Apakah Mencuri dari Instansi Pemerintahan Termasuk Korupsi?

PERTANYAAN

Apakah seseorang yang diam-diam masuk instansi pemerintahan dan mengambil barang berharga milik instansi atau uang tunai dapat dikatakan sebagai korupsi karena mengambil uang negara dan merugikan negara?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Arasy Pradana A. Azis, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Desember 2019.

KLINIK TERKAIT

Adakah Dasar Hukum Publikasi Uang Sitaan Korupsi?

28 Jan, 2026

In Absentia pada Persidangan Tindak Pidana Korupsi

26 Jan, 2026

Syarat Narapidana Korupsi Mendapatkan Pembebasan Bersyarat

19 Agt, 2025

Kapan Diskresi Dianggap sebagai Korupsi?

25 Jul, 2025

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama dan UU 1/2023 tentang KUHP yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.

Unsur Tindak Pidana Pencurian

Penting untuk memahami terlebih dahulu perbedaan mendasar antara pencurian biasa dan tindak pidana korupsi. Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku dan Pasal 476 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026 berikut.

Pasal 362 KUHP	Pasal 476 UU 1/2023
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.[2]	Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp500 juta.[3]

Pada intinya, pencurian memiliki unsur-unsur yaitu:

1. mengambil barang sesuatu;
2. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Sepanjang penelusuran kami, unsur utama dari pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum, tanpa mempersyaratkan adanya penyalahgunaan kewenangan atau jabatan. Pencurian biasa lebih fokus pada objek barang yang diambil dan niat untuk memilikinya secara melawan hukum, tanpa harus melibatkan jabatan atau kerugian negara secara spesifik.

Untuk dapat memahami lebih rinci mengenai tindak pidana pencurian, silakan baca artikel Ini Bunyi Pasal 362 KUHP tentang Pencurian

Sementara itu, korupsi di Indonesia diatur secara spesifik dalam UU Tipikor. Sebagaimana kami rangkum menurut ketentuan dalam UU Tipikor, korupsi didefinisikan secara lebih luas dan memiliki unsur-unsur khusus, antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum, yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku.
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Hal ini merupakan unsur krusial yang membedakan korupsi dari pencurian biasa. Pelaku korupsi biasanya memiliki jabatan, posisi, atau akses tertentu di instansi pemerintah yang disalahgunakan.
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yaitu adanya keuntungan pribadi atau pihak lain yang diperoleh dari perbuatan tersebut.
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini merupakan inti dari tindak pidana korupsi, di mana perbuatan tersebut mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara.

Menurut doktrin dan praktik peradilan, tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh pihak yang memiliki akses atau kewenangan terhadap keuangan negara, seperti pegawai negeri, penyelenggara negara, atau pihak yang menerima gaji dari keuangan negara sesuai definisi yang diberikan oleh Pasal 1 UU Tipikor. Orang sipil yang tidak memiliki hubungan jabatan atau kewenangan terhadap keuangan negara, dan hanya melakukan pengambilan secara diam-diam, tidak memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana korupsi.

Hal ini juga sebagaimana diterangkan oleh Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional (hal. 41-42) bahwa tindak pidana korupsi menurut UU Tipikor mensyaratkan adanya penyalahgunaan kewenangan atau jabatan yang melekat pada pelaku, sehingga perbuatan pencurian oleh orang sipil yang tidak memiliki jabatan atau kewenangan tidak dapat dikategorikan sebagai korupsi. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi mensyaratkan adanya hubungan jabatan atau kewenangan terhadap keuangan negara, sedangkan pencurian oleh orang sipil menurut hemat kami tidak memenuhi unsur tersebut.

Lebih lanjut, Muladi & Barda Nawawi Arief dalam bukunya berjudul Teori-Teori dan Kebijakan Pidana (hal. 120-121) menegaskan bahwa pencurian yang dilakukan oleh pihak luar (sipil) terhadap aset negara tetap dikualifikasikan sebagai pencurian biasa menurut Pasal 362 KUHP lama dan Pasal 476 UU 1/2023, kecuali jika pelaku adalah pejabat atau pegawai negeri yang menyalahgunakan kewenangannya. Sehingga, menurut hemat kami, perbuatan mengambil uang negara oleh orang sipil tanpa kewenangan tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, melainkan pencurian sebagaimana diatur dalam KUHP maupun UU 1/2023.

Contoh Kasus

Dalam putusan pengadilan, kasus pencurian di instansi pemerintahan oleh orang sipil tetap dijerat dengan Pasal 362 KUHP, bukan dengan UU Tipikor, karena tidak terpenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan atau jabatan. Hal ini sebagaimana praktik yang terjadi mengacu pada Putusan PN Parepare No. 203/Pid.B/2015/PN.Parepare. Terdakwa yang merupakan orang sipil didakwa karena mengambil uang tunai milik instansi pemerintah secara diam-diam. Majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 362 KUHP tentang pencurian, bukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Tipikor. Hakim menegaskan bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan atau jabatan tidak terpenuhi karena terdakwa bukan pegawai negeri atau pihak yang memiliki akses atau kewenangan terhadap keuangan negara.

Dengan demikian, apabila seorang sipil yang tidak memiliki jabatan atau kewenangan dalam instansi pemerintahan, meskipun mengambil uang atau barang milik negara, tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Perbuatannya murni merupakan tindak pidana pencurian. Kerugian yang dialami oleh negara dalam kasus ini adalah akibat dari pencurian, bukan akibat dari penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara negara. Oleh karena itu, pelaku akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan KUHP dan UU 1/2023 tentang pencurian.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Putusan:

Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 203/Pid.B/2015/PN.Parepare.

Referensi:

1. Andi Hamzah. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005;
2. Muladi & Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.

---

[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[2] Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, denda dikali 1000

[3] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023