PDIP menilai pemerintah terlalu muluk memacak target setinggi itu. Tiga tahun sudah pemerintah tidak mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan. Karena itulah taget sebesar 6,8 persen adalah optimisme yang berlebihan, teriak juru bicara Fraksi PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto mencontohkan rapor 2006. Pemerintah mematok target pertumbuhan 6,2 persen. Namun, dalam perkembangannya, pemerintah mengubah patokan tersebut (APBN-P 2006) menjadi 5,8 persen. Itupun dalam realisasinya hanya tercapai 5,48 persen. Jauh nian dari janji SBY yang sebesar 6,6 persen per tahun, di saat dia kampanye, ungkap Hasto.
Fraksi PAN pun menganggap target ini terlalu ambisius. Fraksi matahari putih bendera biru berpendapat penyerapan anggaran pemerintah selalu lambat. Target ini baru tercapai jika pemerintah memperbaiki berbagai faktor pendukung. Seperti kredit perbankan untuk sektor riil, usul juru bicara Fraksi PAN Marwoto Mitrohardjono.
Menanggapi hal itu, Ani masih optimis. Konsumsi kuat, ekspor masih berperan penting. Sedangkan investasi mulai bangkit. Kuatnya konsumsi menunjukkan membaiknya kesejahteraan rakyat, dalih Ani.
Gaji PNS naik 20 persen
Ani menjelaskan terdongkraknya konsumsi masyarakat ini berkat kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) serta karyawan TNI-Polri. Selain itu ada kenaikan upah minimum provinsi dan remiten tenaga kerja Indonesia (TKI), lanjut Ani.
Kali ini PDIP mengaku sepakat dengan rencana pemerintah mengatrol gaji abdi negara. Asalkan diimbangi peningkatan kinerja, dengan dibarengi reformasi birokrasi, timpal Hasto.
Soal Rekening Liar
Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Golkar Tonny Apriliani meminta Ani segera menertibkan rekening liar. Terpisah, Ketua Panitia Anggaran (Panggar) Emir Moeis juga sepakat, rekening liar ini harus diusut. Coba kalau ada bunganya, itu masuk mana? Masuk kantong negara atau enggak? tukas Emir yang dari FPDIP.
Pada lain kesempatan, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution menilai masalah rekening liar sangat serius. Menurut Anwar, pemerintah masih membuka rekening atas nama pejabat yang sudah meninggal. Coba cek, salah satunya ada nama Almarhm Oscar Suryaatmaja, Direktur Jenderal Moneter silam, ujarnya, Kamis (23/8).
Ani pun memahami perkara ini. Ani mengaku saat ini dia beserta para punggawanya sedang berusaha membereskan dan menutup rekening liar.
Tentang Pendidikan
Fraksi banteng moncong putih ini juga berteriak tentang penghapusan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor edukasi. Menurut Hasto, pungutan dari dunia pendidikan merupaan sumbangan masyarakat yang tidak bisa diklaim sebagai pendapatan negara.
Hasto juga ora trimo anggaran bidang pendidikan belum mencapai 20 persen. Alokasi bidang pendidikan hanya dianggap angin lalu, ujar Hasto dengan suara menekankan. Menurut Hasto, tahun depan, pemerintah hanya menganggarkan pos ini sebesar 10,6 persen. Persentase ini lebih rendah daripada 2007, yang sebesar 11,8 persen.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqie menyayangkan alokasi anggaran edukasi belum menyentuh angka 20 persen. Tanyakan saja pada pemerintah dan DPR yang menyusun anggaran, ujar Jimly, Kamis (16/8).
MK sempat memutuskan, pemerintah harus memenuhi anggaran pendidikan minimal 20 persen. Putusan ini diambil atas uji materi (judicial review) UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), beberapa waktu silam.
