Aturan Penyewaan Aset BUMN

PERTANYAAN

Saya ingin bertanya terkait pendayagunaan aset BUMN. Saya contohkan suatu BUMN A memiliki sebuah aset berupa gudang dengan sertifikat HGB. BUMN A berniat menyewakan gudang tersebut kepada perusahaan B. Perusahaan B dalam menyewa gudang tersebut berniat untuk membongkar/menggusur gudang tersebut dan membangun kembali gudang tersebut dengan bentuk yang sama seperti sebelum dibongkar/digusur dengan pertimbangan konstruksi gudang tersebut sudah tidak kuat untuk menopang kegiatan perusahaan B. Dengan pembongkaran gudang tersebut oleh perusahaaan B, apakah termasuk kategori penghapusbukuan aset BUMN atau apakah cuma termasuk rehabilitasi/renovasi bangunan gudang saja? Terima kasih.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Alvin Mediadi, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 31 Maret 2017, yang pertama kali dimutakhirkan oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 18 Juni 2020.

KLINIK TERKAIT

Program Standarisasi Anggaran Dasar BUMN

12 Mar, 2025

Perjanjian Eksklusif BUMN dengan Anak Perusahaan

11 Mar, 2025

Regulasi Privatisasi BUMN Persero

06 Mar, 2025

Adakah Batasan Waktu Kontrak yang Dibuat Direktur BUMN?

28 Feb, 2025

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Aturan Penyewaan Aset BUMN

Pengaturan mengenai Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), pada dasarnya dapat merujuk pada UU BUMN sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU 1/2025. Menurut Pasal 1 angka 1 UU 1/2025, BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:

1. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
2. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

Perihal pertanyaan Anda mengenai pendayagunaan aset BUMN, dapat merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Permen BUMN 2/2023.

Menurut hemat kami, hal ini berhubungan dengan kerja sama, yaitu perikatan hukum antara BUMN dengan mitra untuk mencapai tujuan bersama.[1] Adapun yang disebut mitra disini adalah pihak yang bekerja sama dengan BUMN yang terdiri dari BUMN, anak perusahaan BUMN, perusahaan terafiliasi BUMN, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan/atau pihak lain, selain dari penyedia barang dan jasa.[2]

Adapun, kerja sama yang dilakukan oleh BUMN meliputi:[3]

1. kerja sama dimana BUMN sebagai rekan kerja sama; dan
2. kerja sama dimana BUMN sebagai pihak yang mencari mitra.

Pada kasus Anda, menurut kami kerja sama sama yang terjadi adalah kerja sama dimana BUMN sebagai pihak yang mencari mitra. Dalam hal demikian, maka dilakukan berdasarkan Standard Operating Procedure (“SOP”) yang ditetapkan oleh direksi.[4] SOP ini harus mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris/dewan pengawas BUMN yang bersangkutan serta paling sedikit mengatur mengenai:[5]

1. mekanisme pemilihan mitra, termasuk mekanisme penunjukan langsung;
2. dokumen yang diperlukan, antara lain studi kelayakan (mencakup manfaat paling optimal yang diperoleh BUMN), rencana bisnis (meliputi aspek operasional, finansial, hukum dan pasar), kajian manajemen risiko dan mitigasi risiko;
3. persyaratan/kualifikasi mitra;
4. tata waktu proses pemilihan mitra paling lama 90 hari kerja, sejak dokumen permohonan diajukan calon mitra diterima secara lengkap;
5. mekanisme perpanjangan kerja sama, baik terhadap perjanjian yang telah berakhir, perjanjian yang sedang berjalan, maupun perjanjian yang akan datang; dan/atau
6. materi perjanjian kerja sama yang melindungi kepentingan BUMN.

Lebih lanjut, setiap kerja sama pada dasarnya dituangkan dalam perjanjian antara BUMN dengan mitra.[6] Perjanjian ini harus melindungi kepentingan BUMN dan paling sedikit memuat ketentuan mengenai:[7]

1. jenis dan nilai kompensasi/imbalan, cara pembayaran dan/atau penyerahan, waktu pembayaran dan penyerahan kompensasi/imbalan;
2. hak dan kewajiban para pihak;
3. cidera janji dan sanksi dalam hal mitra tidak memenuhi kewajiban kontraktualnya;
4. penyelesaian sengketa yang mengutamakan penyelesaian melalui cara musyawarah dan mufakat, serta alternatif penyelesaian sengketa beserta pilihan domisili/yurisdiksi hukum;
5. pembebasan (indemnity) BUMN oleh mitra dari tanggung jawab hukum pada saat perjanjian kerja sama berakhir;
6. alih pengetahuan (transfer of knowledge) dari mitra ke BUMN (jika ada);
7. berakhirnya perjanjian dan konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk mengenai penyerahan kembali objek perjanjian kerja sama; dan
8. tidak adanya ketentuan yang mengikat dan/atau mewajibkan BUMN untuk memperpanjang perjanjian kerja sama.

