Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Pertanahan & Properti

Apakah Renovasi Rumah Akan Menaikkan PBB-P2?

Apakah Renovasi Rumah Akan Menaikkan PBB-P2?
Apakah Renovasi Rumah Akan Menaikkan PBB-P2?

PERTANYAAN

Saya tinggal di komplek perumahan kelas kecil di Jakarta, dan masih dalam masa KPR. Baru berjalan 6 tahun, kurang 9 tahun lagi. Saya berencana untuk merenovasi rumah tersebut dengan mendirikan bangunan baru memanfaatkan tanah kosong di belakang dan di depan bangunan awal, tetapi tidak mengubah desain bentuk bangunan awal. Apakah saya perlu mengurus IMB? Kemana institusi pertama kali yang harus saya datangi? Apakah nantinya akan ada perubahan biaya PBB untuk rumah saya? Terima kasih.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Apakah Renovasi Rumah akan Menaikkan Besar PBB? yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan pertama kali dipublikasikan pada 09 September 2014.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    PBG Perubahan

    Pertama perlu kami ingatkan kembali, bahwa pasca berlakunya PP 16/2021, izin mendirikan bangunan (“IMB”) sudah diganti dengan persetujuan bangunan gedung (“PBG”). Menurut Pasal 1 angka 17 PP 16/2021, PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Melihat dari definisinya, maka untuk memperluas bangunan seperti kasus Anda perlu PBG. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 253 ayat (3) PP 16/2021, sebagai berikut:

    PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membangun Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.

    Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP 16/2021, jika terdapat perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung, pemilik wajib mengajukan PBG perubahan.

    Adapun lingkup PBG perubahan dilakukan dalam hal terdapat:[1]

    1. perubahan fungsi bangunan;
    2. perubahan lapis bangunan;
    3. perubahan luas bangunan;
    4. perubahan tampak bangunan;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung Cagar Budaya (BGCB); atau
    8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, atau berat.

    Melihat ketentuan di atas, maka untuk melakukan perluasan bangunan seperti yang ingin Anda lakukan, diperlukan pengajuan PBG perubahan. Selengkapnya mengenai penerbitan PBG bisa kamu baca pada artikel berikut Pengertian PBG dan Sanksi Jika Bangunan Tak Memilikinya.

    Penghitungan PBB-P2

    Lanjut pada pertanyaan Anda selanjutnya, mengenai pajak bumi dan bangunan, maka mengingat objek pajaknya adalah rumah, maka pajaknya berupa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (“PBB-P2”), yaitu pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.[2]

    Maka dari itu, dalam menjawab pertanyaan Anda ini, kami akan berpedoman pada ketentuan UU 1/2022.

    Perlu diingat bahwa objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.[3]

    Berkaitan dengan besaran pokok PBB-P2, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai dasar pengenaan dan tarif PBB-P2.

    Menurut Pasal 40 ayat (1) UU 1/2022, dasar pengenaan PBB-P2 adalah nilai jual objek pajak (“NJOP”), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.[4]

    NJOP ini ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2,[5] yang merupakan kegiatan untuk menentukan NJOP yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB-P2, dengan menerapkan metode perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, metode nilai perolehan baru, dan/atau metode nilai jual pengganti.[6]

    Kemudian, terdapat juga NJOP tidak kena pajak (“NJOPTKP”) yang ditetapkan paling sedikit sebesar Rp20 juta untuk setiap wajib pajak.[7]

    NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.[8]

    Besaran NJOP ini ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah.[9]

    Selanjut, mengenai tarif PBB-P2, dapat merujuk Pasal 41 ayat (1) UU 1/2022, yang berbunyi:

    Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

    Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah.[10]

    Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.[11]

    NJOP Bumi dan/atau Bangunan

    Perihal dengan NJOP dijelaskan lebih lanjut dalam PMK 85/2024. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.[12] NJOP hasil proses penilaian PBB-P2 ini dibedakan menjadi:[13]

    1. NJOP bumi; dan/atau
    2. NJOP bangunan, yang terdiri atas:[14]
      1. NJOP bangunan objek pajak umum; dan
      2. NJOP bangunan objek pajak khusus.

    NJOP bumi merupakan hasil perkalian antara total luas areal objek pajak dengan NJOP bumi per meter persegi.[15] Menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 85/2024, NJOP bumi per meter persegi atas objek pajak berupa tanah merupakan hasil konversi NIR per meter persegi yang diperoleh dari proses penilaian tanah ke dalam klasifikasi NJOP bumi.[16]

    Kemudian NJOP bumi per meter persegi atas objek pajak berupa areal perairan pedalaman untuk:[17]

    1. usaha bidang perikanan berupa areal pembudidayaan ikan adalah sebesar nilai jual pengganti; dan
    2. kepentingan pelabuhan, industri, lapangan golf serta tempat rekreasi adalah sebesar nilai jual yang ditentukan berdasarkan korelasi garis lurus ke samping dengan klasifikasi NJOP permukaan bumi berupa tanah di sekitarnya.

