Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Aturan Jam Operasional Truk Kontainer

Aturan Jam Operasional Truk Kontainer
Aturan Jam Operasional Truk Kontainer

PERTANYAAN

Saya pernah dengar suatu kasus truk kontainer kecelakaan. Kronologinya truk kontainer ugal-ugalan membahayakan pengguna jalan lain, berujung terjadinya kasus tabrak lari. Saya memiliki pertanyaan atas kasus truk kontainer tersebut, apakah ada aturan mengenai jam operasional truk kontainer? Mengingat kejadian tersebut terjadi saat siang hari.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor

    Berkenaan dengan lalu lintas, maka kami akan berpedoman pada UU LLAJ dan perubahannya serta aturan pelaksananya. Sebelumnya, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai kendaraan bermotor, yang menurut Pasal 1 angka 10 UU LLAJ adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

    Kemudian, angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan mobil barang.[1] Adapun angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum terdiri sebagai berikut.[2]

    1. Angkutan barang umum.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Berdasarkan penjelasan Penjelasan Pasal 160 huruf a UU LLAJ, yang dimaksud dengan angkutan barang umum adalah angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

    Pengangkutan barang umum harus memenuhi persyaratan, antara lain:[3]

    1. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
    2. tersedia distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
    3. menggunakan mobil barang.
    1. Angkutan barang khusus.

    Adapun yang dimaksud dengan angkutan barang khusus adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, dan gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, dan alat berat serta membawa barang bahaya, antara lain;[4]

    1. barang yang mudah meledak;
    2. gas mempat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
    3. cairan mudah menyala;
    4. padatan mudah menyala;
    5. bahan penghasil oksidan;
    6. racun dan bahan yang mudah menular;
    7. barang yang bersifat radioaktif; dan
    8. barang yang bersifat korosif.

    Bagi kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus ini wajib untuk:[5]

    1. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
    2. memiliki tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
    3. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
    4. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut; dan
    5. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan lalu lintas, dan angkutan jalan, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.

    Berdasarkan penjelasan di atas, pada dasarnya truk kontainer sebagaimana yang Anda maksud termasuk pada angkutan barang khusus yang mengangkut peti kemas atau biasa disebut juga dengan angkutan barang untuk barang tidak berbahaya berupa peti kemas.

    Aturan Mengenai Truk Kontainer

    Sebelum membahas lebih jauh, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan peti kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.[6]

    Terkait dengan angkutan barang untuk barang tidak berbahaya berupa peti kemas seperti truk kontainer secara khusus diatur dalam Permenhub 60/2019 dan perubahannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Permenhub 60/2019, angkutan barang untuk barang tidak berbahaya berupa peti kemas diklasifikasikan sebagai berikut:

    1. peti kemas ukuran 20 kaki;
    2. peti kemas ukuran 40 kaki; dan
    3. peti kemas ukuran 45 kaki.

    Adapun kriteria dari angkutan barang untuk barang tidak berbahaya berupa peti kemas adalah sebagai berikut:[7]

    1. menggunakan mobil barang sesuai dengan spesifikasi dan peruntukannya;
    2. prasarana jalan yang dilalaui memenuhi ketentuan kelas jalan;
    3. tersedianya fasilitas perlengkapan memuat bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
    4. batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan dan terpisah dari parkir kendaraan angkutan orang; dan
    6. memiliki tanda khusus untuk kendaraan peti kemas yang mengangkut barang berbahaya.

    Selain kriteria, terdapat juga persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengangkutan barang tidak berbahaya berupa peti kemas, antara lain:[8]

    1. menggunakan fasilitas bongkar muat yang memenuhi persyaratan;
    2. melakukan bongkar muat pada tempat yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancara, serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya;
    3. menempatkan barang barang dalam ruang peti kemas yang disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu mobil barang;
    4. menempatkan peti kemas pada mobil barang pengangkutnya dengan menggunakan kunci putar; dan
    5. melakukan bongkar muat di dalam peti kemas mengikuti persyaratan dari komoditi yang diangkut.

    Lantas, apakah terdapat aturan mengenai jam operasional truk kontainer?

    Aturan Jam Operasional Truk Kontainer

    Sebagaimana sudah dijelaskan di atas, waktu operasional dari truk kontainer dapat mengacu pada salah satu kewajiban kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 angka 15 Perppu Cipa Kerja yang mengubah Pasal 162 ayat (1) huruf e UU LLAJ yang mengatur bahwa kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus wajib beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.

    Terkait dengan aturan jam operasional truk kontainer ini lebih lanjut diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Sebagai contoh di Provinsi Gorontalo terdapat Pergub Gorontalo 73/2017. Pada Pasal 3 huruf b Pergub Gorontalo 73/2017 diatur bahwa ketentuan waktu operasional angkutan barang khusus peti kemas yaitu:

    1. dalam Kota Gorontalo mulai pukul 23.00 s.d 05.00 WITA, kecuali pada lintasan lain yang telah ditentukan mulai pukul 09.00 s.d 15.00 WITA dan pukul 21.00 s.d 05.00 WITA; dan
    2. luar kota tidak dibatasi.

    Oleh karena itu, dalam melihat aturan mengenai jam operasional truk kontainer atau angkutan barang khusus lainnya harus memperhatikan peraturan daerah masing-masing.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
    4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;
    5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan;
    6. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus.

    [2] Pasal 160 UU LLAJ

    [3] Pasal 161 UU LLAJ

    [4] Penjelasan Pasal 160 huruf b UU LLAJ

    [5] Pasal 55 angka 15 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 162 ayat (1) UU LLAJ

    [7] Pasal 23 Permenhub 60/2019

    [8] Pasal 25 Permenhub 60/2019

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000