Untuk kerja sama terkait dengan tanah, bangunan dan/atau aktiva tetap milik BUMN, selain memuat ketentuan di atas, perjanjian juga paling sedikit memuat:[8]

1. larangan untuk pemindahtanganan, kecuali apabila sejak awal kerja sama dilakukan dalam rangka pemindahtanganan;
2. larangan untuk menjaminkan objek perjanjian;
3. larangan untuk mengikat jaminan yang melampaui masa perjanjian atas bangunan, sarana, dan/atau prasarana hasil kerja sama; dan
4. jaminan kualitas hasil kerja sama pada saat perjanjian berakhir.

Dalam hal ini, kedudukan gudang sebagai aset BUMN merupakan aktiva tetap dari BUMN, yaitu aktiva atau aset berwujud yang digunakan dalam operasi BUMN tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun.[9]

Baca juga: Dapatkah Aset BUMN Perum Disita?

Penghapusbukuan Aset BUMN

Menjawab pertanyaan Anda mengenai penghapusbukuan aset BUMN, kami akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai aturan penghapusbukuan aset. Menurut Pasal 1 angka 73 Permen BUMN 2/2023, penghapusbukuan adalah setiap tindakan menghapuskan aktiva tetap BUMN dari pembukuan BUMN.

Kemudian, berdasarkan Pasal 163 ayat (1) Permen BUMN 2/2023, penghapusbukuan dilakukan karena pemindahtanganan dan/atau kondisi tertentu. Adapun, kondisi tertentu dalam hal ini meliputi penghapusbukuan terhadap aktiva tetap yang:[10]

1. hilang;
2. musnah;
3. rusak yang tidak dipindahtangankan (total lost);
4. biaya pemindahtanganannya lebih besar daripada nilai ekonomis yang diperoleh dari pemindahtanganan;
5. dibongkar untuk dibangun kembali atau bangunan menjadi aktiva tetap yang lain, yang anggarannya telah ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham (“RUPS”)/menteri melalui pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan (“RKAP”);
6. dibongkar untuk tidak dibangun kembali sehubungan dengan adanya program lain yang telah direncanakan dalam RKAP;
7. dibongkar untuk dibangun kembali sehubungan dengan adanya program pemerintah; dan/atau
8. berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, aktiva tetap tersebut tidak lagi dimiliki atau dikuasai oleh BUMN.

Berdasarkan penjelasan di atas, salah satu kondisi penghapusbukuan adalah dibongkarnya bangunan untuk dibangun kembali atau bangunan menjadi aktiva tetap yang lain yang anggarannya telah ditetapkan oleh RUPS/menteri melalui pengesahan RKAP atau karena ada program pemerintah.

Menjawab pertanyaan Anda, tindakan perusahaan B untuk membongkar dan membangun kembali aset gudang yang disewa dari BUMN A dapat mengakibatkan penghapusbukuan dengan catatan jika anggarannya ditetapkan RUPS/menteri atau karena ada program pemerintah.

Patut diperhatikan pula, penghapusbukuan karena dibongkar untuk dibangun kembali sebagaimana kami jelaskan di atas memerlukan persetujuan oleh dewan komisaris/dewan pengawas BUMN.[11] Namun, ketentuan ini dapat diatur lain dalam anggaran dasar BUMN.[12]

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

[1] Pasal 1 angka 64 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (“Permen BUMN 2/2023”)

[2] Pasal 1 angka 6 Permen BUMN 2/2023

[3] Pasal 139 Permen BUMN 2/2023

[4] Pasal 141 ayat (1) dan (2) Permen BUMN 2/2023

[5] Pasal 141 ayat (3) Permen BUMN 2/2023

[6] Pasal 143 ayat (1) Permen BUMN 2/2023

[7] Pasal 143 ayat (2) Permen BUMN 2/2023

[8] Pasal 143 ayat (5) Permen BUMN 2/2023

[9] Pasal 1 angka 72 Permen BUMN 2/2023

[10] Pasal 163 ayat (2) Permen BUMN 2/2023

[11] Pasal 175 ayat (1) Permen BUMN 2/2023

[12] Pasal 175 ayat (2) Permen BUMN 2/2023