Apakah Paylater Termasuk Riba?

PERTANYAAN

Apakah menggunakan semacam paylater di e-commerce untuk membeli barang itu riba? Mohon dijelaskan alasannya.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apa Itu Riba?

KLINIK TERKAIT

Alasan Perbankan Syariah Melarang Riba

16 Des, 2025

Aturan Pengalihan Utang atau Piutang di Perbankan Syariah

18 Nov, 2025

Bolehkah Perumahan Menerapkan Hukum Syariah?

12 Nov, 2025

Apakah KPR Riba?

10 Jun, 2025

Riba, berdasarkan akar katanya yaitu yarbu-rubuwwan-riba’n, diartikan sebagai bertambah dan bertumbuh. Seperti termaktub dalam Q.S. Ar Rum: 39 yang artinya riba yang kamu berikan kepada orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah.

Secara bahasa, riba diartikan sebagai meningkat. Adapun, secara jenisnya, menurut Imam Syafi’i terbagi menjadi tiga jenis yaitu riba dalam bentuk kelebihan (surplus riba), riba dalam bentuk kepemilikan dan riba piutang.[1]

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa riba adalah suatu yang dilarang dengan menyesuaikan pada zamannya. Riba saat jahiliyah adalah riba produktif yang berlipat ganda. Menurutnya, riba seberapapun tambahannya tetaplah suatu riba yang dilarang. Namun, terhadap pinjaman yang dilakukan untuk makan karena sangat terpaksa tidaklah dilarang.[2]

Majma Al-Buhuts Al-Islamiyyah sebagai badan tertinggi Al-Azhar berpandangan bahwa perlu ada sukarela dari kedua belah pihak terhadap suatu penambahan. Hamka menafsirkan bahwa riba jahiliyah yang dilarang adalah riba yang ketika jatuh tempo dan si debitur belum dapat membayar maka akan diberi kelonggaran waktu, namun jumlah pinjamannya bertambah sehingga lama kelamaan sama atau bahkan lebih dari pokoknya. Bila riba memiliki definisi sebagai tambahan, maka penambahan 10 menjadi 11 ataupun tambahan 5% itu semua disebut riba.[3]

Sementara, menurut Quraish Shihab, ada tiga kata kunci untuk memahami riba yaitu:[4]

1. adh’afan mudha’afah yang berarti berlipat ganda;
2. wa dzaru baqiya min al-riba yang ditafsirkan bahwa riba yang ditinggalkan adalah riba jahiliyah; dan
3. falakum ru-u-su amwaalikum, laa tadzlimun, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Kemudian, terdapat beberapa jenis riba, yaitu:[5]

1. Riba fadhl, riba yang terjadi ketika kedua barang yang dipertukarkan dalam jumlah atau takaran yang tidak sama, sementara barang itu adalah barang ribawi (emas, perak, gandum);
2. Riba nasi’ah yaitu riba yang timbul dari kelebihan piutang yang harus dibayar oleh peminjam ketika jatuh tempo. Riba ini menjadikan peminjam harus membayar lebih karena tidak mampu membayar tepat waktunya;
3. Riba yad, riba yang timbul karena adanya ketidakpastian harga barang yang disepakati. Contohnya bila menjual barang harganya berbeda antara ketika dibayar tunai dan dibayar secara tempo;
4. Riba qardh, yaitu riba yang muncul dari aktivitas pinjam meminjam berupa keuntungan atas suatu produk keuangan ataupun bunga atas pokok utang, yang mana tambahan ini disyaratkan kepada pihak peminjam. Utang tersebut dapat dilunasi secara tunai ataupun secara bertahap.

Ketentuan Paylater Menurut Peraturan OJK

Berkenaan dengan paylater, dalam hukum positif hal tersebut diatur dalam POJK 32/2025. Paylater atau buy now pay later (beli sekarang bayar nanti) didefinisikan sebagai fasilitas pembiayaan yang diberikan lembaga jasa keuangan melalui sistem elektronik untuk pembelian barang dan/atau jasa.[6]

Dalam penyelenggaraannya, buy now pay later (“BNPL”) atau paylater memiliki karakteristik khusus yaitu:[7]

1. ditujukan untuk membiayai pembelian barang dan/atau jasa secara nontunai kepada nasabah/debitur;
2. tanpa agunan;
3. memiliki limit tertentu (plafon);
4. pembayaran pokok dan/atau bunga/margin/imbal hasil/ujrah dilakukan sesuai dengan skema angsuran/cicilan yang disepakati;
5. proses persetujuan kepada nasabah/debitur untuk menggunakan BNPL dilakukan melalui mekanisme pertemuan tatap muka secara elektronik dan/atau tidak tatap muka secara elektronik; dan
6. dilakukan melalui sistem elektronik.