    Sedangkan, NJOP bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dan NJOP bangunan per meter persegi.[18] Menurut Pasal 5 ayat (2) PMK 85/2024, merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi yang diperoleh dari proses penilaian bangunan ke dalam klasifikasi NJOP bangunan.

    Melihat ketentuan di atas, sudah dapat dipastikan bahwa dengan meluasnya bangunan akibat renovasi, akan memperbesar juga NJOP bangunan rumah tersebut. Hal ini akan berakibat pada lebih besarnya besaran pokok PBB-P2 yang terutang.

    Contoh Penghitungan

    Agar mempermudah pemahaman Anda, kami akan memberikan contoh penghitungan PBB-P2 dari 2 luar bangunan yang berbeda. Mengingat pengaturan PBB-P2 lebih lanjut diatur dalam peraturan daerah masing-masing, kami akan mencontohkan penghitungan PBB-P2 di Jakarta yang dapat merujuk pada Perda DKI Jakarta 1/2024 dan Pergub DKI Jakarta 17/2024.

    Sebagai informasi, di DKI Jakarta NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp60 juta.[19] Kemudian, NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 untuk objek PBB-P2 berupa:[20]

    1. hunian, ditetapkan sebesar 40%; dan
    2. selain hunian, ditetapkan sebesar 60%,

    dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP

    Sedangkan, tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5%.[21]

    Jadi, jika terdapat rumah dengan luas tanah 150 m2 dengan NJOP bumi Rp1 juta per m2 dan memiliki luas bangunan 60 m2 dengan NJOP bangunan Rp2 juta per m2, maka perhitungan PBB-P2 rumah tersebut adalah sebagai berikut:

    Pertama, hitung NJOP objek pajak PBB-P2:

    NJOP Total

    : NJOP bumi + NJOP bangunan

    : (150 x Rp1 juta) + (60 x Rp2 juta)

    : Rp150 juta + Rp120 juta

    : Rp270 juta

    Kedua, hitung dasar pengenaan PBB-P2:

    Dasar Pengenaan PBB-P2

    : (NJOP – NJOPTKP) x 40% (untuk hunian)

    : (Rp270 juta – Rp60 juta) x 40%

    : Rp84 juta

    Ketiga, hitung besaran pokok PBB-P2:

    Besaran Pokok PBB-P2

    : Dasar pengenaan PBB-P2 x tarif PBB-P2

    : Rp84 juta x 0,5%

    : Rp420 ribu

    Kemudian, jika rumah tersebut mengalami renovasi dan terdapat perluasan terhadap bangunannya, misalnya luas bangunan menjadi 80 m2, maka hasil besaran pokok PBB-P2 menjadi:

    Pertama, hitung NJOP objek pajak PBB-P2:

    NJOP Total

    : NJOP bumi + NJOP bangunan

    : (150 x Rp1 juta) + (80 x Rp2 juta)

    : Rp150 juta + Rp160 juta

    : Rp310 juta

    Kedua, hitung dasar pengenaan PBB-P2:

    Dasar Pengenaan PBB-P2

    : (NJOP – NJOPTKP) x 40% (untuk hunian)

    : (Rp310 juta – Rp60 juta) x 40%

    : Rp100 juta

    Ketiga, hitung besaran pokok PBB-P2:

    Besaran Pokok PBB-P2

    : Dasar pengenaan PBB-P2 x tarif PBB-P2

    : Rp100 juta x 0,5%

    : Rp500 ribu

    Melihat simulasi penghitungan di atas, sudah jelas bahwa dengan dilakukannya renovasi yang memperluas luas bangunan rumah akan berdampak pada besaran pokok PBB-P2 terutang.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
    2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
    3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
    4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
    5. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persentase Nilai Jual Objek Pajak yang Digunakan untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

    [1] Pasal 262 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP 16/2021”)

    [2] Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (“UU 1/2022”)

    [3] Pasal 38 ayat (1) UU 1/2022

    [4] Pasal 1 angka 36 UU 1/2022

    [5] Pasal 40 ayat (2) UU 1/2022

    [6] Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (“PMK 85/2024”)

    [7] Pasal 40 ayat (3) UU 1/2022

    [8] Pasal 40ayat (5) UU 1/2022

    [9] Pasal 40 ayat (7) UU 1/2022

    [10] Pasal 41 ayat (3) UU 1/2022

    [11] Pasal 42 UU 1/2022

    [12] Pasal 3 ayat (2) PMK 85/2024

    [13] Pasal 3 ayat (3) PMK 85/2024

    [14] Pasal 3 ayat (4) PMK 85/2024

    [15] Pasal 4 ayat (1) PMK 85/2024

    [16] Pasal 4 ayat (2) PMK 85/2024

    [17] Pasal 4 ayat (3) PMK 85/2024

    [18] Pasal 5 ayat (1) PMK 85/2024

    [19] Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (“Perda DKI jakarta 1/2024”)

    [20] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persentase Nilai Jual Objek Pajak yang Digunakan untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

    [21] Pasal 34 ayat (1) Perda DKI Jakarta 1/2024

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000