Menggali Nilai Ketatanegaraan dari Sejarah dan Hukum Adat Indonesia
Melalui kuliah umum hukum tata negara adat, Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Univers...
Aneksasi Hukum Adat dalam Pasal 2 KUHP Baru
Perlu dipertimbangkan, apabila hukum adat hendak benar-benar diakui secara substantif, maka langkah ...
Kerja Sama KY-Karaton Surakarta, Penguatan Hukum Adat dan Etika Jadi Prioritas
Masih banyak dokumen mengenai hukum adat, keraton, dan kesultanan yang belum diungkap dan dikaji sec...
Menagih Kepastian Hukum dan Hak Ruang Hidup Masyarakat Adat
Pengakuan Masyarakat Adat secara konstitusional masih dianggap sangat bersyarat. Selain itu, rujukan...
Seluk Beluk Tindak Pidana Adat dalam KUHP Baru
UU 1/2023 mengakui kemungkinan pemidanaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun, ketentuan ini ti...
Putusan Adat dan Hukum Negara: Mana yang Didahulukan?
Kedudukan putusan adat dalam sistem hukum positif Indonesia pada dasarnya diakui sebagai salah satu...
Konservasi Masyarakat Adat: Minim Pengakuan, Rawan Kriminalisasi
Hubungan timbal balik antara Masyarakat Adat dengan alam memungkinkan mereka untuk melakukan konserv...
Yurisprudensi Mengakui Kekuatan Mengikat Putusan Lembaga Adat
Regulasi terbaru melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam musyawarah penyelesaian tindak pidana a...














