Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Kami asumsikan yang Anda maksud dengan penerima bantuan iuran BPJS (badan penyelenggara jaminan sosial) kesehatan adalah penerima bantuan iuran (“PBI”) jaminan kesehatan. Secara khusus, PBI jaminan kesehatan diatur dalam PP 101/2012 yang telah diubah dengan PP 76/2015. Definisi dari PBI jaminan kesehatan sendiri adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.[1]
Adapun yang dimaksud dengan fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya danatau keluarganya.[2] Sedangkan, orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarga.[3]
Terkait dengan PBI sendiri, UU BPJS dan UU 40/2004 yang kedua telah diubah dengan Perppu Cipta Kerja, sudah mengamanatkan bahwa pemerintah secara bertahap mendaftarkan PBI dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS.[4] Pendaftaran PBI jaminan kesehatan ini dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagai peserta kepada BPJS kesehatan,[5] dengan dilakukan melalui sistem elektronik yang dikembangkan oleh atau bersama dengan BPJS kesehatan.[6]
Dalam pendaftaran ini, PBI wajib memberikan data mengenai diri sendiri dan anggota keluarga secara lengkap dan benar kepada pemerintah untuk disampaikan kepada BPJS.[7]
Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (4) UU BPJS, pemerintah membayar dan menyetor iuran untuk PBI kepada BPJS.
Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Permenkeu 51/2024, yang menyatakan bahwa iuran bagi peserta PBI jaminan kesehatan, dibayar oleh pemerintah pusat. Namun, menurut Pasal 3 ayat (3) Permenkeu 51/2024, untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan, jaminan kesehatan, pemerintah daerah berkontribusi dalam membayar iuran bagi peserta PBI jaminan kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.
Besaran iuran bagi peserta PBI jaminan kesehatan yaitu sebesar Rp42 ribu per orang per bulan.[8]
Lantas, bagaimana kriteria PBI jaminan kesehatan?
Sebagaimana sudah disebutkan dalam definisinya, bahwa kriteria umum dari PBI jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Mengenai kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh menteri setelah berkoordinasi dengan menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait.[9]
Sepanjang penelusuran kami, kriteria fakir miskin dijelaskan lebih lanjut dalam diktum kedua dan ketiga Kepmensos 262/2022, yang menyatakan bahwa kriteria awal untuk mendeteksi fakir miskin adalah tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari. Dalam hal seseorang memenuhi kriteria tidak memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, maka orang tersebut langsung dikategorikan sebagai fakir miskin. Akan tetapi, jika masih memiliki tempat berteduh/tinggal sehari-hari, maka menurut diktum keempat Kepmensos 262/2022 dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria meliputi:
- kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja;
- pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir;
- pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah pengeluaran;
- tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 atahun terakhir;
- tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran;
- tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng;
- tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas; dan/atau
- sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 volt ampere atau bukan listrik.
Kriteria di atas ini menjadi dasar bagi lembaga penyelenggara urusan pemerintahan di bidang statistik untuk melakukan pendataan.[10] Hasil pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik diverifikasi dan divalidasi oleh menteri untuk dijadikan data terpadu.[11]
Data terpadu tersebut nantinya menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI jaminan kesehatan.[12] Lalu, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan mendaftarkan jumlah nasional PBI jaminan kesehatan yang telah ditetapkan sebagai peserta program jaminan kesehatan kepada BPJS kesehatan.[13]
Jadi, menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya kriteria PBI jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu. Namun, terdapat kriteria lebih lanjut yang terdapat dalam Kepmensos 262/2022, yang menyatakan bahwa orang yang tidak mempunyai tempat berteduh/tinggal langsung dikategorikan sebagai fakir miskin. Bagi orang yang mempunyai tempat berteduh/tinggal, maka dilakukan deteksi lanjutan dengan kriteria tertentu.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan;
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan;
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas Iii, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas Iii oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas Iii, dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas Iii oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Kriteria Fakir Miskin.
[2] Pasal 1 angka 5 PP 101/2012
[3] Pasal 1 angka 6 PP 101/2012
[6] Pasal 10 ayat (2) Peraturan BPJS 6/2018
[7] Pasal 18 ayat (2) UU BPJS
[10] Pasal 2 ayat (2) PP 101/2012
[12] Pasal 5 ayat (2) PP 101/2012