Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Berapa Jumlah UU yang Dikeluarkan Per Tahun?

Berapa Jumlah UU yang Dikeluarkan Per Tahun?

PERTANYAAN

Saya ingin bertanya, berapakah jumlah undang-undang yang dikeluarkan pemerintah setiap tahun? Adakah ketentuan mengenai hal tersebut? Mohon penjelasan dan dasar hukumnya.

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 16 Februari 2012.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Setiap tahun, pembentuk undang-undang (“UU”) dapat menghasilkan sejumlah UU tetapi dengan jumlah yang bervariasi. Hal ini disebabkan oleh 2 hal yakni pertama sifat dari kewenangan pembentukan UU, dan kedua dari segi perencanaan penyusunan UU yaitu program legislasi nasional (“Prolegnas”).

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Sebelum masuk ke uraian, berikut adalah jumlah UU yang diundangkan pada 2019 hingga 2023 sebagai contoh jumlah yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Data ini diambil dari laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara.

    Pembentukan UU terealisasikan oleh karena pejabat yang berwenang (yakni Dewan Perwakilan Rakyat bersama presiden) berkehendak membentuk UU. Berdasarkan UUD 1945, terdapat 3 lembaga yang memiliki kewenangan mengusulkan UU, yaitu presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Sepanjang penelusuran kami, ketiga lembaga tersebut dapat mengusulkan UU dengan beberapa alasan, diantaranya karena ada perintah dari UUD 1945 atau UU lain, namun bisa juga dari kebutuhan dalam masyarakat yang perlu diatur atau dimuat dalam UU. Selain itu, menurut hemat kami, pengusulan UU dapat didasarkan pada kebutuhan untuk mewujudkan visi misi pemerintah dan/atau rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah atau pendek di tingkat nasional.

    Untuk memahami bagaimana UU dibentuk termasuk jumlah UU yang dihasilkan, ada baiknya memahami jenis kewenangan pembentuk UU terlebih dahulu.

    Jenis dan Sifat Kewenangan Pembentukan Undang-undang

    Secara teoritis, kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan ada 2 yakni:

    1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan dari UUD 1945 atau UU.
    2. Delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah selaku penerima delegasi (peraturan delegasian).

    Dari jenis kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut, keduanya mempunyai sifat atau karakter kewenangan yang berbeda. Maria Farida dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan (hal. 57-58) menyebut bahwa kewenangan atribusi akan melekat terus-menerus kepada pembentuk undang-undang (yakni DPR bersama presiden, termasuk DPR dalam beberapa topik UU), serta dapat dilaksanakan atas inisiatif pembentuknya pada setiap saat ketika dianggap diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atribusi tersebut. Sebaliknya, delegasi bersifat sementara (tidak terus-menerus) karena bergantung sepanjang pendelegasian itu ada (tidak dicabut).

    Lalu apakah jenis kewenangan untuk jenis peraturan perundang-undangan berupa UU? Dengan melihat Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945, UU merupakan jenis peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi. Kewenangan tersebut diberikan kepada DPR bersama presiden, yang kemudian disebut sebagai pembentuk UU. Oleh karena itu, dengan menghubungkan antara sifat atribusi yang dapat digunakan sewaktu-waktu sesuai keperluan serta meninjau ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUD 1945, pembentukan UU tidak memiliki ketentuan yang membatasi jumlah UU setiap tahunnya. Sepanjang terdapat keperluan atau kebutuhan untuk membentuk UU, pembentuk UU memiliki kewenangan penuh untuk membuat UU.

    Dengan demikian, jumlah UU yang akan dihasilkan, tergantung dari jumlah usulan dari ketiga lembaga sebagaimana dijelaskan di atas. Kemudian, dengan menggunakan kewenangan atribusi, lembaga pembentuk dapat mengusulkan UU kapan pun mereka merasa membutuhkan. Sedangkan dengan kewenangan delegasi, lembaga- lembaga ini harus membentuk UU ketika UUD 1945 memerintahkan pembentukan UU.

    Selanjutnya, kewenangan pembentukan UU yang diusulkan oleh para pembentuk UU tersebut harus dimasukan dalam Prolegnas. Apabila rancangan UU yang diusulkan tidak dimasukan dalam Prolegnas termasuk Prolegnas prioritas tahunan, rancangan UU tidak akan maju atau masuk ke dalam tahap pembentukan UU atau dapat dikatakan tidak dapat menjadi UU.

    Sebagai informasi tambahan, berikut kami jelaskan secara singkat mengenai Prolegnas sebagai tahapan perencanaan dalam pembentukan UU.

    Prolegnas: Perencanaan dalam Pembentukan Undang-undang

    Prolegnas adalah daftar rancangan UU (“RUU”) yang menjadi prioritas pembentukan selama jangka waktu tertentu mengikuti periodesasi masa jabatan DPR RI (Prolegnas jangka menegah) dan jangka waktu setahun (Prolegnas prioritas).

    Secara umum, UU yang dibahas dan disetujui harus terlebih dahulu masuk ke dalam daftar di Prolegnas prioritas. Sementara itu, alasan atau latar belakang suatu rancangan UU itu masuk atau tidak ke dalam Prolegnas tergantung pada beberapa alasan. Menurut Pasal 11 ayat (2) huruf g dan h Perpres 87/2014, Prolegnas disusun berdasarkan sejumlah alasan/ faktor yang di antaranya adalah rencana kerja pemerintah serta aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Dengan silih bergantinya pemerintahan yang masing-masing memiliki prioritas program kerja yang berbeda dan perkembangan masyarakat, hal itu akan memengaruhi jumlah RUU yang masuk di Prolegnas dan RUU yang disetujui menjadi UU.

    Perlu diketahui, dari sekian banyak RUU yang masuk dalam Prolegnas, tidak semua RUU dapat menjadi UU sesuai rencana di awal. Disarikan dari artikel PSHK: Minimnya Capaian Legislasi DPR 2020-2023, Hingga Terbatas Akses Informasi, rata-rata dari jumlah RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas tahunan, hanya sekitar 10-15% yang dapat menjadi UU. Sehingga ukuran jumlah UU yang dihasilkan sebaiknya juga disesuaikan dengan berapa jumlah rencana RUU yang ditetapkan tiap tahun atau per-5 tahun.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
    3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

    Referensi:

    1. Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta: PT Kanisius, 2020;
    2. JDIH Kementerian Sekretariat Negara, yang diakses pada 10 September 2025, pukul 11.00 WIB.

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000