Bisakah Bidang Usaha Umum dan Khusus Digabung dalam Satu PT?

PERTANYAAN

Orang tua saya mempunyai perusahaan berbentuk CV yang usahanya meliputi antara lain restoran dan katering, grosir maupun eceran sembako, dan persewaan kendaraan bermotor. Karena beliau sudah sepuh, orang tua saya berencana menurunkan perusahaan tersebut kepada putra-putri mereka. Namun, karena saya dan saudara-saudari saya sudah bekerja semua dan tinggal di luar kota/luar pulau, menjadi tidak memungkinkan bagi kami untuk mengurus perusahaan itu secara day to day. Atas dasar itu, kami memiliki rencana untuk meng-upgrade perusahaan CV itu menjadi PT.

Tapi, kata orang yang biasa mengurus izin-izin keperluan usaha orang tua saya, PT yang menjalankan usaha jasa restoran dan katering tidak boleh dicampur dengan bidang usaha lain. Jadi, kami harus mendirikan setidaknya 2 buah PT, yang satu khusus bergerak di bidang jasa restoran dan katering dan satunya untuk bidang usaha lain. Sebab, menurut dia, kalau usaha restoran dan katering itu (seperti hotel, radio, televisi, dll) termasuk usaha khusus yang tidak boleh dicampur dengan usaha lainnya. Yang hendak saya tanyakan, apakah benar demikian bahwa kami harus mendirikan 2 buah PT? Apakah perbedaan dari PT yang termasuk usaha khusus dan usaha tidak khusus itu?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Menentukan Bidang Usaha PT yang dibuat oleh Albert Aries, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 02 Agustus 2013.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Ketentuan Mengenai CV dan PT

Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, perlu kami menyampaikan bahwa rencana keluarga Anda untuk mengganti bentuk usaha dari Commanditaire Vennootschap (“CV”) atau persekutuan komanditer menjadi Perseroan Terbatas (“PT”) adalah sebuah rencana yang positif. Hal ini mengingat baik dari segi ketentuan yang mengatur dan bonafiditasnya, PT merupakan perusahaan berbadan hukum, yang jauh lebih sempurna daripada CV (badan usaha yang tidak berbadan hukum).

Jika dibandingkan dengan CV yang masih diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 35 KUHD peninggalan Kolonial Belanda, ketentuan hukum mengenai PT jauh lebih banyak mengalami pembaharuan dari aturan Kolonial Belanda. Hal ini dapat dilihat dalam UU PT sebagaimana telah diubah oleh Perppu Cipta Kerja.

Pembaharuan yang dimaksud di atas adalah mengenai penegasan status PT sebagai badan hukum.[1] Istilah “badan hukum” menurut pendapat Subekti sebagaimana dikutip oleh Chidir Ali dalam bukunya yang berjudul Badan Hukum (hal. 19) yaitu:

KLINIK TERKAIT

Bolehkah Usaha Konsultan Pajak Berbentuk PT?

03 Mar, 2025

Bentuk Badan Usaha Apa yang Cocok untuk Mengikuti Tender?

21 Jan, 2025

Apa Perbedaan Usaha Dagang (UD) dan PT?

24 Des, 2024

Prosedur Mengubah Badan Usaha CV Menjadi PT Secara Berurutan

02 Mar, 2022

Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim.

Atas rencana Anda untuk mendirikan PT tersebut, Anda mempunyai 2 pilihan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. membubarkan CV tersebut; atau
2. membiarkan CV tersebut tetap ada untuk menjalankan usaha Anda yang lain.

Hal ini tentunya bergantung dari bagaimana pilihan dan keputusan Anda dan saudara/saudari Anda.

Jika Anda memutuskan untuk membubarkan CV tersebut, maka harus dilakukan dengan mendaftarkan Permohonan Pendaftaran Pembubaran terhadap CV kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Usaha,[2] dengan melampirkan akta pembubaran, putusan pengadilan yang menyatakan pembubaran, atau dokumen lain yang menyatakan pembubaran CV.[3]

Baca juga: Ini 6 Perbedaan CV dan PT yang Wajib Diketahui

Jenis-jenis Nomor KBLI

Menjawab pertanyaan Anda mengenai perbedaan usaha umum dan khusus dalam suatu PT, maka dalam praktik pembuatan akta pendirian PT oleh notaris yang memuat tentang anggaran dasar dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pendirian perseroan, pada umumnya, notaris terlebih dahulu menanyakan kegiatan usaha perseroan (bidang usaha) apa yang ingin dijalani atau yang akan Anda jalani di kemudian hari. Hal ini berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PT.

Bidang usaha tersebut dibagi menjadi bidang usaha umum dan bidang usaha khusus. Menurut pendapat Albert Aries (penulis sebelumnya), bidang usaha umum mencakup perdagangan umum dan jasa, sedangkan bidang usaha khusus adalah bidang usaha yang secara khusus melakukan suatu bidang usaha khusus yang perizinannya juga harus dimohonkan ke instansi khusus, misalnya usaha perhotelan sebagaimana Anda tanyakan. Dalam hal ini, bidang usaha umum dan bidang usaha khusus tersebut tidak dapat digabung dalam satu anggaran dasar dari suatu PT, karena masing-masing bidang usaha ini memiliki tingkat risiko kegiatan usaha yang berbeda, sehingga persyaratan dalam mendirikan usahanya juga akan berbeda-beda.

Baca juga: Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja

Sebagai referensi, Anda juga dapat mengunjungi laman resmi Online Single Submission (“OSS”) untuk dapat mengetahui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI”) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha atau bisnis yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Berikut kami berikan beberapa contoh usaha dengan masing-masing nomor KBLI:

1. Jasa boga untuk suatu event tertentu (event catering) adalah kegiatan usaha dengan nomor KBLI 56210, dan tingkat risiko menengah tinggi.

2. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau bukan di minimarket/supermarket/hypermarket (tradisional), adalah kegiatan usaha dengan nomor KBLI 47112, dan tingkat risikonya rendah.
3. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, adalah kegiatan usaha dengan nomor KBLI 77100.
4. Kegiatan usaha berupa restoran memiliki nomor KBLI 56101, dengan rincian:

• Jumlah tamu <50 unit = tingkat risiko rendah;
• Jumlah tamu 101-200 unit = tingkat risiko menengah tinggi;
• Jumlah tamu >200 unit = tingkat risiko tinggi; dan
• Jumlah tamu 50-100 unit = tingkat risiko menengah rendah.

Masing-masing persyaratan usahanya, dapat Anda simak dalam laman OSS/KBLI tersebut.

Baca juga: Ini Aturan Izin Usaha Restoran Terbaru

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Referensi:

1. Chidir Adi. Badan Hukum. Bandung: Alumni, 2005;
2. KBLI 47112, yang diakses pada 7 Maret 2025, pukul 16.00 WIB;
3. KBLI 56101, yang diakses pada 7 Maret 2025, pukul 16.10 WIB;
4. KBLI 56210, yang diakses pada 7 Maret 2025, pukul 18.00 WIB;
5. KBLI 47112, yang diakses pada 7 Maret 2025, pukul 18.30 WIB.

---

[1] Lihat Pasal 109 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

[2] Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (“Permenkumham 17/2018”)

[3] Pasal 20 ayat (3) Permenkumham 17/2018