Apakah suatu undang-undang harus memuat ketentuan sanksi mengenai pelanggaran hal yang diatur dalam UU tersebut? Bolehkah suatu UU tidak memuat sanksi atau ketentuan sanksinya diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya? Adakah contohnya? Terima kasih.
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 13 Juni 2013.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sepanjang penelusuran kami, undang-undang (“UU”) sebagaimana peraturan perundang-undangan lain, memuat norma pengaturan yang isinya diharapkan untuk dipatuhi oleh pengguna undang-undang tersebut. Norma pengaturan adalah pedoman agar pengguna mengikuti perintah dalam UU, misalnya kewajiban, larangan atau melakukan kebolehan. Menurut hemat kami, dalam praktiknya, sering kali tidak semua pengguna UU mau mengikuti perintah dalam UU. Oleh karena itu, secara teori penyusunan peraturan perundang-undangan terdapat cara agar pegguna peraturan perundang-undangan patuh yaitu dengan memasukan norma hukum yang memuat sanksi.
Jika meninjau jenis norma hukum, Maria Farida Indrati dalam bukunya Ilmu Perundang-undangan (hal. 32-36) dikenal adanya norma tunggal dan norma hukum berpasangan. Norma hukum tunggal adalah norma hukum yang semata berisi suatu suruhan atau tindakan tertentu yang dikehendaki atau tidak dikehendaki. Artinya, suruhan dapat berupa perintah, larangan, atau kebolehan. Norma hukum tunggal itu berdiri sendiri, yaitu tidak diikuti oleh norma hukum lainnya.
Contoh norma hukum tunggal dapat ditemukan pada Pasal 9 ayat (1) UU 30/2014 yang berbunyi:
Setiap keputusan dan/atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Ketentuan kewajiban tersebut tidak memiliki ketentuan sanksi. Secara umum, norma hukum tunggal sering ditemui di dalam pengaturan terkait hukum tata negara dan hukum administrasi negara.
Sebaliknya, masih dalam buku yang sama, Maria farida Indrati (hal. 32-26) menjelaskan bahwa norma hukum berpasangan adalah satu norma hukum yang kemudian didampingi atau diikuti oleh norma hukum lainnya. Norma hukum berpasangan kemudian dibagi lagi menjadi norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Norma hukum sekunder merupakan norma hukum yang mengikuti norma hukum primer. Oleh karenanya, norma hukum sekunder tidak akan ada apabila norma hukum primernya juga tidak ada. Norma hukum sekunder berfungsi memberikan pedoman bagi penegak hukumnya berupa tindakan yang diambil ketika norma hukum primer tidak dipatuhi.
Pada norma hukum berpasangan inilah, kita mengenal adanya kebutuhan pencantuman sanksi. Contohnya, ketentuan surat izin mengemudi yang diatur dalam Pasal 106 ayat (5) UU LLAJ berikut.
Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
Pasal 106 tersebut menjadi norma hukum primer. Sementara itu, norma hukum sekundernya yaitu Pasal 288 ayat (2) UU LLAJ sebagai berikut.
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp250 juta.
Maka dari sisi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, perlu atau tidak memiliki sanksi tergantung pada kebutuhan atas kepatuhan pada norma pengaturan. Sehingga, menurut hemat kami, pencantuman sanksi pada peraturan perundang-undangan bersifat opsional dan bukanlah suatu keharusan.
Kemudian, terkait pemilihan pencantuman sanksi tersebut, perlu dipahami bahwa secara umum, sanksi dikenal dengan sanksi pidana atau sanksi adminstrasi. Semuanya tergantung pada apa yang dilanggar, apakah kejahatan, pelanggaran pidana, atau adminstrasi.
Namun, jika dibutuhkan pencantuman sanksi pidana, maka merujuk Pasal 15 ayat (1) UU 12/2011, maka yang dapat memuat sanksi pidana hanya undang-undang, peraturan daerah provinsi, atau peraturan daerah kabupaten/kota.
Berdasarkan uraian di atas, peraturan perundang-undangan termasuk UU sejatinya tidak harus memuat ketentuan sanksi, kecuali memang dibutuhkan. Kemudian, dalam hal pencantuman ketentuan sanksi tersebut, perlu ditelaah apakah yang dibutuhkan adalah sanksi pidana atau administrasi.
Kemudian, perlu dicatat bahwa hanya UU atau peraturan daerah yang telah disebutkan di atas saja yang boleh memuat sanksi pidana. Sedangkan peraturan perundang-undangan lainnya hanya boleh memuat sanksi adminstrasi.
Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan bahwa penggunaan sanksi pada norma hukum berpasangan yang memiliki norma hukum primer dan norma hukum sekunder, maka menurut penelusuran kami, norma hukum primer dan norma hukum sekunder yang merupakan satu kesatuan norma harus dalam satu undang-undang, artinya tidak boleh ada sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Maria Farida Indrati. Ilmu Perundang-Undangan I. Ed. Rev. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020.
