Bacaan 6 Menit
Saya merupakan pekerja kontrak yang ingin mengundurkan diri karena pekerjaan tidak sesuai jobdesc. Namun, saya bingung apakah mengundurkan diri karena tidak sesuai jobdesc termasuk pada berakhirnya perjanjian kerja menurut Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan? Jika saya mengundurkan diri karena alasan tersebut apakah UU ketenagakerjaan Pasal 62 berlaku atau Pasal 62 UU Ketenagakerjaan dapat dihapus?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pegawai kontrak dan pasal 62 yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada 17 Juni 2005.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hubungan kerja. Menurut Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antara penguasa dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
Menurut pasal di atas, perjanjian kerja merupakan dasar dari hubungan kerja. Hal ini juga dipertegas dengan ketentuan Pasal 50 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.
Adapun yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.[1]
Kemudian, mengenai perjanjian kerja, merujuk pada Pasal 81 angka 12 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 56 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, terdapat 2 jenis perjanjian kerja, yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (“PKWT”) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Dalam kasus Anda, maka hubungan kerja didasarkan oleh PKWT atau karyawan kontrak. Perlu diingat, berdasarkan Pasal 1 angka 10 PP 35/2021, yang dimaksud dengan PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
PKWT ini didasarkan atas:[2]
Jangka waktu PKWT dapat dibuat paling lama untuk 5 tahun.[5] Dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun.
Baca juga: Begini Ketentuan Maksimal Perpanjangan PKWT
Lantas, bolehkah PKWT diakhiri jika pekerjaan tidak sesuai job description (“jobdesc”)?
Bolehkah Pasal 62 UU Ketenagakerjaan Dihapus?
Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya Pasal 81 angka 16 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi:
Perjanjian kerja berakhir apabila:
Jika melihat ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang sudah diubah dengan Pasal 81 angka 16 Perppu Cipta Kerja, pekerjaan tidak sesuai dengan jobdesc tidak dapat menjadi alasan berakhirnya perjanjian kerja.
Oleh karena itu, jika Anda mengundurkan diri karena jobdesc tidak sesuai, maka Anda harus membayar ganti rugi sesuai Pasal 62 UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi:
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
Baca juga: Cara Menghitung Ganti Rugi Karyawan Kontrak yang Resign
Jadi, dapat disimpulkan bahwa alasan diakhirinya PKWT secara sepihak karena jobdesc tidak sesuai, tidak dapat mengecualikan atau mengakibatkan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan dihapus. Oleh karena itu, Anda sebagai pekerja yang mengakhiri PKWT secara sepihak, berdasarkan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan wajib membayar ganti rugi kepada pihak pengusaha sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
Namun, perlu diketahui bahwa Pasal 62 UU Ketenagakerjaan dapat dihapus atau dapat dikesampingkan, jika terdapat klausul yang menyatakan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan dihapus dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Di sisi lain, perlu diperhatikan bunyi Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf g angka 5 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa PHK dapat terjadi karena alasan adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan. Selengkapnya mengenai ulasan ini dapat Anda baca dalam Hukumnya Bekerja Tidak Sesuai Jobdesc.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”)
[2] Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”)
[3] Pasal 5 ayat (1) PP 35/2021
[4] Pasal 5 ayat (2) PP 35/2021
[5] Pasal 8 ayat (1) PP 35/2021
