Apakah SNI Wajib untuk Semua Produk?

PERTANYAAN

Apakah SNI Wajib untuk semua produk? Barang apa saja yang wajib SNI?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran keempat dari artikel dengan judul Apakah Semua Produk/Jasa Wajib SNI? yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn., pada 1 Agustus 2013, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H., pada 27 Oktober 2021, dimutakhirkan kedua kali oleh Renata Christha Auli, S.H., pada 27 Juli 2023, dan dimutakhirkan ketiga kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., pada 07 Juni 2024.

KLINIK TERKAIT

Barang dari ‘Olshop’ Tak Sesuai Foto, Bisakah Minta Uang Kembali?

18 Okt, 2021

Terima Barang dengan Kondisi Buruk dari Distributor, Bisakah Minta Uang Kembali?

14 Okt, 2021

Pengawasan Jual Beli Online, Ini Pihak yang Terlibat

11 Okt, 2021

Batalkan PPJB, Bolehkah Pembeli Minta Developer Kembalikan DP Rumah?

07 Okt, 2021

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apa itu SNI?

Pada dasarnya, Standar Nasional Indonesia atau SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (“BSN”) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]

Menjawab pertanyaan Anda, dapat dikatakan bahwa penerapan SNI wajib dan sukarela. Sebab pada dasarnya, penerapan SNI dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan.^[2] Namun, SNI diberlakukan secara wajib untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian.^[3] Kemudian, untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat SNI, BSN menerapkan sistem penggunaan data secara bersama (data sharing) dan terintegrasi secara elektronik (online).^[4]

Penerapan SNI Sukarela

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, SNI dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan, di mana pelaku usaha yang telah mampu menerapkan SNI dapat mengajukan sertifikasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (“LPK”) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (“KAN”).^[5]

Sertifikasi tersebut adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Indonesia.^[6]

Selanjutnya, sertifikasi produk Standar Nasional Indonesia akan diberikan oleh LPK dengan memberikan sertifikat kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan SNI.^[7]

Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat, maka yang bersangkutan wajib membubuhkan:^[8]

1. tanda SNI; dan/atau
2. tanda kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label.

Pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian untuk jasa, sistem, proses, dan/atau personal dapat dibubuhkan pada papan pengenal, kop surat, dan/atau media lainnya.^[9]

Lebih lanjut, pembubuhan dilakukan setelah pelaku usaha mendapat persetujuan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian dari BSN.^[10]

Apakah SNI Wajib Dicantumkan?

Pemberlakuan SNI secara wajib bagi produsen dilakukan oleh menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian dengan mempertimbangkan:^[11]

1. keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
3. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
4. kesiapan infrastruktur LPK;
5. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal; dan/atau
6. kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemberlakuan SNI secara wajib tersebut ditetapkan melalui peraturan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.^[12]

Apabila SNI telah diwajibkan terhadap barang, jasa, sistem, atau proses, maka pelaku usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah wajib memiliki sertifikat untuk barang, jasa, sistem, atau proses tersebut.^[13] Sertifikat ini diterbitkan oleh LPK yang diakreditasi oleh KAN.^[14]

Pelaku usaha yang memproduksi, menghasilkan, dan/atau mengimpor barang yang telah diberlakukan SNI secara wajib, wajib membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label yang akan diperdagangkan dan/atau diedarkan di wilayah Indonesia.^[15] Namun, kewajiban ini dikecualikan dalam hal pelaku usaha yang memproduksi dan/atau menghasilkan barang telah membuat perjanjian dengan pelaku usaha pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar bahwa pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian dilakukan oleh pelaku usaha pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar.^[16]

Sebagaimana yang berlaku dalam pemberlakuan SNI secara sukarela, pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian pada SNI yang diberlakukan secara wajib juga dilakukan setelah mendapat persetujuan penggunaan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian yang diberikan oleh BSN kepada pelaku usaha.^[17]

Perlu digarisbawahi pula, dalam hal SNI telah diberlakukan secara wajib, pelaku usaha wajib memperdagangkan:^[18]

1. barang yang telah dibubuhi tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label; dan/atau
2. jasa yang telah memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia.

