Mengenal Apa itu HAM Menurut Hukum dan Para Ahli

PERTANYAAN

Apa itu HAM? Apakah terdapat instrumen hukum internasional dan hukum nasional yang secara tegas mendefinisikan arti HAM sendiri?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Pengertian HAM menurut Para Ahli, Hukum Nasional dan Internasional yang dibuat oleh Renata Christha Auli, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 26 September 2022, lalu dimutakhirkan pertama kali 30 Oktober 2024.

KLINIK TERKAIT

Mengenal Pelanggaran HAM Berat dan Contoh Kasusnya di Indonesia

23 Okt, 2024

Apakah HAM Masih Berlaku dalam Keadaan Perang/Konflik?

13 Mei, 2024

Bunyi Pasal 22 UU HAM tentang Kebebasan Beragama

03 Jan, 2024

Pelanggaran HAM Berat dalam Pasal 104 UU HAM

20 Des, 2023

Artikel ini dibuat berdasarkan KUHAP lama dan UU 20/2025 tentang KUHAP yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 2025.

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

HAM Secara Filosofis

Hak asasi manusia adalah kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari hak asasi manusia (“HAM”) adalah kehidupan dan martabat manusia.[1] Secara historis, akar filosofis dari munculnya gagasan HAM adalah teori hak kodrati atau natural rights theory yang dikembangkan para filsuf seperti John Locke, Thomas Paine, dan Jean Jacques Rousseau. Inti dari hak kodrati adalah semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat pada dirinya, dengan demikian tidak dapat dicabut oleh negara.[2]

Berikut ini kami akan menjelaskan apa itu HAM berdasarkan doktrin para ahli, hukum nasional, dan hukum internasional.

Apa itu HAM menurut Para Ahli?

1. Soetandyo Wignjosoebroto

Pengertian hak asasi manusia adalah hak mendasar (fundamental) yang diakui secara universal sebagai hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. HAM disebut universal karena hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. Sedangkan sifat inheren/melekat karena hak ini dimiliki setiap manusia karena keberadaannya sebagai manusia, bukan pemberian dari kekuasaan manapun. Karena melekat, maka HAM tidak bisa dirampas.[3]

2. Muladi

HAM adalah hak yang melekat secara alamiah (inheren) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaan HAM yang begitu penting, tanpa HAM manusia tidak dapat mengembangkan bakat dan memenuhi kebutuhannya.[4]

3. Leah Levin

HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia.[5]

4. Thomas Hobbes

Pengertian HAM adalah jalan keluar untuk mengatasi keadaan “homo homini lupus, bellum omnium contra omnes” yaitu manusia dapat menjadi serigala bagi manusia lain. Keadaan seperti ini mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat di mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa.[6]

5. Jack Donnely dan Maurice Cranston

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata karena martabatnya sebagai manusia.[7]

Apa itu HAM menurut Hukum Nasional?

Secara normatif, definisi HAM di Indonesia dapat Anda temukan dalam Pasal 1 angka 1 UU HAM yang berbunyi:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dari pasal tersebut, dapat diartikan bahwa HAM adalah hak dasar manusia, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, merupakan hak natural, dan oleh karena itu HAM tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup.[8]

Kemudian, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Adapun HAM dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi HAM, yang berarti hak dan kebebasan perseorangan diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi.[9]

Lebih lanjut, secara historis, jika dikaitkan dengan Penjelasan Umum angka 2 KUHAP lama yang sudah tidak berlaku, UUD 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal itu berarti bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Namun, perlu diketahui bahwa saat ini terdapat perubahan rezim hukum acara pidana di Indonesia yang ditandai dengan berlakunya UU 20/2025 tentang KUHAP baru, yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.[10] Perubahan ini dilakukan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu dengan menyesuaikan fungsi, tugas, dan wewenang aparat penegak hukum agar selaras dengan perkembangan ketatanegaraan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta konvensi internasional yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia.[11]

Penggantian rezim hukum acara pidana ini tidak merubah kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung hak asasi manusia. Sebagaimana dapat dilihat dalam Konsideran huruf a UU 20/2025, yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Dengan demikian, penghayatan, pengamalan, pelaksanaan terutama penghormatan hak asasi manusia dalam arti menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh para aparat penyelenggara negara dan hukum. Hal ini berlaku pula bagi setiap lembaga negara dan lembaga kemasyarakatan lainnya baik di pusat maupun di daerah, sehingga dapat terwujud keadilan yang didambakan. Oleh karena itu, membicarakan HAM sama dengan membicarakan staat-idee yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.[12]

Baca juga:Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah, dan Prinsipnya

Apa itu HAM menurut Hukum Internasional?