Adapun, pihak yang dapat menyelenggarakan paylater adalah bank umum dan perusahaan pembiayaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.[8]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa salah satu karakteristik utama dari paylater adalah adanya pembayaran pokok yang dibarengi dengan pertambahan nilai tertentu dalam bentuk bunga/margin/imbal hasil/ujrah.

Contohnya, bila Anda membeli makanan dengan paylater, dapat dicermati bahwa dalam perjanjiannya disebutkan nominal pokok ditambah dengan biaya cicilan. Begitu juga bila Anda membeli jasa menggunakan paylater, akan dijelaskan dalam perjanjian mengenai besar bunga tambahan dan dasar perhitungannya.

Hukum Paylater Berdasarkan Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur pernah menerbitkan Fatwa MUI Jawa Timur No. 04/2022 tentang Transaksi Digital dengan Sistem Paylater, bahwa memanfaatkan teknologi digital dalam transaksi pinjam meminjam adalah hal positif selama tujuannya didasarkan pada tolong menolong dan sesuai dengan prinsip syariah (hal. 13).

Selain itu, MUI berpendapat bahwa sistem paylater dengan menggunakan akad jual beli langsung kepada penyedia paylater yang dibayarkan secara kredit hukumnya boleh, walaupun dengan harga yang relatif lebih mahal dibanding dengan harga tunai (hal. 13).

Sistem paylater dengan menggunakan akad qard atau utang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba. Namun, jika paylater menggunakan akad qard (utang piutang) yang tidak ada ketentuan bunga, hanya administrasi yang rasional, hukumnya boleh (hal. 13).

Apakah Paylater Riba?

Dalam praktik, beberapa perjanjian buy now pay later yang pernah kami teliti, ditemukan adanya ketentuan-ketentuan yang memberikan tambahan nilai yang harus dibayar oleh peminjam atau pengguna paylater. Tambahan tersebut antara lain biaya penambahan bunga pinjaman, biaya denda bila terjadi keterlambatan pembayaran, dan biaya cicilan. Besaran dari biaya-biaya tersebut menyesuaikan jenis barang atau jasa yang digunakan dan platform penyedia jasanya.

Lantas, paylater riba atau tidak? Berdasarkan penjelasan kami di atas, kami berpandangan bahwa jika akad (perjanjian) paylater adalah utang piutang dengan tambahan nilai tertentu yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa berupa bunga, maka transaksinya mengandung riba.

Oleh sebab itu, Anda perlu memperhatikan akad (perjanjian) ketika hendak menggunakan paylater; apakah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later).

Referensi:

1. Abdulkader Thomas (Ed). Interest in Islamic Economics: Understanding Riba. London and New York: Routledge (Taylor & Francis Group), 2006;
2. Fatwa MUI Jawa Timur Nomor 04 Tahun 2022 tentang Transaksi Digital dengan Sistem Paylater;
3. Muhammad Ghafur W. Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia. Yogyakarta: Biruni Press, 2008;
4. Nur Ainun Fadilah et al. Memahami Macam-Macam Riba: Penjelasan Buya Yahya dari Kitab Taqrib Bab Riba. Jurnal Selaksa Makna 1, No. 2, 2025.

[1] Abdulkader Thomas (Ed). Interest in Islamic Economics: Understanding Riba. London and New York: Routledge (Taylor & Francis Group), 2006, hal. 28.

[2] Muhammad Ghafur W. Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia. Yogyakarta: Biruni Press, 2008, hal. 109 - 110

[3] Muhammad Ghafur W. Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia. Yogyakarta: Biruni Press, 2008, hal. 110 – 112

[4] Muhammad Ghafur W. Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia. Yogyakarta: Biruni Press, 2008, hal. 114 – 115

[5] Nur Ainun Fadilah et al. Memahami Macam-Macam Riba: Penjelasan Buya Yahya dari Kitab Taqrib Bab Riba. Jurnal Selaksa Makna Vol. 1, No. 2, 2025, hal. 48–58.

[6] Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (Buy Now Pay Later) (“POJK 32/2025”)

[7] Pasal 3 POJK 32/2025

[8] Pasal 2 jo. Pasal 4 POJK 32/2025