Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Perselisihan THR yang dibuat oleh Amrie Hakim, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Senin, 30 Agustus 2010.
Intisari:
Tunjangan yang diperhitungkan dari harga seragam kerja selama 1 tahun dibagi 12 bulan termasuk tunjangan tetap karena pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu. Upah 1 (satu) bulan sebagai dasar pemberian THR yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”) yaitu terdiri atas komponen upah: a. upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau b. upah pokok termasuk tunjangan tetap. Jadi, Anda perlu melihat kembali bagaimana komponen upah untuk THR yang berlaku di perusahaan tempat Anda bekerja, yakni yang tertuang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; apakah upah bersih atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Komponen upah ini penting diketahui sebagai dasar perhitungan THR. Akan tetapi, jika perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama tidak mengatur tegas namun faktanya telah terjadi kebiasaan, maka THR dibayarkan sesuai kebiasaan yang telah dilakukan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. |
Ulasan:
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Sebelumnya, perlu kami luruskan bahwa sejak berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016”), maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Kewajiban Pengusaha Memberikan THR kepada Karyawan
Pasal 2 ayat (1) Permenaker 6/2016 mewajibkan pengusaha memberi Tunjangan Hari Raya (“THR”) kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih.
Jika masa kerja si pekerja adalah 12 bulan secara terus menerus atau lebih, maka besarnya THR yang diterima adalah sebesar satu bulan upah.
Sementara itu, pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan:
masa kerja x 1 (satu) bulan upah
12
Komponen Upah sebagai Dasar Pemberian THR
Upah 1 (satu) bulan sebagai dasar pemberian THR yaitu terdiri atas komponen upah:
a. upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau
b. upah pokok termasuk tunjangan tetap.
Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu.
Jadi, tunjangan yang diperhitungkan dari harga seragam kerja selama 1 tahun dibagi 12 bulan termasuk tunjangan tetap karena pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu.
Oleh karena itu, Anda perlu melihat kembali bagaimana komponen upah yang digunakan di perusahaan tempat Anda bekerja sebagai dasar pemberian THR, yakni yang tertuang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama; apakah upah bersih atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.
Selain itu, dalam Pasal 4 Permenaker 6/2016 juga diatur bahwa:
Apabila penetapan besaran nilai THR Keagamaan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan yang telah dilakukan lebih besar dari nilai THR Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), THR Keagamaan yang dibayarkan kepada Pekerja/Buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang telah dilakukan.
Merujuk pada ketentuan di atas, ada dua kemungkinan penghitungan besaran THR:
Apabila di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama secara tegas dinyatakan bahwa besarnya THR adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap, maka perusahaan wajib memberikan THR sesuai ketentuan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama tersebut.
Hal ini juga berlaku jika di dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama secara tegas dinyatakan bahwa besarnya THR adalah upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages).
Oleh karena itu, Anda perlu melihat kembali bagaimana komponen upah untuk THR yang berlaku di perusahaan tempat Anda bekerja, yakni yang tertuang dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Akan tetapi, jika perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama tidak mengatur tegas namun faktanya telah terjadi kebiasaan, maka THR dibayarkan sesuai kebiasaan yang telah dilakukan.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ‘kebiasaan’ berarti sesuatu yang biasa dikerjakan. Dihubungkan dengan kasus di perusahaan Anda, kami berpendapat bahwa pembayaran THR dilakukan berdasarkan penghitungan yang biasa dilakukan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Pasal 3 ayat (1) huruf a Permenaker 6/2016
Pasal 3 ayat (1) huruf b Permenaker 6/2016