Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Simak panduan mengurus izin usaha di Easybiz. Untuk solusi terbaik pendirian dan perizinan usaha, dapatkan konsultasi gratis di sini atau melalui [email protected].
Pada dasarnya, setiap perusahaan berbentuk perseroan terbatas (“PT”), koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, perorangan, dan bentuk usaha lainnya, termasuk perusahaan asing dengan status kantor pusat, kantor tunggal, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan, agen perusahaan, dan perwakilan perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.[1]
Secara umum, tata cara melakukan pendaftaran perusahaan adalah sebagai berikut:
- Dilakukan melalui platform perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (“OSS”).[2]
- Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi data paling sedikit:[3]
- nama dan NIK;
- alamat tempat tinggal;
- bidang usaha;
- lokasi penanaman modal;
- besaran rencana penanaman modal;
- rencana penggunaan tenaga kerja;
- nomor kontak usaha dan/atau kegiatan;
- rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya; dan
- NPWP pelaku usaha perseorangan.
- Pendaftaran perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 0-.[4]
- Bagi perusahaan yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) diwajibkan untuk memasang NIB di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum, dan mencantumkan NIB pada papan nama serta dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.[5]
Baca juga: SIUP dan TDP Tak Berlaku Lagi, Benarkah?
Kemudian, perlu diketahui, bahwa saat ini PT terdiri atas PT persekutuan modal dan PT perorangan. PT persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sedangkan, PT perorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.[6] Oleh sebab itu, kami mengasumsikan bahwa PT yang Anda maksud adalah PT persekutuan modal.
Bagi PT persekutuan modal pendaftaran pendirian PT penting dilakukan agar PT memperoleh status badan hukumnya.[7] Adapun, tata cara pendaftaran pendirian PT adalah sebagai berikut:
- Pemohon, yaitu pendiri bersama-sama atau direksi PT yang telah memperoleh status badan hukum atau likuidator PT bubar atau kurator PT pailit yang memberikan kuasa kepada notaris[8] mengajukan permohonan pendaftaran pendirian kepada Menteri Hukum.[9]
- Membayar biaya permohonan pendaftaran badan hukum perseroan.[10]
- Mengisi format isian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”) yaitu AHU Perseroan Terbatas dengan melengkapi dokumen berikut:[11]
- pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian PT yang telah lengkap;
- salinan akta pendirian PT yang diunggah ke SABH;
- minuta akta pendirian PT atau minuta akta perubahan pendirian PT;
- minuta akta peleburan dalam hal pendirian PT dilakukan dalam rangka peleburan;
- bukti setor modal PT berupa:
- salinan slip setoran atau salinan surat keterangan bank atas nama PT atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal PT yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris PT, jika setoran modal dalam bentuk uang;
- asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar, jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
- fotokopi peraturan pemerintah dan/atau keputusan Menteri Keuangan bagi PT persero atau peraturan daerah dalam hal pendiri merupakan perusahaan daerah atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; atau
- salinan neraca dari PT yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal;
- surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk PT bidang usaha tertentu atau fotokopi keputusan, persetujuan, dan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk PT bidang usaha tertentu;
- surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak; dan
- salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap PT dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap PT yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris PT.
Kemudian, untuk dokumen-dokumen terkait dengan permohonan perseroan akan disimpan oleh notaris.[12]
Nantinya, Menteri Hukum akan menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum perseroan secara elektronik. Lalu, pemohon melakukan pencetakan sertifikat pendaftaran badan hukum secara mandiri menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio.[13]
Baca juga: Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
Referensi:
AHU Perseroan Terbatas, yang diakses pada 10 Maret 2025 pukul 15.30 WIB.
[1] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (“Permendag 76/2018”)
[2] Pasal 2 ayat (2) Permendag 76/2018
[3] Pasal 5 ayat (1) Permendag 76/2018
[4] Pasal 5 ayat (2) Permendag 76/2018
[5] Pasal 5 ayat (3) Permendag 76/2018
[6] Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (“Permenkumham 21/2021”)
[7] Pasal 109 angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
[8] Pasal 3 ayat (2) huruf a Permenkumham 21/2021
[9] Pasal 3 ayat (1) Permenkumham 21/2021
[10] Pasal 4 Permenkumham 21/2021
[11] Pasal 6 ayat (1) Permenkumham 21/2021
[12] Pasal 6 ayat (2) Permenkumham 21/2021
[13] Pasal 7 Permenkumham 21/2021