Guru Besar Hukum Adat FH UNEJ Dominikus Rato (memegang mic) dan para narasumber diskusi dalam rangkaian HUT ke-43 APHTN-HAN. Foto: NEE 

Saat ini hanya diakui melalui produk penetapan kepala daerah alih-alih peraturan daerah.

Menata Eksistensi Masyarakat Adat dalam Bingkai Hukum Tata Negara

Ilustrasi 3 Sistem Kewarisan Adat. Foto: pexels.com

Dalam hukum waris adat, dikenal adanya tiga sistem kewarisan adat, yakni sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat.

3 Sistem Kewarisan Adat: Individual, Kolektif, dan Mayorat

Kepala BRWA Kasmita Widodo (kiri). Foto: Istimewa

Mengingat belum ada UU tentang Masyarakat Hukum Adat, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat masih mengandalkan ketentuan berbagai UU sektoral dan kebijakan pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.



BRWA Beberkan 4 Tantangan Pengakuan Masyarakat dan Wilayah Hukum Adat

Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat, Agus Suyadi. Foto: Humas Kementerian ATR/BPN

Dengan adanya Ranperda terkait dengan tanah ulayat yang khususnya di Sumatera Barat, diharapkan dapat mewujudkan mimpi besar pemerintah, terkait seluruh bidang tanah terdaftar dan terpetakan.

Nasib Tanah Masyarakat Hukum Adat Sumatera Barat dalam UU Cipta Kerja

<p>Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda (&ldquo;AKUR&rdquo;) merupakan salah satu masyarakat adat yang eksis di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan. AKUR hingga saat ini belum mendapatkan penetapan dari pemerintah sebagai masyarakat adat dan sempat mengalami sengketa tanah adat.</p>

<p>Lantas, bagaimanakah upaya perlindungan masyarakat AKUR yang telah dilakukan selama ini dan upaya apa yang dapat ditempuh untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah?</p>

<p>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.</p>


Upaya Perlindungan Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda 

Paham soal kesetaraan gender juga berlaku universal dan telah diregulasi dalam berbagai konvensi dan perjanjian internasional. Indonesia turut menjadi negara yang ikut meratifikasi berbagai ketentuan itu.

Konsistensi Sikap Pengadilan Soal Hak Waris Perempuan dalam Adat Patrilineal

Sejumlah aktivis Greenpeace melakukan aksi demonstrasi di halaman dalam Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta, Kamis (8/4).

Menuntut Kembalikan Perkebunan ke Masyarakat Adat Papua

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Untuk dapat dikatakan sebagai hak ulayat dan diakui setidaknya harus memenuhi tiga hal berikut:</div>

<ol>
	<li>
	<div>Sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada.</div>
	</li>
	<li>
	<div>Sesuai dengan kepentingan nasional dan negara.</div>
	</li>
	<li>
	<div>Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.</div>
	</li>
</ol>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Kami tidak dapat menentukan apakah lereng gunung yang dikelola oleh warga masyarakat secara turun temurun tersebut dapat dikatakan sebagai tanah ulayat atau tidak.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">Namun, untuk dilakukan penegasan atas hak atas tanah tersebut, masyarakat hukum adat terkait harus diakui dan ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah itu, dilakukan penatausahaan tanah ulayat.</div>

<div style="margin-left:0in; margin-right:0in">&nbsp;</div>

<div>Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.</div>


Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat

Beranda

Home

masyarakat-adat

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#masyarakat adat