Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Bisnis

Apakah Pegawai PDAM Termasuk PNS?

Apakah Pegawai PDAM Termasuk PNS?
Apakah Pegawai PDAM Termasuk PNS?

PERTANYAAN

Apakah PDAM merupakan instansi pemerintahan? Kalau begitu, pegawai PDAM adalah PNS?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda,

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 06 Maret 2017.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    BUMD Air Minum

    Definisi dari Perusahaan Daerah Air Minum (“PDAM”) dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Permendagri 2/2007 yang menyatakan bahwa PDAM adalah Badan Usaha Milik Darah (“BUMD”) yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

    Namun, pasca berlakunya Permendagri 23/2024, isitlah PDAM diubah menjadi BUMDAM yang merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah Air Minum. Definisi dari BUMDAM dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 5 Permendagri 23/2024 yang mengatur bahwa BUMDAM adalah BUMD yang bisnis utamanya bergerak di bidang penyediaan air minum di mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

    Adapun yang dimaksud dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.[1] BUMD sendiri terdiri atas Perusahaan Umum Daerah (“Perumda”) dan Perusahaan Perseroan Daerah (“Perseroda”).[2]

    Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.[3] Sedangkan Perseroda adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh 1 daerah.[4]

    Adapun pengurusan BUMDAM dilakukan oleh organ BUMDAM.[5] Organ BUMDAM ini dibedakan tergantung jenis BUMD apa yang dipilih oleh BUMDAM yang bersangkutan, antara lain:[6]

    1. Jika BUMDAM berbentuk Perumda, maka organ BUMDAM terdiri atas:
    1. Kepala Pemerintahan Daerah (KPM);
    2. Dewan pengawas; dan
    3. Direksi.
    1. Lalu, jika BUMDAM berbentuk Perseroda, maka organ BUMDAM terdiri atas:
    1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
    2. Komisaris; dan
    3. Direksi.

    Mengenai kepegawaian BUMDAM diatur dalam Pasal 77 Permendagri 23/2024 yang menyatakan bahwa pegawai BUMDAM merupakan pekerja BUMDAM yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

    Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian pegawai BUMDAM merupakan kewenangan direksi.[7] Kewenangan sebagaimana disebutkan sebelumnya diatur dengan peraturan direksi yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.[8]

    Terkait pengangkatan pegawai BUMDAM pertama kali harus memenuhi persyaratan:[9]

    1. Warga negara Republik Indonesia;
    2. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
    3. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
    4. Dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh direksi;
    5. Usia paling tinggi 35 tahun; dan
    6. Lulus seleksi.

    Lantas, apakah BUMDAM dapat dianggap sebagai instansi pemerintah?

    Apakah BUMDAM adalah Instansi Pemerintah?

    Menjawab pertanyaan Anda, dapat merujuk pada definisi instansi pemerintah yang tercantum dalam UU ASN, khususnya pada Pasal 1 angka 12 UU ASN, yang berbunyi:

    Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

    Sebagaimana disebutkan pada pasal di atas, bahwa pemerintah pusat terbagi menjadi instansi pusat dan instansi daerah. Adapun instansi pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.[10] Sedangkan, instansi daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota.[11]

    Selain itu, definisi pemerintah juga dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 20 Perpres 29/2014, yang berbunyi:

    Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintah daerah.

    Merujuk pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa BUMDAM bukan merupakan instansi pemerintahan. Hal ini karena instansi pemerintahan adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat maupun daerah. Sedangkan, BUMDAM merupakan BUMD di bidang penyediaan air minum.

    Apakah Pegawai BUMDAM Berstatus PNS?

    Sebelum membahas pertanyaan Anda, penting untuk diketahui terlebih dahulu mengenai Aparatur Sipil Negara (“ASN”). Pasal 1 angka 1 UU ASN mengatur bahwa ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (“PPPK”) yang bekerja pada instansi pemerintah.

    Penjelasan mengenai apa itu PNS dapat merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 3 UU ASN, yang berbunyi:

    Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

    Dari definisi PNS di atas, jika dihubungan dengan pegawai BUMDAM, pegawai BUMDAM diangkat oleh direksi BUMDAM yang bersangkutan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa PNS dan pegawai BUMDAM berbeda. Oleh karena itu, menjawab pertanyaan Anda, pegawai BUMDAM tidak berstatus sebagai PNS.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
    2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
    3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
    4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
    7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
    8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum.

    [3] Pasal 1 angka 6 Permendagri 23/2024

    [4] Pasal 1 angka 7 Permendagri 23/2024

    [5] Pasal 4 ayat (1) Permendagri 23/2024

    [6] Pasal 4 ayat (2) dan (3) Permendagri 23/2024

    [7] Pasal 78 ayat (1) Permendagri 23/2024

    [8] Pasal 78 ayat (2) Permendagri 23/2024

    [9] Pasal 78 ayat (3) Permendagri 23/2024

    [11] Pasal 1 angka 14 UU ASN

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000