Menurut Christian Tomuschat dalam bukunya Human Rights Between Idealism and Realism (hal. 7), perlindungan internasional terhadap hak asasi manusia adalah sebuah bab dalam sejarah hukum yang dimulai pada tahap yang relatif terlambat dalam sejarah umat manusia.

Namun demikian, pada abad-abad awal perkembangan doktrin yang membentuk pemahaman kontemporer tentang negara dan mandatnya yang sah, beberapa aliran dapat dibedakan, begitu pula dengan perkembangan hak asasi manusia:[13]

1. perlindungan terhadap manusia dengan mengingkari HAM;
2. perlindungan manusia melalui pemberian HAM;
3. HAM dalam teks-teks konstitusional nasional;
4. penghapusan perdagangan budak (1815 Declaration on the Abolition of the Slave Trade);
5. hukum humaniter (Geneva Convention 1949);
6. perlindungan internasional terhadap kaum minoritas, dan lain-lain.

Lalu, sepanjang penelusuran kami, instrumen hukum internasional tidak memberikan definisi harfiah tentang HAM. Namun, Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights/Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (“DUHAM”) menyebutkan:

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Pasal tersebut jika diartikan adalah semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Manusia dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.[14]

Selain itu, definisi HAM secara tersirat diatur dalam preamble/konsideran International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”) yang telah disahkan di Indonesia melalui UU 12/2005, yaitu “… these rights derive from the inherent dignity of the human person” yang artinya hak-hak ini (HAM) berasal dari martabat yang inheren atau melekat pada diri manusia.[15]

Kesimpulannya, dari berbagai pengertian hak asasi manusia yang telah kami sebutkan sebelumnya, pada intinya HAM merupakan hak yang diberikan Tuhan, sehingga hak tersebut bersifat melekat, kodrati dan universal. HAM bukan pemberian oleh manusia lain, negara atau hukum, karena hak tersebut berkaitan dengan eksistensi manusia. Dengan demikian, perbedaan jenis kelamin, ras, agama atau warna kulit tidak akan mempengaruhi perbedaan HAM. Secara umum, HAM dapat dirumuskan sebagai those rights which are inherent in our natural and without which we cannot live as human being, yaitu hak yang melekat pada kodrat yang bila HAM tiada, mustahil kita akan hidup sebagai manusia.[16]

Baca juga: Mengenal Pelanggaran HAM Berat dan Contoh Kasusnya di Indonesia

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Referensi:

1. Universal Declaration of Human Rights;
2. Geneva Convention 1949;
3. International Covenant on Civil and Political Rights;
4. Christian Tomuschat. Human Rights Between Idealism and Realism. New York: Oxford University Press, 2003;
5. Eko Riyadi. Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018;
6. Firdaus Arifin. Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan. Yogyakarta: Thafa Media, 2019;
7. Masyhur Effendi. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Bogor: Ghalia Indonesia, tanpa tahun;
8. Rhona K. M. Smith (et al.). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010;
9. Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.

---

[1] Eko Riyadi. Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 1

[2] Eko Riyadi. Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 3-4

[3] Eko Riyadi. Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 8-9

[4] Eko Riyadi. Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 9

[5] Firdaus Arifin. Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan. Yogyakarta: Thafa Media, 2019, hal. 1-2

[6] Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020, hal. 1-2

[7] Rhona K. M. Smith (et al.). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010, hal. 11

[8] Firdaus Arifin. Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan. Yogyakarta: Thafa Media, 2019, hal. 3

[9] Masyhur Effendi. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Bogor: Ghalia Indonesia, tanpa tahun, hal. 27

[10] Pasal 369 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“UU 20/2025”)

[11] Lihat Penjelasan Umum UU 20/2025

[12] Masyhur Effendi. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional. Bogor: Ghalia Indonesia, tanpa tahun, hal. 130

[13] Christian Tomuschat. Human Rights Between Idealism and Realism. New York: Oxford University Press, 2003, hal. 9-17

[14] Eko Riyadi. Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 8

[15] Firdaus Arifin. Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan. Yogyakarta: Thafa Media, 2019, hal. 3

[16] Firdaus Arifin. Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan. Yogyakarta: Thafa Media, 2019, hal. 3