Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Besaran Tarif Cukai Rokok 2025

Besaran Tarif Cukai Rokok 2025
Besaran Tarif Cukai Rokok 2025

PERTANYAAN

Apakah maksud dari Pasal 29 dan Pasal 54 UU 39/2007? Apakah rokok eceran yang dijual di warung-warung dilarang? Kemudian adakah kenaikan cukai rokok 2025? Dan berapa bea cukai rokok?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukumnya Jual Rokok Secara Eceran yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 05 Maret 2020.

    Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Rokok sebagai Barang Kena Cukai

    Perlu diketahui bahwa UU 39/2007 yang Anda sebutkan merupakan perubahan atas UU Cukai, yang juga diubah dengan UU 7/2021.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Adapun yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU Cukai dan perubahannya.[1]

    Menurut Pasal 2 UU 39/2007, barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

    1. konsumsinya perlu dikendalikan;
    2. peredarannya perlu diawasi;
    3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
    4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

    Kemudian dalam Pasal 14 angka 1 UU 7/2021 yang mengubah Pasal 4 ayat (1) UU Cukai, diterangkan bahwa cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri atas:

    1. etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
    2. minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
    3. hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

    Berdasarkan ketentuan di atas, hasil tembakau seperti rokok merupakan salah satu barang kena cukai.

    Larangan Rokok Eceran

    Lantas, apakah rokok eceran yang dijual di warung dilarang? Untuk menjawab pertanyaan Anda tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang Anda maksud dengan eceran. KBBI mendefinisikan eceran sebagai secara satu-satu; sedikit-sedikit (tentang penjualan atau pembelian barang); ketengan.

    Jika yang Anda maksud dengan eceran per batang, maka mengacu pada ketentuan dalam Pasal 434 ayat (1) PP 28/2024, yang berbunyi:

    Setiap Orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:

    1. menggunakan mesin layan diri;
    2. kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
    3. secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;
    4. dengan penempatan produk tembakau dan rokok elektronik pada area pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;
    5. dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan
    6. menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

    Dengan demikian, dilarang menjual rokok eceran per batang kecuali cerutu dan rokok elektronik. Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Dasar Hukum Larangan Jual Rokok Eceran.

    Namun, hal ini berbeda jika yang Anda maksud dengan eceran adalah perbungkus. Artinya, kebalikan dari grosiran yang menurut KBBI adalah penjualan atau pembelian barang dalam jumlah besar.

    Jika demikian, maka penjualan secara eceran perbungkus tidak dilarang. Selama tidak kurang dari 20 batang perbungkus untuk produk tembakau berupa rokok putih mesin.[2]

    Selain itu terdapat juga ketentuan berhubungan mengenai pita cukai rokok yang harus diperhatikan. Pasal 29 ayat (1) UU 39/2007, menyatakan bahwa rokok sebagai barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai rokok atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai rokok atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

    Dengan demikian, berkenaan dengan rokok apa saja yang ilegal? dapat disimpulkan bahwa rokok yang tidak dilengkapi pita cukai rokok atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya adalah rokok ilegal.

    Lantas, apa hukum beli rokok ilegal? Pelanggaran atas ketentuan pita cukai rokok ini dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 54 UU 39/2007, sebagai berikut:

    Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

    Harga Cukai Rokok 2025

    Selanjutnya, kami akan beralih kepada pertanyaan Anda selanjutnya mengenai berapa bea cukai rokok? Mengenai tarif cukai rokok berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris dapat ditemukan dalam PMK 192/2021dan perubahannya.

    Sebelum membahas tarifnya, perlu diingat bahwa pengusaha pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan masing-masing jenis dalam produksi hasil tembakau, sesuai dengan batasan jumlah produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK 109/2022.[3]

    Selanjutnya, menurut Pasal 5 PMK 192/2021, tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau, yang besarannya didasarkan pada:

    1. jenis hasil tembakau;
    2. golongan pengusaha; dan
    3. batasan harga jual eceran per batang atau gram.

