Bunyi Pasal 22 UU HAM tentang Kebebasan Beragama

PERTANYAAN

Apa bunyi Pasal 22 HAM?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

KLINIK TERKAIT

Mengenal Apa itu HAM Menurut Hukum dan Para Ahli

05 Jan, 2026

Bentuk Pelanggaran HAM Ringan di Indonesia, Adakah?

04 Nov, 2024

Proses Hukum untuk Mengadili Kasus Pelanggaran HAM Berat

14 Des, 2023

3 Kewajiban Pokok Negara dalam Hukum HAM Internasional

21 Apr, 2022

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Isi Pasal 22 UU HAM

Pada dasarnya, kebebasan beragama dan menganut kepercayaan diatur dalam Pasal 22 UU HAM sebagai berikut:

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kemudian, berdasarkan Penjelasan Pasal 22 ayat (1) UU HAM, yang dimaksud dengan ”hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya” adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

Kebebasan Beragama sebagai HAM

Mengacu pada Pasal 22 UU HAM, pada dasarnya hak beragama adalah salah satu Hak Asasi Manusia (“HAM”) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau dikenal dengan istilah non-derrogable rights.[1] Maka dari itu, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[2]

Akan tetapi, walaupun kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara dan termasuk sebagai HAM, ini bukan berarti tanpa pembatasan, karena setiap orang pada prinsipnya wajib menghormati hak asasi orang lain.[3] Pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.[4] Jadi, HAM tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.

Selengkapnya mengenai kebebasan beragama sebagai HAM dapat Anda baca dalam artikel Kebebasan Memeluk Agama dan Kepercayaan sebagai Hak Asasi Manusia.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Referensi:

Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.

---

[1] Serlika Aprita dan Yonani Hasyim. Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020, hal. 4

[2] Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)

[3] Pasal 28J ayat (1) UUD 1945

[4] Pasal 28J ayat (2) UUD 1945