Bacaan 7 Menit
Sebuah kasus penganiayaan di daerah saya telah diselesaikan secara adat. Lalu, jika kasus penganiayaan tersebut kemudian dilaporkan ke polisi, apakah masih dapat diproses mengingat sebelumnya telah diselesaikan secara adat? Mohon penjelasan dan dasar hukumnya.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Amrie Hakim, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 17 September 2012.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Secara konstitusional, hukum adat telah diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan sebagai berikut.
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Menurut hemat kami, ketentuan di atas menunjukkan terdapat paradigma politik hukum terkait pengakuan hak-hak tradisional pada kesatuan masyarakat hukum adat. Selain itu, dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman secara implisit diakomodirnya hukum adat dalam sumber hukum di Indonesia, yakni sebagai berikut.
Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Menurut Yusril Ihza Mahendra dalam Buku Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia, hukum adat adalah salah satu sumber hukum yang diberikan ruang pengembangan sesuai keanekaragaman sosial budaya masyarakat (hal.5). Pidana adat dalam sistem hukum Indonesia mendapatkan pengakuan secara hukum yang mana sanksi adat dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP.
Baca juga: Putusan-putusan yang Menghargai Pidana Adat
Kemudian, terkait pidana adat ini juga kami akan merujuk pada KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026.
Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada
Pasal 1 ayat (1) KUHP dimaknai sebagai asas legalitas murni sehingga berdampak pada kesenjangan dalam praktik pidana adat dengan hukum pidana positif di Indonesia.[2]
Meski demikian, terdapat progresivitas dalam UU 1/2023 tentang pidana adat. Dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU 1/2023, dijelaskan sebagai berikut.
Dalam Pasal di atas, “hukum yang hidup dalam masyarakat” dimaknai sebagai hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Selain itu, “berlaku dalam tempat hukum itu hidup” adalah berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana adat di daerah tersebut. Dengan diakuinya pidana adat dalam UU 1/2023, maka penyelesaian kasus pidana dapat melalui peradilan atau majelis adat diakui keabsahannya oleh hukum nasional.[3]
Menjawab pertanyaan Anda selanjutnya, apakah kasus penganiayaan yang telah diselesaikan secara hukum adat dapat diproses lagi melalui kepolisian?
Sebagaimana kami sarikan dari artikel Putusan-putusan yang Menghargai Pidana Adat, kami menemukan adanya beberapa putusan yang mengakomodir hukum adat. Dalam Putusan MA Nomor 984 K/PID/1996 tanggal 30 Januari 1996, majelis hakim menyatakan jika pelaku (dader) perzinahan telah dijatuhi sanksi adat atau mendapat rekasi adat oleh para pemangku desa adat, dimana hukum adat masih dihormati dan hidup subur, maka tuntutan oleh jaksa harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Masih menurut artikel yang sama, pada putusan yang lain, yakni pada Putusan MA Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 terdapat pertimbangan hakim bahwa jika seseorang melanggar hukum adat kemudian kepala dan para pemuka adat memberikan sanksi adat, maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi sebagai terdakwa dalam persidangan pengadilan negeri (“PN”) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhi hukuman penjara menurut KUHP. Dalam keadaan tersebut, maka pelimpahan berkaas perkara serta tuntutan kejaksaaan di PN harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Kedua putusan tersebut sebagai salah satu yurisprudensi menunjukkan bahwa Mahkamah Agung (“MA”) menghargai putusan kepala adat terhadap pelanggaran hukum adat mengenai sanksi adat yang dikenakan atas perbuatannya. Pidana yang telah diselesaikan secara adat tidak dapat dibenarkan untuk diadili kedua kalinya melalui pengadilan negeri dengan hukum nasional.[4]
Secara praktikal, pidana adat dianggap sebagai nilai yang hidup di masyarakat (living law) melalui impementasi yang dilakukan oleh peradilan atau majelis adat. Dalam hal ini, secara filosofis pidana adat mengatur nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan jika nilai tersebut dilanggar maka terdapat kegoncangan magis sehingga perlu diseimbangkan melalui sanksi adat.[5]
Oleh karena itu, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, jika penganiayaan telah diselesaikan menurut hukum adat, maka mengacu pada yurisprudensi MA terkait, tidak dapat diproses kembali oleh kepolisian dan hukuman adat tersebut dianggap telah memiliki keabsahan hukum. Oleh karena itu, penyelesaian pidana berdasarkan hukum adat di Indonesia diakui eksistensinya dalam dimensi hukum pidana sebagai karakteristik praktik hukum di Indonesia.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Referensi:
Yusril Ihza Mahendra. Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Depkeh HAM RI, 2002.
[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)
[2] Beni Kharisma Arrasuli. Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Rancangan KUHP: Problematika Asas Legalitas dan Over-Kriminalisasi. Unnes Law Review, Vol. 6, No. 1, 2023, hal. 726.
[3] Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU 1/2023
[4] La Syarifudin. Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. Risalah Hukum, Vol. 15, No. 2, 2019, hal. 2.
[5] Lilik Mulyadi. Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2, No. 2, 2013, hal. 244.