    Lantas, tarif cukai rokok berapa? Untuk batasan harga jual eceran per batang atau gram dan tarif cukai per batang atau gram, untuk setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing golongan pengusaha pabrik hasil tembakau, tercantum dalam Lampiran II PMK 97/2024,[4] sebagai berikut:

    No. Urut

    Golongan pengusaha pabrik hasil tembakau

    Batasan Harga Jual Eceran per batang atau Gram

    Tarif Cukai per batang atau gram

    Jenis

    Golongan

    1.

    SKM

    I

    Paling rendah Rp2.375

    Rp1.231

    II

    Paling rendah Rp1.485

    Rp746

    2.

    SPM

    I

    Paling rendah Rp2.495

    Rp1.338

    II

    Paling rendah Rp1.565

    Rp794

    3.

    SKT atau SPT

    I

    Lebih dari Rp2.170

    Rp483

    Paling rendah Rp 1.555 sampai dengan Rp2.170

    Rp378

    II

    Paling rendah Rp995

    Rp223

    III

    Paling rendah Rp860

    Rp122

    4.

    SKTF atau SPTF

    Tanpa Golongan

    Paling rendah Rp2.375

    Rp1.231

    5.

    KLM

    I

    Paling rendah Rp950

    Rp483

    II

    Paling rendah Rp200

    Rp25

    6.

    TIS

    Tanpa Golongan

    Lebih dari Rp275

    Rp30

    Lebih dari Rp180 sampai dengan Rp275

    Rp25

    Paling rendah Rp55 sampai dengan Rp180

    Rp10

    7.

    KLB

    Tanpa Golongan

    Paling rendah Rp290

    Rp30

    8.

    CRT

    Tanpa Golongan

    Lebih dari Rp198.000

    Rp110.000

    Lebih dari Rp55.000 sampai dengan Rp198.000

    Rp22.000

    Lebih dari Rp22.000 sampai dengan Rp55.000

    Rp11.000

    Lebih dari Rp5.500 sampai dengan Rp22.000

    Rp1.320

    Paling rendah Rp495 sampai dengan Rp5.500

    Rp275

    Tarif cukai rokok berapa? Dalam hal impor, tarif cukai dan batasan harga jual eceran terendah per batang atau gram untuk setiap hasil tembakau yang diimpor tercantum dalam Lampiran III PMK 97/2024,[5] sebagai berikut:

    No. Urut

    Jenis Hasil Tembakau

    Batasan Harga Jual Eceran Terendah per Batang atau Gram

    Tarif Cukai per Batang atau Gram

    1.

    SKM

    Rp2.375

    RP1.231

    2.

    SPM

    Rp2.495

    Rp1.336

    3.

    SKT atau SPT

    Rp2.171

    Rp483

    4.

    SKTF atau SPTF

    Rp2.375

    Rp1.231

    5.

    TIS

    Rp276

    Rp30

    6.

    KLB

    Rp290

    Rp483

    7.

    KLM

    Rp950

    Rp483

    8.

    CRT

    Rp198.001

    Rp110.000

    Catatan:

    Arti dari singkatan-singkatan di atas adalah sebagai berikut:

    1. SKM: sigaret kretek mesin;
    2. SPM: sigaret putih mesin;
    3. SKT: sigaret kretek tangan;
    4. SKTF: sigaret tangan filter;
    5. SPT: sigaret putih tangan;
    6. SPTF: sigaret putih tangan filter;
    7. KLM: sigaret kelembak kemenyan;
    8. CRT: cerutu;
    9. KLB: rokok daun atau klobot;
    10. TIS: tembakau iris.

    Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
    2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
    3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
    5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
    6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
    7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
    8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.

    Referensi;

    1. Eceran, KBBI, yang diakses pada 21 Oktober 2025, pukul 13.02 WIB;
    2. Grosiran, KBBI, yang diakses pada 21 Oktober 2025, pukul 13.31 WIB.

    [1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (“UU 39/2007”)

    [2] Pasal 433 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

    [3] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (“PMK 192/2021”)

    [4] Pasal 6 ayat (1) PMK 192/2021

    [5] Pasal 7 PMK 192/2021

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000