Akibat Hukum Jika PKWT Tidak Didaftarkan ke Disnaker

PERTANYAAN

Apakah PKWT wajib didaftarkan di Disnaker? Setau saya PKWT itu wajib didaftarkan ke pemerintah. Kemudian, bagaimana jika PKWT tidak didaftarkan?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul PKWT Tidak Didaftarkan ke Disnaker, Ini Akibat Hukumnya! yang pertama kali dibuat oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. dan dipublikasikan pada 17 Desember 2021, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Rifdah Rudi, S.H. pada 27 Mei 2024.

KLINIK TERKAIT

Perbedaan Ketentuan PKWTT, PKWT dan Outsourcing

21 Mei, 2026

Aturan Uang Kompensasi PKWT Pekerja Outsourcing

20 Mei, 2026

Kompensasi PKWT Jika Karyawan Kontrak Diangkat Tetap

26 Sep, 2025

Ganti Rugi PKWT Pada Pasal 62 UU Ketenagakerjaan

09 Mei, 2025

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Dasar Hukum Pencatatan PKWT

Menjawab pertanyaan Anda, benar secara hukum PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) atau pekerja kontrak wajib dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yaitu Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).

Hal ini sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan sebagai berikut.

Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Selain itu, ketentuan serupa juga termuat dalam Pasal 14 PP 35/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

1. PKWT harus dicatatkan oleh Pengusaha pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan secara daring paling lama 3 hari kerja sejak penandatanganan PKWT.
2. Dalam hal pencatatan PKWT secara daring belum tersedia maka pencatatan PKWT dilakukan oleh Pengusaha secara tertulis di dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota, paling lama 7 hari kerja sejak penandatanganan PKWT.

Akibat Hukum PWKT Tidak Dicatatkan

Adapun untuk konsekuensi hukum apabila PKWT atau pekerja kontrak tidak dicatatkan ke instansi di bidang ketenagakerjaan dapat dilihat secara jelas Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan:

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Perlu diingat, meski ketentuan pencatatan PKWT atau pekerja kontrak tercantum dalam bunyi penjelasan pasal, akan tetapi penjelasan pasal berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh,[1] sehingga kewajiban pencatatan PKWT yang kami kutip di atas merupakan tafsir resmi dari ketentuan PKWT dalam batang tubuh Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

Sehingga, jika pencatatan tersebut tidak dilakukan, berarti PKWT tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 81 angka 15 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, dan konsekuensinya PKWT atau pekerja kontrak demi hukum menjadi perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT).

Secara historis, penafsiran serupa pernah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) dalam Putusan MK No. 6/PUU-XVI/2018, di mana MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, termasuk tidak dicatatkannya PKWT oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, hal tersebut mengakibatkan PKWT demi hukum menjadi PKWTT (hal. 28), dengan frasa “demi hukum” harus dimaknai melalui prosedur yang dijelaskan dalam Putusan MK No. 7/PUU-XII/2014 (hal. 53), yaitu:

Pekerja/buruh dapat meminta pengesahan nota pemeriksaan pegawai pengawas ketenagakerjaan kepada Pengadilan Negeri setempat dengan syarat:

1. Telah dilaksanakan perundingan bipartit namun perundingan bipartit tersebut tidak mencapai kesepakatan atau salah satu pihak menolak untuk berunding; dan
2. Telah dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Demikian jawaban dari kami terkait jika PKWT tidak dicatatkan sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Putusan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XVI/2018.

---

[1] Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hal. 53