Ilmu Hukum

Begini Pengertian Supremasi Hukum

Bacaan 4 Menit
Begini Pengertian Supremasi Hukum

Pertanyaan

Apa itu pengertian supremasi hukum? Lalu, apa tujuan supremasi hukum?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Secara singkat, pengertian supremasi hukum adalah upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Kemudian, tujuan supremasi hukum adalah menjadikan hukum untuk melindungi dan menjaga stabilitas berbangsa dan bernegara.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Pengertian Supremasi Hukum

Nurul Qamar dalam jurnalnya Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum, menjelaskan istilah supremasi hukum adalah rangkaian dari kata supremasi dan kata hukum, yang bersumber dari terjemahan bahasa Inggris yakni kata supremacy dan kata law, menjadi supremacy of law atau biasa juga disebut law’s supremacy (hal. 152).

Kemudian masih bersumber dari jurnal yang sama, Hornby. A.S mengemukakan bahwa secara etimologis, kata “supremasi” yang berasal dari kata supremacy yang diambil dari akar kata sifat supreme, yang berarti “higest in degree or higest rank” artinya berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi. Sedangkan supremacy berarti “higest of authority” artinya kekuasaan tertinggi (hal 152).

Masih dalam jurnal yang sama, Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa secara terminologi supremasi hukum, merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara (hal. 152).

Menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal dalam rangka melindungi seluruh lapisan masyarakat, oleh Charles Hermawan disebutnya sebagai kiat untuk memposisikan hukum agar berfungsi sebagai komando atau panglima (hal. 153).

Lebih lanjut, berdasarkan pengertian secara terminologis supremasi hukum tersebut, Abdul Manan menyimpulkan bahwa supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara (hal. 153).

Baca juga: Makna UUD 1945 sebagai Supreme Law

 

Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum

Supremasi hukum dan penegakan hukum merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, keduanya harus bersinergi untuk mewujudkan cita hukum, fungsi hukum, dan tujuan hukum.[1]

Dalam acara Seminar Nasional yang bertemakan Supremasi Hukum untuk Kemakmuran yang diselenggarakan pada tahun 2013 lalu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada masa itu, M. Akil Mochtar menegaskan bahwa supremasi hukum untuk kemakmuran ini meniscayakan seluruh potensi, sumber daya, dan anggaran serta instrumen penyelenggaraan negara, seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara, haruslah berorientasi semata-mata untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kemakmuran diri sendiri.[2]

Selanjutnya Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D menjelaskan dalam jurnalnya Supremasi Hukum dan Demokrasi, terdapat 4 elemen penting dalam negara hukum (rechtsstaat), yang menjadi ciri tegaknya supremasi hukum yaitu (hal. 72):

  1. Jaminan bahwa pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya selalu dilaksanakan atas dasar hukum dan peraturan perundang-undangan;
  2. Jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar (fundamental rights);
  3. Pembagian kekuasaan negara yang jelas, adil dan konsisten, serta;
  4. Perlindungan hukum dari badan-badan peradilan terhadap tindak pemerintahan.

Kemudian, Wicipto Setiadi dalam jurnalnya Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum, menyimpulkan bahwa supremasi hukum diperlukan dalam rangka mewujudkan stabilitas nasional, sebagai salah satu prasyarat dapat berjalannya mekanisme demokrasi secara baik (hal. 14).

Pengelolaan stabilitas di era keterbukaan ini diperlukan karena keinginan membangun demokrasi yang di dalamnya mengakomodasi harmoni dengan kebebasan dan keterbukaan, penegakan hukum dan toleransi (hal. 14).

Salah satu upaya struktural yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah menegakkan supremasi hukum (hal. 14).

 

Demikian jawaban dari kami tentang pengertian dan tujuan supremasi hukum, semoga bermanfaat.

 

Referensi:

  1. Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D. Supremasi Hukum dan Demokrasi. Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 14, Agustus 2000;
  2. Nurul Qamar. Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 13, Nomor 2, Mei-Agustus 2011;
  3. Wicipto Setiadi. Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum. Jurnal Rechtsvinding, Volume 1, Nomor 1, Januari-April 2012;
  4. Ketua MK: Supremasi Hukum Harus Disertai Kemampuan Menegakkan Kaidah Hukum, yang diakses pada 21 Juni 2022, pukul 14.00 WIB.

[1] Nurul Qamar. Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 13, Nomor 2, Mei-Agustus 2011, hal. 155

Tags: