Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu tindak pidana.
Pada kasus tertentu, pihak kepolisian dapat menggunakan rekonstruksi sebagai petunjuk lain untuk memperkuat Berita Acara Pemeriksaan (“BAP”). Menurut Black’s Law Dictionary, rekonstruksi dapat dimaknai sebagai proses membangun kembali atau mengorganisasikan kembali atas sesuatu.[1] Sementara, menurut B. N. Marbun rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula, penyusunan (penggambaran) kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.[2]
Dalam Lampiran SK Kapolri 1205/2000 (hal. 24) menyebutkan bahwa metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik:
- interview;
- interogasi;
- konfrontasi;
- rekonstruksi.
Pemeriksaan sendiri merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau sanksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan di dalam BAP (hal. 23).
Adapun, maksud diadakannya rekonstruksi adalah untuk memberikan gambaran tentang terjadinya suatu tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih meyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka atau saksi (hal. 249 – 250).
Sementara, dalam Pasal 24 ayat (3) Perkapolri 6/2019, disebutkan bahwa untuk menguji persesuaian keterangan para saksi atau tersangka, penyidik dapat melakukan rekonstruksi.
Proses rekonstruksi menurut Lampiran SK Kapolri 1205/2000 dapat dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP). Setiap peragaan perlu diambil foto-fotonya dan jalannya peragaan dituangkan dalam BAP. Kemudian, hasil rekonstruksi dianalisa terutama pada bagian-bagian yang sama dan berbeda dengan BAP (hal. 250).
Berlakunya asas praduga tak bersalah dan Pasal 66 KUHAP dimana tersangka tidak memiliki kewajiban pembuktian, maka tersangka dapat menolak dan tidak dapat dipaksa untuk memberikan keterangan, termasuk ikut dalam proses rekonstruksi.
Pasal 66 KUHAP menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, sehingga penuntut umum atau penyidiklah yang berkewajiban mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan tersangka. Hal ini dijelaskan oleh M. Yahya Harahap pada dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (hal. 42)
Hal ini juga diatur dalam Pasal 52 KUHAP yang berbunyi:
Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, dalam proses rekonstruksi dapat dipakai pemeran pengganti yang ditunjuk untuk memerankan rekonstruksi.
Rekonstruksi digunakan untuk kepentingan pengungkapan perkara pidana, agar tidak menimbulkan perspektif beragam dari sisi korban dan keluarganya, seperti dalam kasus pembunuhan, sehingga rekonstruksi perlu dilakukan untuk pencarian kebenaran materiel dan keadilan.
Namun, tidak semua tindak pidana harus dilakukan rekonstruksi karena untuk meminimalisasi biaya agar lebih efisien.[3] Selain itu, rekonstruksi hanya digunakan untuk melengkapi bukti dalam penyidikan yang membutuhkan gambaran lengkap peristiwa secara visual.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami tentang rekonstruksi perkara pidana, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.
Referensi:
- Bryan A. Garner. Black’s Law Dictionary. ST. Paul Minn: West Group, 1999;
- B. N. Marbun. Kamus Politik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996;
- Dedi Prasetyo. Aksara Presisi Membangun POLRI. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
[1] Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, ST. Paul Minn: West Group, 1999, hal. 1278
[2] B. N. Marbun, Kamus Politik, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 469.
[3] Dedi Prasetyo, Aksara Presisi Membangun POLRI, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021, hal. 500.