Perdata

Apa Itu Mediator dan Tugas-tugasnya

Bacaan 4 Menit
Apa Itu Mediator dan Tugas-tugasnya

Pertanyaan

Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan mediator? Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Dalam proses penyelesaian sengketa mediasi, kehadiran mediator sangatlah penting. Apa yang dimaksud dengan mediator dan apa tugas mediator? Singkatnya, tugas mediator adalah membantu merumuskan kesepakatan damai dalam proses mediasi antara para pihak yang bersengketa tanpa cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda mengenai apa itu mediator, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu mengenai mediasi.

 

Pengertian Mediasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mediasi artinya proses pengikutsertaaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.

Lebih lanjut, Christper W. Moore memaparkan mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.[1]

Secara khusus, mediasi didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 Perma 1/2016 yang berbunyi:

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

 

Apa Itu Mediator?

Kemudian, salah satu unsur terpenting dalam mediasi adalah kehadiran mediator.  Apa itu mediator? Dalam proses mediasi, mediator artinya mengacu pada Pasal 1 angka 2 Perma 1/2016, menerangkan sebagai berikut:

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.[2]

Hakim tidak bersertifikat juga dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat dengan syarat adanya surat keputusan ketua Pengadilan.[3]

Pasal 14 Perma 1/2016 telah merincikan lebih lanjut terkait tugas mediator adalah sebagai berikut:

  1. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri; 
  2. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak; 
  3. menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan; 
  4. membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak; 
  5. menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus); 
  6. menyusun jadwal mediasi bersama para pihak; 
  7. mengisi formulir jadwal mediasi. 
  8. memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian; 
  9. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas; 
  10. memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
  1. menelusuri dan menggali kepentingan para pihak; 
  2. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan 
  3. bekerja sama mencapai penyelesaian; 
  1. membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian; 
  2. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara; 
  3. menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara;
  4. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Sehingga dapat diketahui bahwa peran mediator lebih condong kepada membantu merumuskan kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa dengan posisi netral dan tidak dengan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Setelah mediasi berhasil mencapai kesepakatan, dikeluarkan kesepakatan perdamaian, lalu mediator mengajukannya kepada hakim pemeriksa perkara untuk dikuatkan dalam Akta Perdamaian.[4]

Baca juga: Makna Trias Politica dan Penerapannya di Indonesia

 

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

 

Referensi:

  1. Desriza Ratman. Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solution. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012;
  2. Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diakses pada 9 Mei 2022, pukul 16.00 WIB.

[1] Desriza Ratman. Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solition. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012, hal. 133

[3] Pasal 13 ayat (2) Perma 1/2016

[4] Pasal 27 ayat (4) Perma 1/2016

Tags: