Pidana

Bentuk-Bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia

Bacaan 11 Menit
Bentuk-Bentuk Korupsi dan Aturannya di Indonesia

Pertanyaan

Apa saja bentuk-bentuk korupsi dan bagaimana aturannya di Indonesia?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Dalam UU 31/1999 dan perubahannya dirumuskan jenis-jenis tindak pidana korupsi sebanyak 30 jenis yang dapat disederhanakan menjadi 7 kelompok, yaitu korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi yang dibuat oleh Dr. Flora Dianti, S.H., M.H dan pertama kali dipublikasikan pada hari Kamis, 18 Juni 2020.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Baharuddin Lopa mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum.[1]

Baca juga: Penjatuhan Pidana Denda bagi Koruptor

7 Kelompok Tindak Pidana Korupsi

Korupsi diatur di dalam 13 pasal UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh jenis tersebut disederhanakan ke dalam 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.[2]

Bentuk-bentuk korupsi tersebut akan dijelaskan dalam pembahasan berikut.

1. Merugikan Keuangan Negara

Pengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, Pegawai Negeri Sipil (“PNS”), dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi.[3]

Jenis korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016. Adapun unsur-unsur korupsi yang mengakibatkan kerugian negara dalam kedua pasal tersebut adalah:[4]

Pasal 2 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016

Pasal 3 UU 31/1999 jo. Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016

  • Setiap orang;
  • Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
  • Dengan cara melawan hukum;
  • Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

 

  • Setiap orang;
  • Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
  • Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana;
  • Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
  • Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

2. Suap-menyuap

Suap-menyuap adalah tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat, walau melanggar prosedur. Suap-menyuap terjadi terjadi jika terjadi transaksi atau kesepakatan antara kedua belah pihak.[5]

Suap menyuap dapat terjadi kepada PNS, hakim maupun advokat, dan dapat dilakukan antar pegawai ataupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai dilakukan guna memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan. Sementara suap dengan pihak luar dilakukan ketika pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender.[6]

Korupsi yang terkait dengan suap menyuap diatur di dalam beberapa pasal UU 31/1999 dan perubahannya, yaitu:

  1. Pasal 5 UU 20/2021;
  2. Pasal 6 UU 20/2021;
  3. Pasal 11 UU 20/2021;
  4. Pasal 12 huruf a, b, c, dan d UU 20/2021;
  5. Pasal 13 UU 31/1999.

Contohnya Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU 20/2001 dan Pasal 13 UU 31/1999 yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut.[7]

Pasal 5 ayat (1) huruf a UU 20/2001

Pasal 5 ayat (1) huruf b UU 20/2001

Pasal 13 UU 31/1999

  • Setiap orang;
  • Memberi sesuatu atau menjanjikan sesuatu;
  • Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
  • Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.
  • Setiap orang;
  • Memberi sesuatu;
  • Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara;
  • Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya
  • Setiap orang;
  • Memberi hadiah atau janji;
  • Kepada pegawai negeri;
  • Dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan adalah tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi suap, dan lain-lain.[8]

Adapun, ketentuan terkait penggelapan dalam jabatan diatur di dalam Pasal 8 UU 20/2001, Pasal 9 UU 20/2001 serta Pasal 10 huruf a, b dan c UU 20/2001.

Contoh penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001 memiliki unsur-unsur sebagai berikut.[9]

  1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan dalam menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu;
  2. Dengan sengaja;
  3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu;
  4. Uang atau surat berharga;
  5. Yang disimpan karena jabatannya.

