Bacaan 7 Menit
Saya memiliki pertanyaan mengenai definisi demokrasi dan supremasi hukum, yaitu:
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Begini Pengertian Supremasi Hukum yang dibuat oleh David Christian, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 21 Juni 2022, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H pada 8 September 2023.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Terkait makna supremasi hukum, Nurul Qamar dalam jurnalnya Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum, menjelaskan bahwa supremasi hukum adalah rangkaian dari kata supremasi dan kata hukum, yang bersumber dari terjemahan bahasa Inggris yakni kata supremacy dan kata law, menjadi supremacy of law atau biasa juga disebut law’s supremacy (hal. 152).
Kemudian masih bersumber dari jurnal yang sama, Hornby. A.S mengemukakan bahwa secara etimologis, kata “supremasi” yang berasal dari kata supremacy yang diambil dari akar kata sifat supreme, yang berarti “highest in degree or highest rank” artinya berada pada tingkatan tertinggi atau peringkat tertinggi. Sedangkan supremacy berarti “highest of authority” artinya kekuasaan tertinggi (hal 152).
Masih dalam jurnal yang sama, Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa secara terminologi, supremasi hukum artinya upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi oleh dan dari pihak manapun termasuk oleh penyelenggara negara (hal. 152).
Lebih lanjut, masih soal pengertian supremasi hukum, Abdul Manan menyimpulkan bahwa supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara (hal. 153).
Supremasi hukum dan penegakan hukum merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, keduanya harus bersinergi untuk dapat mewujudkan cita hukum, fungsi hukum, dan tujuan hukum.[1]
Terkait tegaknya supremasi hukum, Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D dalam jurnalnya Supremasi Hukum dan Demokrasi, menerangkan bahwa ada 4 elemen penting dalam negara hukum (rechtsstaat), yang menjadi ciri-ciri negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum adalah (hal. 72):
Kemudian, Wicipto Setiadi dalam jurnalnya Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum, menyimpulkan bahwa tujuan supremasi hukum adalah untuk mewujudkan stabilitas nasional, sebagai salah satu prasyarat dapat berjalannya mekanisme demokrasi secara baik (hal. 14).
Pengelolaan stabilitas di era keterbukaan ini diperlukan karena keinginan membangun demokrasi yang di dalamnya mengakomodasi harmoni dengan kebebasan dan keterbukaan, penegakan hukum dan toleransi. Adapun salah satu upaya struktural yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menegakkan supremasi hukum (hal. 14).
Jadi, dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum berkaitan dengan demokrasi. Dalam hal ini tujuan supremasi hukum adalah menjadikan hukum untuk melindungi dan menjaga stabilitas berbangsa dan bernegara, sebagai salah satu prasyarat dapat berjalannya mekanisme demokrasi.
Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos” yang berarti “rakyat”, dan “kratos” yang berarti “pemerintahan”.[2] Adapun definisi demokrasi secara terminologis adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people).[3]
Demokrasi juga dapat diartikan sebagai cara pemerintahan, di mana golongan yang memerintah dan yang diperintah adalah sama dan tidak terpisah-pisah, atau dalam arti lain suatu sistem pemerintahan negara yang dalam pokoknya semua orang/rakyat berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.[4]
Dari definisi demokrasi, menurut Robert A. Dahl sebagaimana dikutip Uswatun Khasanah dalam bukunya Negara Demokrasi: Konsep dan Implementasinya di Indonesia (hal. 4), terdapat lima kriteria demokrasi, yaitu:
Kemudian, bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia?
Pada dasarnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi empat periode, yaitu:[5]
Sistem demokrasi parlementer mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan mulai diperkuat dalam UUD 1945 dan 1950. Namun, sistem demokrasi parlementer ini dinilai kurang cocok untuk Indonesia. UUD 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari presiden beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Namun, koalisi tidak berjalan dengan baik dan partai-partai koalisi tidak segan untuk menarik dukungannya sewaktu-waktu, sehingga kabinet seringkali jatuh karena keretakan dalam koalisi sendiri.
Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dalam periode ini, banyak terjadi penyimpangan pada praktik demokrasi, terutama pada bidang eksekutif. Misalnya presiden diberi wewenang untuk campur tangan di bidang yudikatif. Demokrasi terpimpin berakhir dengan lahirnya Gerakan 30 September PKI.
Landasan formil periode ini adalah Pancasila, UUD 1945, serta ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Semangat yang mendasari lahirnya periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen dan murni.
Demokrasi pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi, karena rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu juga dengan partisipasi politik semua rakyat yang sama. Maka dari itu, pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik. Akan tetapi, demokrasi Pancasila dalam rezim orde baru hanya sebagai retorika dan gagasan belum sampai pada tataran penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi.
Demokrasi periode reformasi ditandai dengan lengsernya presiden terdahulu, yaitu Presiden Soeharto yang menjabat selama sekitar 32 tahun. Demokrasi periode reformasi meletakkan fondasi yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa selanjutnya. Adapun beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia dalam periode ini, yaitu:
Demikian jawaban dari kami tentang pengertian, tujuan, penegakan supremasi hukum, dan konsep dasar demokrasi, semoga bermanfaat.
Referensi:
[1] Nurul Qamar. Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum. Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 13, Nomor 2, Mei-Agustus 2011, hal. 155
[2] Uswatun Khasanah. Negara Demokrasi: Konsep dan Implementasinya di Indonesia. Metro, Lampung: Nafal Publishing, 2024, hal. 1
[3] Abustan dan Rusmulyadi. Hukum Konstitusi, Negara, dan Demokrasi. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023, hal. 215
[4] Abustan dan Rusmulyadi. Hukum Konstitusi, Negara, dan Demokrasi. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023, hal. 215
[5] Rachmayani Dewi (et.al). Pendidikan Kewarganegaraan: Perspektif HAM dan Demokrasi dalam Mewujudkan Masyarakat Madani. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2024, hal. 35-38
