Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Pendirian Pabrik AMDK yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada 18 Januari 2002.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Menurut Pasal 1 angka 2 Permen Perindustrian 62/2024, air minum dalam kemasan (“AMDK”) adalah air yang telah diproses, tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta aman untuk diminum. Untuk mendirikan pabrik AMDK, ketentuan selengkapnya dapat Anda tinjau serangkaian aturan yang dimuat dalam Permen Perindustrian 62/2024 dan Permen Perindustrian 96/2011.
Misalnya, setiap industri AMDK wajib berlokasi di kawasan industri dan memiliki Izin Usaha Industri (“IUI”).[1]
Lantas, apakah mendirikan pabrik AMDK harus memiliki laboratorium?
Pertama-tama, perlu dipahami dahulu bahwa menurut Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Permen Perindustrian 96/2011 menyatakan bahwa pengendalian mutu AMDK di pabrik dilakukan oleh perusahaan industri AMDK untuk menjamin tercapainya mutu sesuai persyaratan Standar Nasional Indonesia (“SNI”) yang berlaku, dan pengendalian mutu tersebut dilakukan melalui pengujian di laboratorium perusahaan dengan pemeriksaan terhadap mutu AMDK yang diproduksi setiap hari.
Sebagai informasi, selain memenuhi persyaratan SNI, AMDK termasuk kategori produk minuman yang wajib bersertifikat halal menurut ketentuan Keputusan Menteri Agama 748/2021 yang telah diubah oleh Keputusan Menteri Agama 944/2024.
Berdasarkan ketentuan di atas, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, setiap pabrik yang memproduksi AMDK wajib memiliki laboratorium perusahaan untuk memastikan bahwa mutu AMDK yang diproduksi setiap hari telah sesuai dengan persyaratan SNI dan memenuhi pengaturan tentang produk minuman yang wajib bersertifikat halal. Selain itu, untuk mendirikan AMDK wajib berlokasi di kawasan industri dan memiliki IUI serta memenuhi ketentuan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam Permen Perindustrian 62/2024 dan Permen Perindustrian 96/2011. Selain itu, karena termasuk produk minuman yang wajib bersertifikat halal, maka pabrik AMDK wajib meninjau ketentuan yang dimuat dalam Keputusan Menteri Agama 748/2021 yang telah diubah oleh Keputusan Menteri Agama 944/2024.
Baca juga: Begini Aturan Sertifikasi Halal Produk Makanan
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan;
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Untuk Air Minum Dalam Kemasan Secara Wajib;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 944 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.