Menurut R. Soesilo, penggelapan memiliki kemiripan dengan arti pencurian. Bedanya dalam pencurian, barang yang dimiliki belum ada di tangan pencuri. Sedangkan dalam penggelapan, barang sudah berada di tangan pencuri waktu dimilikinya barang tersebut.[10]

4. Pemerasan

Pemerasan adalah perbuatan dimana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut.[11]

Pemerasan diatur dalam Pasal 12 huruf (e), (g), dan (h) UU 20/2001 memiliki unsur-unsur sebagai berikut.[12]

Pasal 12 huruf e UU 20/2001

Pasal 12 huruf f UU 20/2001

Pasal 12 huruf g UU 20/2001

  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara
  • Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
  • Secara melawan hukum;
  • Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membaya, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuai bagi dirinya;
  • Menyalahgunakan kekuasaan.
  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
  • Pada waktu menjalankan tugas;
  • Meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang;
  • Seolah-olah merupakan utang kepada dirinya;
  • Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
  • Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
  • Pada waktu menjalankan tugas;
  • Meminta, menerima, atau memotong pembayaran;
  • Kepada pegawai negeri/penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum;
  • Seolah-olah pegawai negeri/penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum mempunyai utang kepadanya;
  • Diketahuinya bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001 seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp350 juta. Berdasarkan pasal tersebut, berikut adalah contoh perbuatan curang:

  1. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  2. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang di atas;
  3. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) dan atau kepolisian melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  4. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI dan atau kepolisian dengan sengaja membiarkan perbuatan curang di atas.

6. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan Pasal 12 huruf (i) UU 20/2001 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Misalnya, dalam pengadaan alat tulis kantor, seorang pegawai pemerintahan menyertakan perusahaan keluarganya untuk terlibat proses tender dan mengupayakan kemenangannya.[13]

7. Gratifikasi

Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU 20/2001, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan:[14]

  1. Yang nilainya Rp10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
  2. Yang nilainya kurang dari Rp10 juta, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.

Adapun sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi sebagaimana tersebut di atas, adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.[15]

Namun demikian, perlu Anda catat bahwa apabila penerima melaporkan gratifikasi kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima, maka sanksi atau ancaman pidana terkait gratifikasi tidak berlaku.[16]

Baca juga: Batas Waktu Pelaporan Gratifikasi

Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan dicabut sebagian oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan:

Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Referensi:

  1. Ismail, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legalite: Jurnal Perundang- Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 2, 2018;
  2. Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: KPK, 2006;
  3. R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bogor: Politea, 1986;
  4. Tim Garda Tipikor, Kejahatan Korupsi, Yogyakarta: Rangkang Education, 2016;
  5. KBBI, korupsi diakses pada Jumat, 21 Oktober 2022, pukul 12.01 WIB;
  6. KPK: Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!, diakses pada Senin, 20 Juni 2022, pukul 18.05 WITA;
  7. KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses pada Senin, 20 Juni 2022, pukul 10.06 WITA.

[1] Tim Garda Tipikor, Kejahatan Korupsi, Yogyakarta: Rangkang Education, 2016, hal. 14-16.

[2] Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: KPK, 2006, hal. 16-17.

[3] Ismail, Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Legalite: Jurnal Perundang- Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 5.

[4] Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: KPK, 2006, hal. 21 dan 23 dan Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016, hal. 116

[5] KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses pada Senin, 20 Juni 2022, pukul 09.40 WITA.

[6] KPK: Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!, diakses pada Senin, 20 Juni 2022, pukul 13.20 WITA.

[7] Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: KPK, 2006, hal. 27, 29, dan 31

[8] KPK: Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!, diakses pada Senin, 20 Juni 2022, pukul 13.25 WITA.

[9] Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: KPK, 2006, hal. 53

[10] R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bogor: Politea, 1986, hal. 259.

[11] KPK: Pusat Edukasi Antikorupsi, diakses pada Senin, 20 Juni 2022, pukul 10.06 WITA.

[12] Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: KPK, 2006, hal. 65, 67, dan 69

[13] KPK: Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini!, diakses pada Senin, 20 Juni 2022, pukul 18.05 WITA.

[15] Pasal 12b ayat (2) UU 20/2001

[16] Pasal 12c ayat (1) dan (2) UU 20/2001

Tags: