Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Perdata

Apa Itu Kontrak Nominaat dan Macam-macamnya

Apa Itu Kontrak Nominaat dan Macam-macamnya

PERTANYAAN

Dalam hukum perdata, saya pernah mendengar istilah kontrak nominaat. Apa maksudnya dan apa dasar hukumnya? Mohon dijelaskan beserta contoh atau macam-macamnya (jika ada).

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Kontrak nominaat atau perjanjian nominaat adalah kontrak yang telah diatur secara khusus di dalam KUHPerdata. Dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda-Indonesia, nominaat contracten – benoemde contracten, diterjemahkan sebagai kontrak menurut undang-undang. Kontrak-kontrak yang diatur secara tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan lain-lain.[1] Kontrak nominaat seringkali disebut sebagai kontrak/perjanjian bernama.

    Kemudian, dasar hukum kontrak nominaat secara eksplisit dapat ditemukan dalam Pasal 1319 KUHPerdata yang berbunyi:

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu.[2]

    M. Isnaeni memberikan pandangannya sebagai berikut:[3]

    Banyak pihak sudah mengakui, betapa penting dan sentralnya manfaat kontrak, baik dalam lapangan hukum itu sendiri, maupun dalam ranah tatanan ekonomi suatu negara. Dilatarbelakangi alasan itulah kiranya, lalu pembentuk BW merasa perlu membuatkan aturan-aturan pokok beberapa jenis perjanjian yang paling sering dibuat oleh masyarakat. Beberapa jenis perjanjian yang kemudian secara khusus diatur dalam Buku III BW, lalu diberikan kwalifikasi sebagai perjanjian bernama.

    Karena telah diatur di dalam KUHPerdata, artinya, kontrak nominaat memiliki pengaturan normatif yang relatif lengkap, baik mengenai definisi, unsur-unsur, kewajiban para pihak, maupun akibat hukumnya.

    Kontrak nominaat berbeda dengan kontrak innominaat yang merupakan kontrak yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang dan lahir dari praktik berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

    Secara umum, keberlakuan dan kekuatan mengikat kontrak nominaat (kontrak bernama) dan innominaat (kontrak tidak bernama) tunduk pada ketentuan umum perjanjian, seperti Pasal 1320 KUHPerdata (syarat sahnya perjanjian) dan Pasal 1338 KUHPerdata (prinsip pacta sunt servanda).

    Selanjutnya, karakter utama kontrak nominaat adalah adanya kepastian hukum karena telah tersedia aturan yang relatif rinci. Sehingga, apabila para pihak tidak mengatur secara lengkap dalam kontrak, ketentuan di dalam KUHPerdata dapat melengkapinya (aanvullend recht). Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata yang berbunyi:

    Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

    Namun demikian, para pihak tetap dimungkinkan untuk menyimpanginya, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang bersifat memaksa (dwingend recht), ketertiban umum, dan kesusilaan.

    Adapun contoh atau macam-macam perjanjian nominaat yang diatur dalam KUHPerdata antara lain:

    1. Perjanjian jual beli (Pasal 1457 s.d. 1540 KUHPerdata), yaitu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain membayar harga.
    2. Perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1548 s.d. 1600 KUHPerdata), yaitu perjanjian untuk memberikan kenikmatan suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah harga.
    3. Perjanjian hibah (Pasal 1666 s.d. 1693 KUHPerdata), yaitu pemberian atas benda secara cuma-Cuma.
    4. Perjanjian pinjam-meminjam (Pasal 1754 s.d. 1769 KUHPerdata), yaitu perjanjian dimana salah satu pihak (pihak yang meminjamkan) memberikan suatu jumlah tertentu barang habis pakai, dengan syarat pihak lain (peminjam) akan mengembalikan barang yang dipinjam.
    5. Perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1792 s.d. 1819 KUHPerdata), di mana seseorang memberikan kewenangan kepada pihak lain untuk bertindak atas namanya untuk melakukan suatu menyelenggarakan suatu urusan.

    Lebih lanjut mengenai kontrak nominaat dapat dilihat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPerdata.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

    Referensi:

    1. Isnaeni. Seberkas Diorama Hukum Kontrak. Surabaya: Revka Petra Media, 2018;
    2. E. Algra, et.al,.Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia. Cetakan pertama. Bandung: Bina Cipta, Bandung, 1983;
    3. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cetakan ke-34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

    [1] N. E. Algra, et.al,.Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda-Indonesia. Cetakan pertama. Bandung: Bina Cipta, Bandung, 1983, hal. 322.

    [2] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Cetakan ke-34. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hal. 339.

    [3] M. Isnaeni. Seberkas Diorama Hukum Kontrak. Surabaya: Revka Petra Media, 2018, hal. 94.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000