Dalam proses PKPU sebuah koperasi ditemukan indikasi terjadi kecurangan, karena anggota koperasi dipaksa ikut menggunakan pengacara yang sudah disediakan oleh pihak koperasi. Hal ini membuat proposal perdamaian koperasi agar segera disetujui oleh pengacara yang bersangkutan. Apakah indikasi persekongkolan kesepakatan proposal perdamaian ini dapat jadi alasan pembatalan perdamaian PKPU, setelah dihomologasi?
DAFTAR ISI
INTISARI JAWABAN
Dugaan terjadinya persekongkolan untuk menyetujui perdamaian sebagaimana Anda dalilkan seharusnya disampaikan di muka persidangan pada saat sebelum dilakukannya pengesahan perdamaian (homologasi).
Dalam keadaan demikian, pengadilan wajib menolak mengesahkan perdamaian yang sudah disetujui debitur dan kreditur apabila perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal (perdamaian) ini.
Tetapi lain halnya jika perdamaian telah dilakukan homologasi, ketentuan mengenai persekongkolan tersebut tidak dapat diberlakukan.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, berikut kami uraikan secara singkat terlebih dahulu mengenai perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“PKPU”).
Bahwa terkait dengan perdamaian dalam PKPU, telah diatur dalam UU 37/2004, pada Bab III tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bagian Kedua tentang Perdamaian, pada Pasal 265 sampai dengan Pasal 294.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Kapan rencana perdamaian atau juga disebut dengan proposal perdamaian diajukan dalam PKPU? Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan PKPU atau setelah itu, menawarkan suatu perdamaian kepada kreditur.[1]
Kemudian, dalam rapat rencana perdamaian, baik pengurus maupun ahli, apabila telah diangkat, harus secara tertulis memberikan laporan tentang rencana perdamaian yang ditawarkan itu.[2]
Selain itu, debitur dalam PKPU berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan.[3]
Rencana perdamaian yang diajukan dapat diterima berdasarkan:[4]
persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan
persetujuan lebih dari 1/2 jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan dari kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta kreditur dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.[5]
Apabila pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka dalam putusan yang sama pengadilan wajib menyatakan debitur pailit dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian dengan jangka waktu paling lambat 5 hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator.[6]
Perlu diketahui pula, perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditur, kecuali kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian, di mana kreditur yang bersangkutan akan diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.[7]
Dugaan Persekongkolan dalam Persetujuan Rencana Perdamaian
Menyambung pertanyaan Anda, apabila ada dugaan persekongkolan dalam persetujuan rencana perdamaian sebagaimana Anda dalilkan, seharusnya diungkapkan di muka persidangan pada saat sebelum dilakukannya pengesahan perdamaian (homologasi).
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pengadilan diwajibkan menolak mengesahkan perdamaian yang sudah disetujui debitur dan kreditur apabila salah satunya karena, perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitur atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal (perdamaian) ini.
Jika Anda berniat memberitahukan terkait persekongkolan ini, tentunya Anda harus dapat membuktikan indikasi persekongkolan tersebut dengan bukti-bukti yang cukup memadai.
Tetapi, apabila Anda berniat mengungkapkan indikasi persekongkolan setelah pengesahan perdamaian (homologasi), hal ini sudah tidak dimungkinkan lagi oleh peraturan perundang-undangan, karena merujuk Pasal 286 UU 37/2004, perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditur.
Dengan demikian, seluruh kreditur demi hukum harus patuh terhadap perdamaian yang telah disahkan (homologasi). Di sisi lain, dalam hal di kemudian hari si debitur lalai memenuhi isi rencana perdamaian, Anda selaku kreditur bisa menuntut pembatalan homologasi perdamaian.
