Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Perdata

Arti Putusan NO dan Bedanya dengan Obscuur Libel

Arti Putusan NO dan Bedanya dengan Obscuur Libel
Arti Putusan NO dan Bedanya dengan Obscuur Libel

PERTANYAAN

Apa yang dimaksud dengan putusan NO? Antara niet ontvankelijke verklaard dan obscuur libel, apa sih perbedaannya? Lalu apa yang dimaksud dengan obscuur libel?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Arti Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 05 Maret 2015, dan dimutakhirkan pertama kali pada 29 April 2025.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard

    Apa yang dimaksud dengan putusan NO? Putusan niet ontvankelijke verklaard atau putusan NO berarti putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 903), menerangkan bahwa putusan NO diakibatkan gugatan yang mengandung cacat formil, antara lain:

    1. gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA 6/1994;
    2. gugatan tidak memiliki dasar hukum;
    3. gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
    4. gugatan mengandung cacat obscuur libel; atau
    5. melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif dan sebagainya.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Lebih lanjut, Yahya menerangkan bahwa menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil sebagaimana diterangkan di atas, maka putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan menyatakan NO atau gugatan tidak dapat diterima.

    Mengutip artikel Perbedaan Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Tidak Dapat Diterima, dasar pemberian putusan NO juga dapat dilihat dalam Putusan MA No. 1149 K/SIP/1975yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

    Perbedaan NO dan Obscuur Libel

    Apa yang dimaksud dengan obscuur libel? Obscuur libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau singkatnya gugatan kabur. Obscuur libel dapat disebut juga formulasi gugatan tidak jelas.[1] Adapun, dasar hukum gugatan obscuur libel adalah Pasal 8 ke-3 RV[2] yang berbunyi:

    Upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu.

    M. Yahya Harahap menerangkan bahwa makna gugatan obscuur libel sangat luas spektrumnya, yang bisa berupa:[3]

    1. Dalil gugatan atau fundamentum petendi tidak mempunyai dasar hukum yang jelas

    Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Misalnya gugatan tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh objek sengketa.

    1. Tidak jelas objek sengketa

    Misalnya letak batas dan luas objek sengketa tidak jelas, serta objek bersangkutan tidak didukung sertifikat. Bisa juga letak dan luasnya berbeda dengan kenyataan konkreto.

    1. Petitum gugatan tidak jelas

    Misalnya petitum tidak dirinci, sehingga tidak jelas dengan pasti apa yang dituntut. Selain itu, bisa juga karena terdapat kontradiksi antara petitum dengan posita gugatan atau terdapat saling pertentangan antara dalil gugatan dengan petitum.

    1. Gugatan yang diajukan mengandung unsur ne bis in idem

    Sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila yang digugat telah diperkarakan dan putusan tentang itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka tidak boleh diajukan lagi untuk kedua kalinya.

    Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda tentang perbedaan NO dan obscuur libel, pada dasarnya putusan NO merupakan akibat dari suatu gugatan yang mengandung obscuur libel. Jadi, perbedaan dari NO dan obscuur libel adalah putusan NO merupakan akibat, sedangkan gugatan mengandung obscuur libel merupakan sebab.

    Baca juga: Makna Cacat Hukum dan Contohnya

    Contoh Gugatan Obscuur Libel

    Agar mempermudah pemahaman Anda, kami akan memberikan contoh gugatan obscuur libel pada Putusan PN Pare Pare No.18/Pdt.G/2020/PN Pre. Dalam putusan tersebut majelis hakim memutuskan menerima eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara (hal. 21).

    Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa terdapat perbedaan batas-batas objek sengketa pada gugatan, sehingga gugatan para penggugat menjadi tidak jelas atau kabur dimana gugatan yang kabur (obscuur libel). Oleh sebab itu, tidak dapat dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara karena berpotensi menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari pada saat pelaksanaan putusan (hal. 20).

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar hukum:

    1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
    2. Reglement op de Rechtsvordering;
    3. Herzien Inlandsch Reglement;
    4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus.

    Putusan:

    1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/SIP/1975;
    2. Putusan Pengadilan Negeri Pare Pare No.18/Pdt.G/2020/PN Pre.

    Referensi:

    M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Pembuktian Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

    [1] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Pembuktian Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 514 - 515

    [2] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Pembuktian Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 989

    [3] M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan Pembuktian Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 989 – 990

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000