Menanggapi hal itu, Ani menawarkan rumus lain dalam menghitung anggaran pendidikan. Menurut Ani, anggaran pendidikan mencakup seluruh kegiatan proses belajar-mengajar oleh semua pihak. Baik alokasinya melalui belanja pemerintah pusat atau daerah. Ini termasuk gaji para guru dan pendidik, tukas Ani.
Memang, Ani setuju saat ini pemerintah belum bisa memenuhi amanat itu. Hal ini juga senada dengan pidato SBY dan Ketua DPR Agung Laksono, Kamis (16/8). Sesuai dengan putusan MK, sebenarnya anggaran pendidikan 2008 sebesar 12,3 persen, tegasnya.
Target Pajak
Penerimaan negara dari pajak juga tak luput dari sorotan. Sebelumnya, pemerintah menurunkan target pajak dalam APBN-P 2007 menjadi Rp489 triliun –dari Rp503 triliun target APBN 2007. Lantas, pihak eksekutif mengatrolnya lagi menjadi Rp583 trliun pada APBN 2008. Berarti ada kenaikan yang signifikan, yakni Rp94 triliun, imbuh Hasto.
Hasto mendesak Ani cs mengamankan target pajak ini dengan memerangi kejahatan korporasi yang menghindari pajak. Bentuknya transfer pricing atau underinvoicing, tandas Hasto.
Ani menilai target segitu masih realistis. Pemerintah mencatat, selama 2002-2006, pemerimaan pajak selalu meningkat. Terutama pada 2005 yang tumbuh hingga 23,7 persen, tutur Ani.
Ani meramalkan tahun ini pemerimaan pajak naik 19,7 persen karena membaiknya kinerja ekonomi. Namun, untuk tahun depan, Ani justru memprediksi penerimaan pajak hanya tumbuh 19,1 persen. Hal ini lantaran penyesuaian atas berlakunya ketentuan baru UU KUP, jelasnya.
Sedangkan FPKS menyinggung target inflasi yang setinggi 6 persen. Kalau pemerintah berharap konsumsi swasta lebih tinggi, tentu akan sangat inflatoir dan bertentangan dengan target pemerintah sendiri, ungkap juru bicara Rama Pratama.
Sebelumnya, susunan anggaran versi pemerintah ini dikritik habis oleh sekelompok ekonom yang tergabung dalam Tim Indonesia Bangkit. Nah, tahun depan, giliran pemerintah membuktikan memenuhi target dan asumsi yang disusunnya sendiri. Tentu saja, dengan kerja nyata kan?
Ketenangan Menteri Keuangan Sri Mulyani meladeni semprotan para anggota parlemen memang telah teruji. Ani, panggilan akrabnya, memaparkan jawaban pemerintah dengan tegas, dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (23/8). Jawaban ini merupakan tanggapan atas pemandangan umum tiap fraksi DPR pada Sidang Paripurna dua hari silam, Selasa (21/8).
Sidang kali ini masih membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2008 (APBN 2008). Hal ini merupakan buntut dari pidato kenegaraan dan nota keuangan yang disampaikan Presiden Susio Bambang Yudhoyono, Kamis pekan silam (16/8). Sebelumnya, Ani juga pernah menjinakkan para anggota dewan ketika membahas UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan menolak revisi UU Keuangan Negara.
Dari sepuluh fraksi, hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) yang jelas-jelas mengkritk habis pendirian pemerintah. Maklum saja, sudah jauh hari PDIP mendendangkan genderang perang sebagai partai oposisi terhadap pemerintah –yang digawangi Partai Golkar dan Partai Demokrat.
Kalaupun ada fraksi yang mengkritik, itupun hanya bisa dihitung dengan jari satu tangan. Dus, serangannya tak setelak si banteng bendera merah. Kalaupun ada yang turut memberi catatan atas tawaran APBN pemerintah antara lain Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS).
Pertumbuhan Ekonomi
Dalam pidatonya, SBY optimis Indonesia pada 2008 memanen pertumbuhan ekonomi 6,8 persen. Kali ini, Ani menambahkan bahwa hingga semester pertama 2007, pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 6,1 persen.