Jika kewajiban ini dilanggar, maka pelaku usaha wajib menghentikan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.^[19] Selain itu, apabila pelaku usaha tidak memenuhi SNI wajib dan tidak membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian, maka pelaku usaha wajib menarik barang dari peredaran.^[20]

Contoh Barang Wajib SNI

Sebagai contoh, berikut adalah barang yang wajib memiliki sertifikat SNI:

1. Ban, yang diatur melalui Permenperin 9/2025. Adapun jenis produk ban yang wajib dicantumkan SNI antara lain:^[21]

1. SNI 98:2019 ban mobil penumpang;
2. SNI 100:2019 ban truk ringan;
3. SNI 99:2019 ban truk dan bus;
4. SNI 101:2019 ban sepeda motor; dan
5. SNI 6700:2012 ban dalam kendaraan bermotor.

2. Helm, yang diatur melalui Permenperin 59/2024. Helm yang dimaksud merupakan helm pengendara kendaraan bermotor roda dua dengan nomor pos tarif/ harmonized system ex. 6506.10.10.^[22]

3. Semen, yang diatur melalui Permenperin 26/2024. Adapun jenis produk semen yang wajib dicantumkan SNI antara lain:^[23]

1. 1. SNI 129:2018 semen portland putih;
   2. SNI 0302:2014 semen portland pozolan;
   3. SNI 2049-1:2020 semen portland;
   4. SNI 3758:2024 semen masonry;
   5. SNI 7064:2022 semen portland komposit;
   6. SNI 8363:2023 semen portland slag; dan
   7. SNI 8912:2020 semen hidraulis.

4. Air minum, yang diatur melalui Permenperin 62/2024. Adapun jenis produk air yang wajib dicantumkan SNI antara lain:^[24]

1. SNI 3553:2023 untuk air mineral;
2. SNI 6241:2023 untuk air demineral dan SNI 6241:2023/Ralat 1:2024 untuk air demineral;
3. SNI 6242:2023 untuk air mineral alami dan SNI 6242:2023/Ralat 1:2024 untuk air mineral alami;
4. SNI 7812:2021 untuk air minum embun; dan
5. SNI 8982:2021 untuk air minum pH tinggi.

Sebagai informasi, daftar SNI wajib di Indonesia dapat Anda baca selengkapnya pada laman Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Demikian jawaban dari kami terkait barang wajib SNI sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Semen Secara Wajib;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Air Minum dalam Kemasan Secara Wajib;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Ban Secara Wajib.

Referensi:

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, diakses pada 5 Juli 2026, pukul 16.00 WIB.

---

[1] Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (“PP 34/2018”).

^[2] Pasal 20 ayat (3) PP 34/2018.

^[3] Pasal 20 ayat (4) PP 34/2018.

^[4] Pasal 20 ayat (5) PP 34/2018.

^[5] Pasal 21 ayat (2) PP 34/2018.

^[6] Pasal 1 angka 9 PP 34/2018.

^[7] Pasal 21 ayat (3) PP 34/2018.

^[8] Pasal 22 ayat (1) PP 34/2018.

^[9] Pasal 22 ayat (2) PP 34/2018

^[10] Pasal 22 ayat (3) dan (4) PP 34/2018.

^[11] Pasal 25 ayat (1) PP 34/2018.

^[12] Pasal 25 ayat (2) PP 34/2018.

^[13] Pasal 26 ayat (1) PP 34/2018.

^[14] Pasal 26 ayat (3) PP 34/2018.

^[15] Pasal 27 ayat (1) PP 34/2018.

^[16] Pasal 27 ayat (2) PP 34/2018.

^[17] Pasal 29 ayat (1) dan (2) PP 34/2018

^[18] Pasal 32 PP 34/2018.

^[19] Pasal 34 ayat (1) PP 34/2018.

^[20] Pasal 34 ayat (2) PP 34/2018.

^[21] Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Ban Secara Wajib.

^[22] Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib.

^[23] Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Semen Secara Wajib.

^[24] Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Air Minum dalam Kemasan Secara Wajib.