Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Hak Asasi Manusia

Cara Korban Pelanggaran HAM Mencari Keadilan Lintas Negara

Cara Korban Pelanggaran HAM Mencari Keadilan Lintas Negara

PERTANYAAN

Apakah ada hak meminta pertolongan ke negara lain atau PBB jika hak asasi manusia warga negara tidak dipenuhi di negara sendiri? Apa bentuknya atau mekanismenya?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Hak asasi manusia (“HAM”) adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir[1] dan dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia.[2] HAM tidak memandang warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, maupun kewarganegaraan, sebab setiap manusia tetap memiliki hak-hak tersebut. Oleh sebab itu, HAM bersifat universal dan tidak dapat dicabut (inalienable).[3]

    Dalam konteks HAM, negara adalah subjek hukum utama sebagai entitas yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.[4] Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan HAM kepada setiap warga negaranya.[5] Meskipun begitu, tidak jarang justru negara menjadi pelaku utama pelanggaran HAM, baik melalui tindakan langsung maupun kelalaian dalam memberikan perlindungan hukum.[6]

    Dalam hal negara lalai untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, terbuka kemungkinan adanya perlindungan melalui sistem internasional. Akan tetapi, individu tidak memiliki hak absolut untuk meminta negara lain melakukan intervensi[7] karena adanya non-interference principle yang bermakna bahwa negara lain dilarang ikut campur dalam keadaan internal dari suatu negara.[8]

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Namun, terdapat beberapa mekanisme dan praktik internasional yang memberikan kemungkinan kepada individu untuk meminta perlindungan atau bantuan dari negara ketiga atau organisasi internasional. Berikut penjelasannya:

    1. Suaka

    Suaka adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing yang melarikan diri dari negara asalnya karena menghadapi penganiayaan atau ancaman serius terhadap kehidupan dan kebebasannya.[9]

    Suaka diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dalam rangka menghindari penganiayaan. Selain itu, Konvensi Pengungsi 1951danProtokol 1967 juga mengatur terkait pengungsi dan hak-hak mereka serta kewajiban negara penampung.[10]

    Mekanisme ini menjadi sangat penting ketika negara asal individu gagal melindungi atau bahkan menjadi pelaku pelanggaran HAM karena suaka memberikan perlindungan langsung dan bersifat individual.[11] Meski demikian, pelaksanaan instrumen ini seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan politik, hubungan antarnegara, dan kepentingan nasional, sebagaimana terlihat dalam kasus Julian Assange yang menunjukkan kompleksitas isu suaka dalam konteks diplomatik internasional.[12]

    1. Intervensi Kemanusiaan

    Intervensi kemanusiaan adalah tindakan yang diambil oleh satu negara atau sekelompok negara untuk campur tangan dalam urusan internal negara lain, dengan alasan untuk menghentikan pelanggaran HAM berat, seperti genosida, kejahatan perang, atau pembersihan etnis.[13]

    Berdasarkan responsibility to protect (R2P), sebuah doktrin yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB tahun 2005 menyatakan bahwa jika suatu negara gagal melindungi penduduknya dari kejahatan internasional seperti genosida, maka komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk bertindak.[14] Tujuan utama R2P adalah melindungi kelompok rentan dari kejahatan terhadap kemanusiaan serta menuntut pertanggungjawaban para pelaku tindakan kekejaman massal, termasuk genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.[15]

    Setiap negara bertanggung jawab untuk melindungi warganya dari empat jenis kejahatan ini. Namun, masyarakat internasional juga memiliki kewajiban untuk membantu negara-negara yang tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut.[16] Meskipun demikian, intervensi kemanusiaan pada praktiknya bersifat politik dan selektif,[17] tidak ada hak hukum bagi individu untuk menuntut Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) atau negara lain melakukan intervensi militer atas pelanggaran HAM.[18]

    1. Mekanisme Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)

    PBB adalah organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1945 dengan 193 negara sebagai anggotanya.[19] Dalam PBB sendiri, terdapat mekanisme perlindungan HAM yang dapat diakses oleh individu. Salah satunya melalui Human Rights Council dan Treaty Bodies,[20] di mana komunikasi individu dapat diajukan kepada berbagai badan perjanjian HAM seperti Human Rights Committee di bawah International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”),[21] dengan syarat bahwa negara bersangkutan sudah meratifikasi Optional Protocol dari ICCPR.[22]

    Selain itu terdapat juga Special Procedures Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang meliputi Special Rapporteurs atau Working Groups. Mekanisme ini memungkinkan individu maupu kelompok untuk menyampaikan laporan atau pengaduan pelanggaran HAM.[23]

