Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Kekuatan Mengikat Tindakan Direksi Tanpa Persetujuan RUPS yang dibuat oleh Albert Aries, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 6 Februari 2015.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Perlu diketahui sebelumnya, direksi adalah organ perseroan terbatas (“PT”) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT untuk kepentingan PT, sesuai dengan maksud dan tujuan PT serta mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (“AD”).[1]
Sebagaimana telah kita ketahui bahwa direksi menjalankan pengurusan PT untuk kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT,[2] maka menurut Pasal 92 ayat (2) UU PT dan perubahannya, direksi berwenang menjalankan pengurusan PT dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU PT dan perubahannya dan/atau AD PT.
Dengan adanya ketentuan tersebut, meskipun peran direksi sangat besar dalam pengurusan PT, kenyataannya tugas dan wewenang direksi yang merupakan “tugas kepercayaan” (fiduciary duty) tetap dibatasi oleh UU PT dan perubahannya serta AD PT. Hal ini juga senada dengan pendapat dari Paul L. Davies, yang dikutip oleh Gunawan Widjaja dalam buku Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT (hal. 43-44), bahwa dalam menjalankan pengurusan PT direksi harus senantiasa:
- bertindak dengan iktikad baik;
- senantiasa memperhatikan kepentingan PT dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
- kepengurusan PT harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya, dengan tingkat kecermatan yang wajar;
- tidak diperkenankan untuk berada dalam suatu keadaan yang dapat mengakibatkan kepentingan dan atau kewajibannya terhadap perseroan berbenturan dengan kepentingan PT, kecuali dengan pengetahuan dan persetujuan PT.
Namun, berkaitan dengan pertanyaan Anda mengenai apakah direksi dapat membuat suatu kebijakan seperti membuat peraturan internal yang bertentangan dengan akta pendirian PT, menurut hemat kami batasan-batasan dalam UU PT dan perubahannya serta AD PT sejatinya tidak perlu menghalangi tugas dan wewenang direksi yang telah dilakukan dengan prinsip iktikad baik (good faith) dan kehatian-hatian (prudential) untuk memajukan usaha PT.
Lantas, apakah hal tersebut juga berlaku dalam keadaan mendesak?
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, jika dalam keadaaan mendesak direksi harus mengambil kebijakan secara mandiri tanpa melalui persetujuan dari dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham (“RUPS”) yang juga merupakan organ PT,[3] kami akan merujuk pada Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) UU PT yang pada intinya menyatakan bahwa direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian PT jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dalam hal direksi terdiri atas 2 orang atau lebih, tanggung jawabnya berlaku secara tanggung renteng.
Namun, perlu dicatat bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian PT apabila dapat membuktikan:[4]
- kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT;
- tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Terakhir, menjawab pertanyaan Anda mengenai tindakan direksi yang dilakukan tanpa persetujuan dewan komisaris dan RUPS apakah tetap sah dan mengikat PT serta pihak ketiga, pada dasarnya menurut Pasal 102 ayat (4) UU PT, perbuatan hukum tanpa persetujuan RUPS tetap mengikat PT sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beriktikad baik.
Berdasarkan uraian di atas, direksi memiliki peran yang sangat besar dalam pengurusan PT. Meskipun terdapat batasan-batasan yang diatur oleh UU PT dan perubahannya serta AD PT serta direksi mengambil mengambil tanpa persetujuan RUPS dan dewan komisaris, menurut hemat kami hal tersebut dapat dilakukan selama direksi beriktikad baik dan keputusannya diambil secara hati-hati agar tidak merugikan PT. Selain itu, batasan yang ditetapkan UU PT dan perubahannya serta AD PT sudah selayaknya tidak membatasi tugas dan wewenang direksi yang hendak memajukan dan mengembangkan perusahaan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Referensi:
Gunawan Widjaja. Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris dan Pemilik PT. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
[2] Pasal 92 ayat (1) UU PT
[3] Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 2 UU PT
[4] Pasal 97 ayat (5) UU PT