Aturan Baru PPh Final untuk UMKM

PERTANYAAN

Saya dengar katanya sekarang UMKM udah nggak dapat PPh final 0,5% lagi karena aturan baru. Apa benar? dan apa dasar hukumnya?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Insentif Usaha Mikro dan Kecil

KLINIK TERKAIT

Ketentuan PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29

27 Apr, 2026

Pemungutan PPh atas Hadiah Undian

05 Mar, 2026

Kriteria UMKM Terbaru

28 Jan, 2026

Apakah Fasilitas Kerja Dikecualikan dari Objek PPh?

24 Agt, 2023

UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri yaitu UU UMKM.

Berikut definisi masing-masing dari skala usaha tersebut.

Skala Usaha	Definisi	Kriteria Modal Usaha[1]	Kriteria Hasil Penjualan Tahunan[2]
Usaha mikro	Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.[3]	Sampai dengan paling banyak Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Sampai dengan paling banyak Rp2 miliar.
Usaha kecil	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.[4]	Lebih dari Rp1 miliar sampai dengan paling banyak Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.	Lebih dari Rp2 miliar sampai dengan paling banyak Rp15 miliar.
Usaha menengah	Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.[5]	Lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha	Lebih dari Rp15 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar.

Baca juga: Kriteria UMKM Terbaru

Sebagai informasi, terdapat juga usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.[6]

Terhadap usaha mikro dan usaha kecil terdapat kemudahan dan insentif, seperti di bidang perpajakan. Salah satunya berhubungan dengan pajak penghasilan (“PPh”), yang diatur dalam Pasal 124 ayat (2) PP 7/2021, yang berbunyi:

Usaha Mikro dan Usaha Kecil tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

PPh Final Usaha Mikro dan Kecil

Insentif PPh untuk usaha mikro dan usaha kecil diatur dalam PP 55/2022, khususnya Pasal 56 ayat (1) PP 55/2022, sebagai berikut.

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

Namun, benar apa yang Anda nyatakan dalam pertanyaan, bahwa saat ini terdapat peraturan pemerintah terbaru, yaitu PP 20/2026 yang merupakan ketentuan perubahan dari PP 55/2022. Salah satu pasal yang diubah dalam peraturan terbaru tersebut adalah Pasal 56 ayat (1) PP 55/2022 yang bunyinya menjadi:

Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Dalam ketentuan terbaru di atas, frasa “dalam jangka waktu tertentu” dihapus. Adapun, jangka waktu pemberian insentif PPh final sebelumnya diatur secara khusus pada Pasal 59 PP 55/2022. Akan tetapi, saat ini Pasal 59 PP 55/2022 telah dihapus berdasarkan Pasal I angka 6 PP 20/2026.

Sebagai informasi, PPh final adalah pajak atas penghasilan tertentu di mana alur atau proses pengenaan pajaknya telah dianggap tuntas pada saat dilakukan pemotongan, pemungutan atau penyetoran sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.[7]

Adapun tarif PPh yang bersifat final sebagaimana dimaksud di atas ini sebesar 0,5%.[8]

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) PP 20/2026 wajib pajak yang dapat menikmati insentif pajak ini adalah wajib pajak dalam negeri yang merupakan:

1. wajib pajak orang pribadi; dan
2. wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 orang dan koperasi,

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak.

Besarnya peredaran bruto pada ketentuan di atas merupakan:[9]

1. jumlah keseluruhan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, baik yang dikenai PPh yang tidak bersifat final maupun yang bersifat final, termasuk peredaran bruto yang diterima atau diperoleh di luar negeri; dan
2. imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha dan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Perlu diingat bahwa sebelum berlakunya PP 20/2026, wajib pajak badan yang dapat menikmati insentif PPh final 0,5% mencakup juga persekutuan komanditer, firma, perseroan persekutuan modal, dan badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama.[10] Namun, wajib pajak badan tersebut saat ini sudah tidak masuk pada kriteria PPh final 0,5%.

Jadi, menjawab pertanyaan Anda, tidak semua usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun pajak tidak dapat menikmati insentif PPh final 0,5%.

Akan tetapi, bentuk wajib pajaknya dipersempit dengan hanya dapat dinikmati oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk PT perorangan yang didirikan oleh 1 orang dan koperasi.

Kemudian, saat ini bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan insentif PPh final 0,5% tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu.

Walaupun demikian, bagi wajib pajak dalam negeri berbentuk selain yang masuk kriteria di atas yang sudah terdaftar sebelum berlakunya PP 20/2026 tetap dapat menikmati insentif PPh final 0,5% sampai dengan jangka waktu tersebut berakhir, sepanjang wajib pajak memenuhi kriteria untuk mendapatkan PPh final 0,5%.[11]

Jika wajib pajak dalam negeri yang bentuknya tidak masuk kriteria sudah habis jangka waktunya, maka, dikenai tarif wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22%, sebagaimana diatur Pasal 3 angka 7 UU Harmonisasi Perpajakan yang mengubah Pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh.

Demikian jawaban dari kami semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
10. Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Referensi:

Ni Wayan Maharatih. Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 8, No. 1, 2019.

[1] Pasal 35 ayat (3) Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“PP 7/2021”)

[2] Pasal 35 ayat (5) PP 7/2021

[3] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UU UMKM”)

[4] Pasal 1 angka 2 UU UMKM

[5] Pasal 1 angka 3 UU UMKM

[6] Pasal 1 angka 4 UU UMKM

[7] Ni Wayan Maharatih. Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 8, No. 1, 2019, hal. 110

[8] Pasal 56 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (“PP 20/2026”)

[9] Pasal 58 ayat (1) PP 20/2026

[10] Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan

[11] Pasal II huruf e PP 20/2026