    Mekanisme lainnya adalah Universal Periodic Review (UPR), yaitu suatu peninjauan berkala yang dilakukan oleh Dewan HAM PBB kepada seluruh negara anggota PBB terkait rekam jejak HAM mereka setiap 4-5 tahun.[24] Dalam mekanisme ini, individu maupun LSM dapat berpartisipasi dalam laporan bayangan (shadow report) untuk memberikan perspektif tambahan terkait situasi HAM di suatu negara.[25]

    Selain itu, terdapat pula Human Rights Complaint Procedure, yang mmeungkinkan individu, kelompok atau LSM untuk mengajukan pengaduan kepada Dewan HAM PBB apabila merasa mengalami pelanggaran HAM di negaranya. Akan tetapi, pengaduan ini memiliki ketentuan bahwa kasus HAM yang terjadi tidak sedang ditangani oleh mekanisme PBB/HRC lain dan sudah ada upaya hukum domestik terlebih dahulu, kecuali tidak efektif atau terlalu lambat.[26]

    1. Organisasi Regional

    Di luar sistem PBB, terdapat juga mekanisme perlindungan HAM regional seperti European Court of Human Rights (“ECHR”). ECHR memungkinkan individu membawa langsung kasusnya ke pengadilan internasional dengan ketentuan bahwa pelanggaran HAM yang diajukan tercantum dalam European Convention on Human Rights dan pelaku pelanggarannya adalah anggota dari Council of Europe (“CoE”).[27]

    Contohnya seorang jurnalis Indonesia dilanggar kebebasan berpendapatnya oleh pemerintah Turki, maka individu tersebut dapat melaporkan kasusnya ke ECHR karena Turki adalah negara anggota CoE. Hal serupa juga berlaku di Amerika dengan Inter-American Commission and Court of Human Rights, serta Afrika dengan African Commission and Court on Human and Peoples’ Rights. Namun, kawasan Asia (termasuk ASEAN) belum memiliki mekanisme sekuat itu karena ASEAN memiliki Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) yang bersifat konsultatif, sehingga tidak dapat menerima pengaduan individu.[28]

    Kesimpulan

    Secara hukum, individu tidak memiliki hak absolut untuk menuntut pertolongan dari negara lain atau PBB ketika hak-haknya dilanggar oleh negara asalnya. Namun, sistem hukum internasional telah menyediakan berbagai jalur dan mekanisme perlindungan, baik melalui suaka, perlindungan diplomatik, mekanisme HAM PBB, maupun peradilan regional. Efektivitas mekanisme-mekanisme ini sangat bergantung pada komitmen politik, hubungan antarnegara, dan kerangka hukum yang berlaku.

    Oleh karena itu, meskipun jalan menuju keadilan internasional bagi korban pelanggaran HAM tidak selalu mudah, keberadaan mekanisme tersebut tetap memberikan harapan dan ruang perjuangan bagi perlindungan HAM di tingkat global.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Universal Declaration of Human Rights, 1948;
    2. Convention Relating to the Status of Refugees, 1951;
    3. International Covenant on Civil and Political Rights, 1966;
    4. Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, 1966;
    5. Protocol Relating to the Status of Refugees, 1967;
    6. World Summit Outcome, A/RES/60/1. 2005;
    7. Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status, 1979.

    Referensi:

    1. Emi Eliza al. Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Konflik Bersenjata. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 4, 2014;
    2. Hehir. The Responsibility to Protect: Rhetoric, Reality and the Future of Humanitarian Intervention. Global Responsibility to Protect, Vol. 13, No. 4, 2021;
    3. J. Bellamy. The Responsibility to Protect Turns Ten. Ethics & International Affairs, Vol. 29, No. 2, 2015;
    4. Leila Hadj Abdou dan Eszter Kollar. Why failed asylum seekers should have a conditional right to stay: an ethical guideline for policy debates. Comparative Migration Studies, Vol. 12, Maret 2024;
    5. Louis Henkin. Human Rights and State “Sovereignty”. Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol. 25, No. 1, 1996;
    6. Z. Alqadri. Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Pemberian Suaka Diplomatik (Studi Kasus Julian Assange). SIGn Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021;
    7. Malcolm N. Shaw. International Law 9th Edition. Cambridge University Press, 2021;
    8. Rhona K.M. Smith al. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008;
    9. Convention Relating to the Status of Refugees. Geneva: 1951;
    10. Universal Declaration of Human Rights. New York: 1948;
    11. 2005 World Summit Outcome, A/RES/60/1. 2005;
    12. International Covenant on Civil and Political Rights. New York: 1966;
    13. Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. New York: 1966;
    14. UNHCR, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status. Geneva: 1979;
    15. UNHCR, Protocol Relating to the Status of Refugees. Geneva: 1967;
    16. About Us, yang diakses pada 20 Agustus 2025, pukul 15.46 WIB;
    17. Human Rights Council, yang diakses pada 20 Agustus 2025, pukul 15.50 WIB;
    18. Human Rights Council Complaint Procedure, yang diakses pada 21 Agustus 2025, pukul 14.30 WIB;
    19. International Human Rights Law, yang diakses pada 20 Agustus 2025, pukul 10.05 WIB;
    20. World Report 2024: Events of 2023, yang diakses pada 29 Mei 2025, pukul 11.24 WIB;
    21. Special Procedures of the Human Rights Council, yang diakses pada 20 Agustus 2025, pukul 20:15 WIB;
    22. Universal Periodic Review, yang diakses pada 22 Agustus 2025, pukul 10:30 WIB;
    23. Universal Periodic Review: Tips for Engagement at Country Level for National Human Rights Institutions and Civil Society, yang diakses pada 21 Agustus 2025, pukul 14:00 WIB;
    24. Human Rights Council Complaint Procedure, yang diakses pada 21 Agustus 2025, pukul 14.30 WIB;
    25. European Court of Human Rights: Questions & Answers, yang diakses pada 20 Agustus 2025, pukul 19:30 WIB;
    26. ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: terms of reference, yang diakses pada 20 Agustus 2025, pukul 19:50 WIB.

