Saatnya Merevisi UU Arbitrase dan 'Alternatif' Penyelesaian Sengketa: Menjawab Arah RPJPN 2025-2045
RPJPN 2025-2045 telah menetapkan arah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menjadi bagian d...
Tata Kelola Penyelesaian Sengketa yang Kokoh Dinilai Dapat Mendorong Investasi
Selama ini, praktik alternatif penyelesaian sengketa yang telah berjalan belum terstandarisasi, akib...
Calon Mediator Indonesia! Saatnya Raih Sertifikasi Mediator Terakreditasi Mahkamah Agung bersama Hukumonline dan Pusat Mediasi Nasional
Hukumonline bekerjasama dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN) menghadirkan Pelatihan dan Sertifikasi M...
Memaknai Ulang Mediasi di Indonesia
Memaknai ulang mediasi berarti menjalankan dua hal sekaligus. Mediasi di pengadilan tetap dipertahan...
Urgensi Mediasi Kesehatan yang Kompeten, Aman, dan Berkeadilan Pasca Berlakunya UU Kesehatan
Mediator sektor kesehatan bukan sekadar petugas yang mempertemukan para pihak. Ia menjaga agar penge...
Rekonseptualisasi Advocaat Generaal, Hukum Negara Tak Lagi Menunggu Sengketa
Fungsi Kejaksaan sebagai Advocaat Generaal diarahkan untuk memberikan pertimbangan hukum, membaca ri...
Kejaksaan Ingin Hadir di ADR, Mediasi Didorong Jadi Jalur Utama
Transformasi sebagai Advocaat Generaal bagi perusahaan maupun BUMN perlu diwujudkan lewat pencegahan...
PFII Dibidik Jadi Pusat Finansial Global, Praktisi Warning Kredibilitas Sistem Hukum dan Arbitrase
Dibidik Jadi Pusat Finansial Global, Praktisi Warning Kredibilitas Sistem Hukum dan Arbitrase














