Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pajak Tanah Milik Pribadi, Begini Aturan PBB-P2 yang dibuat oleh Renata Christha Auli, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 15 Juni 2022.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Berdasarkan Konsideran UU 12/1985, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.
Adapun dasar konstitusional kewajiban Warga Negara Indonesia (“WNI”) untuk membayar pajak terdapat pada Pasal 23A UUD 1945, yakni pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. WNI yang membayar pajak secara tidak langsung telah memenuhi Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Membahas mengenai PBB-P2, perlu diketahui bahwa kepanjangan PBB-P2 adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pengaturan mengenai PBB-P2 dapat merujuk UU 1/2022. PBB-P2 sendiri dikategorikan sebagai pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepala daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[1]
PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan kepala daerah.[2]
Apa yang dimaksud PBB-P2? Definisi dari PBB-P2 dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 33 UU 1/2022, yang mana merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
Menurut Pasal 38 ayat (1) UU 1/2022, objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi di sini termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.[3]
Objek PBB-P2 ini terdiri atas:[4]
- objek pajak umum:
- objek pajak standar; dan
- objek pajak non-standar; dan
- pajak khusus.
Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan objek pajak umum adalah objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keleluasan tanah berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana tercantum tercantum dalam Lampiran PMK 85/2024.[5] Sedangkan, objek pajak khusus adalah objek pajak yang memiliki konstruksi khusus, fungsi khusus, atau keberadaannya memiliki arti khusus seperti jalan tol, bandar udara, stasiun, dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (8) PMK 85/2024. Dalam hal ini, bangunan yang berada di bawah permukaan bumi, baik yang menjadi bagian dari bangunan maupun yang berdiri sendiri juga termasuk objek pajak khusus.[6]
Sebagai informasi, terdapat pengecualian terhadap objek PBB-P2, yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:[7]
- bumi dan/atau bangunan kantor pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
- bumi dan/atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- bumi dan/atau bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
- bumi yang merupakan hutang lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- bumi dan/atau bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri;
- bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
- bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan nilai jual objek pajak (“NJOP”) tertentu yang ditetapkan oleh kepala daerah; dan
- bumi dan/atau bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah.
Lantas, siapa yang wajib membayar PBB-P2?
Menjawab pertanyaan Anda mengenai siapa yang wajib membayar PBB-P2? Hal tersebut berhubungan dengan subjek pajak dan wajib pajak. Perlu dipahami sebelumnya, yang dimaksud dengan subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.[8] Sedangkan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[9]
Berkaitan dengan subjek pajak dan wajib pajak PBB-P2, kami merujuk pada ketentuan Pasal 39 UU 1/2022, yang berbunyi:
- Subjek pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- Wajib pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
Berdasarkan ketentuan tersebut, yang wajib membayar PBB-P2 yaitu subjek pajak dan wajib pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU 1/2022.
Pada dasarnya, dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP,[10] yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.[11] NJOP ini ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-2.[12]
Perlu diketahui bahwa NJOP tidak kena pajak (“NJOPTKP”) ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10 juta untuk setiap wajib pajak.[13] Dalam hal wajib pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten/kota, NJOPTKP hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun pajak.[14]
Lalu, NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.[15]
Besaran NJOP sebagaimana dijelaskan di atas, ditetapkan lebih lanjut oleh kepala daerah masing-masing.[16]
Kemudian, perihal tarif PBB-P2 ini diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU 1/2022, yaitu tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% dan untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya.[17]
Sama seperti besaran NJOP, untuk tarif PBB-P2 ditetapkan dengan peraturan masing-masing daerah.[18]
Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2.[19]
Jadi, untuk besaran pokok PBB-P2 pada masing-masing daerah tidak boleh melebihi ketentuan yang sudah ditentukan di atas.
Sebagaimana diterangkan di atas, bahwa NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 atau dasar pengenaan PBB-P2 dan tarif PBB-P2 diatur dalam peraturan masing-masing daerah. Oleh karena itu, kami akan mencontohkan PBB-P2 Jakarta dengan merujuk pada Perda DKI Jakarta 1/2024 dan Pergub DKI Jakarta 17/2024.
Di DKI Jakarta, NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp60 juta untuk setiap wajib pajak.[20] Sedangkan untuk NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 Jakarta untuk objek PBB-P2 berupa:[21]
- hunian, ditetapkan sebesar 40%; dan
- selain hunian, ditetapkan sebesar 60%,
dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP
Sedangkan, tarif PBB-P2 Jakarta ditetapkan sebesar 0,5% dan bagi lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,25%.[22]
Jika disimulasikan, perhitungannya adalah sebagai berikut.
Terdapat objek pajak PBB-P2 yang merupakan hunian dan bukan merupakan lahan produksi pangan dan ternak dengan NJOP Rp300 juta, maka besaran pokok PBB-P2 sebagai berikut:
Pertama, hitung dasar pengenaan PBB-P2:
Dasar penganaan PBB-P2 | : (NJOP - NJOPTKP) x 40% (untuk hunian) : (Rp300 juta – Rp60 juta) x 40% : Rp240 juta x 40% : Rp96 juta |
Kedua, hitung besaran pokok PBB-P2 dengan cara mengkalikan dasar pengenaan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2:
Besaran Pokok PBB-P2 | : Dasar pengenaan PBB-P2 x tarif PBB-P2 : Rp96 juta x 0,5% : Rp480 ribu |
Terhadap contoh kasus di atas, maka besaran pokok PBB-P2 yang harus dibayarkan adalah Rp480 ribu.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persentase Nilai Jual Objek Pajak yang Digunakan untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
[4] Pasal 2 ayat (5) dan (6) PMK 85/2024
[5] Pasal 2 ayat (7) PMK 85/2024
[6] Pasal 2 ayat (9) PMK 85/2024
[7] Pasal 38 ayat (2) UU 1/2022
[8] Pasal 1 angka 23 UU 1/2022
[9] Pasal 1 angka 24 UU 1/2022
[10] Pasal 40 ayat (1) UU 1/2022
[11] Pasal 1 angka 36 UU 1/2022
[12] Pasal 40 ayat (2) UU 1/2022
[13] Pasal 40 ayat (3) UU 1/2022
[14] Pasal 40 ayat (4) UU 1/2022
[15] Pasal 40 ayat (5) UU 1/2022
[16] Pasal 40 ayat (7) UU 1/2022
[17] Pasal 41 ayat (1) dan (2) UU 1/2022
[18] Pasal 41 ayat (3) UU 1/2022
[22] Pasal 34 Perda DKI Jakarta 1/2024