    [1] Pasal 1, 2, dan 3 Universal Declaration of Human Rights, UN. Universal Declaration of Human Rights. New York: 1948

    [2] Rhona K.M. Smith et.al. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hal. 11

    [3] Rhona K.M. Smith et.al. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hal. 11

    [4] Rhona K.M. Smith et.al. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008, hal. 53

    [5]International Human Rights Law, yang diakses pada 20 Agustus 2025, pukul 10.05 WIB

    [6]World Report 2024: Events of 2023, yang diakses pada 29 Mei 2025, pukul 11.24 WIB

    [7] Louis Henkin. Human Rights and State “Sovereignty”. Georgia Journal of International and Comparative Law, Vol. 25, No. 31, 1996, hal. 37

    [8] Malcolm N. Shaw. International Law 9th Edition. Cambridge University Press, 2021, hal. 1042–1048

    [9] Pasal 65 UNHCR. Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status. Geneva: 1979,

    [10] UN. Convention Relating to the Status of Refugees . Geneva: 1951, dan UNHCR. Protocol Relating to the Status of Refugees. Geneva: 1967.

    [11] Leila Hadj Abdou dan Eszter Kollar. Why failed asylum seekers should have a conditional right to stay: an ethical guideline for policy debates. Comparative Migration Studies, Vol. 12, Maret 2024, Article 14.

    [12] M. Z. Alqadri. Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Pemberian Suaka Diplomatik (Studi Kasus Julian Assange). SIGn Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021, hal. 69–88

    [13] Emi Eliza et.al. Intervensi Kemanusiaan (Humanitarian Intervention) Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Konflik Bersenjata. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 4, 2014, hal. 633

    [14] Pasal 138–139 World Summit Outcome, A/RES/60/1. 2005

    [15] Pasal 138–139 World Summit Outcome, A/RES/60/1. 2005

    [16] Pasal 138–139 World Summit Outcome, A/RES/60/1. 2005

    [17]Alex J. Bellamy. The Responsibility to Protect Turns Ten. Ethics & International Affairs, Vol. 29, No. 2 (2015), hal. 161–185

    [18] A. Hehir. The Responsibility to Protect: Rhetoric, Reality and the Future of Humanitarian Intervention. Global Responsibility to Protect, Vol. 13, No. 4, 2021, hal. 391–414

    [19]About Us, yang diakses pada 20 Agustus 2025, pukul 15.46 WIB

    [20]Human Rights Council, yang diakses pada 20 Agustus 2025, pukul 15.50 WIB

    [21] UNGA. International Covenant on Civil and Political Rights. New York: 1966, hal. 171

    [22] UNGA. Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. New York: 1966, hal. 302

    [23]Special Procedures of the Human Rights Council, yang diakses pada 20 Agustus 2025, pukul 20:15 WIB

    [24]Universal Periodic Review, yang diakses pada 22 Agustus 2025, pukul 10:30 WIB

    [25]Universal Periodic Review: Tips for Engagement at Country Level for National Human Rights Institutions and Civil Society, yang diakses pada 21 Agustus 2025, pukul 14:00 WIB.

    [26]Human Rights Council Complaint Procedure, yang diakses pada 21 Agustus 2025, pukul 14.30 WIB.

    [27]European Court of Human Rights: Questions & Answers, yang diakses pada 20 Agustus 2025, pukul 19:30 WIB.

    [28]ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: terms of reference, yang diakses pada 20 Agustus 2025, pukul 19:50 WIB

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000