimly hanya menjanjikan bahwa majelis akan membahas permohonan tersebut pada rapat majelis hakim pada Jumat ini. "Entah pagi, siang, atau malam yang jelas rapatnya dilakukan hari ini," ujar Jimly.

 

Jimly menambahkan, putusan rapat majelis akan merupakan salah satu dari tiga alternatif berikut ini. Pertama, majelis akan menyatakan bahwa permohonan tersebut di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Karena itu diputuskan bahwa permohonan tidak dapat diterima.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info