Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Hukumnya Jual Rokok Secara Eceran yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 05 Maret 2020.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Perlu diketahui bahwa UU 39/2007 yang Anda sebutkan merupakan perubahan atas UU Cukai, yang juga diubah dengan UU 7/2021.
Adapun yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam UU Cukai dan perubahannya.[1]
Menurut Pasal 2 UU 39/2007, barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
- konsumsinya perlu dikendalikan;
- peredarannya perlu diawasi;
- pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
Kemudian dalam Pasal 14 angka 1 UU 7/2021 yang mengubah Pasal 4 ayat (1) UU Cukai, diterangkan bahwa cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri atas:
- etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan
- hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
Berdasarkan ketentuan di atas, hasil tembakau seperti rokok merupakan salah satu barang kena cukai.
Lantas, apakah rokok eceran yang dijual di warung dilarang? Untuk menjawab pertanyaan Anda tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang Anda maksud dengan eceran. KBBI mendefinisikan eceran sebagai secara satu-satu; sedikit-sedikit (tentang penjualan atau pembelian barang); ketengan.
Jika yang Anda maksud dengan eceran per batang, maka mengacu pada ketentuan dalam Pasal 434 ayat (1) PP 28/2024, yang berbunyi:
Setiap Orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:
- menggunakan mesin layan diri;
- kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;
- secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;
- dengan penempatan produk tembakau dan rokok elektronik pada area pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;
- dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak; dan
- menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.
Dengan demikian, dilarang menjual rokok eceran per batang kecuali cerutu dan rokok elektronik. Selengkapnya dapat Anda baca dalam artikel Dasar Hukum Larangan Jual Rokok Eceran.
Namun, hal ini berbeda jika yang Anda maksud dengan eceran adalah perbungkus. Artinya, kebalikan dari grosiran yang menurut KBBI adalah penjualan atau pembelian barang dalam jumlah besar.
Jika demikian, maka penjualan secara eceran perbungkus tidak dilarang. Selama tidak kurang dari 20 batang perbungkus untuk produk tembakau berupa rokok putih mesin.[2]
Selain itu terdapat juga ketentuan berhubungan mengenai pita cukai rokok yang harus diperhatikan. Pasal 29 ayat (1) UU 39/2007, menyatakan bahwa rokok sebagai barang kena cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai rokok atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai rokok atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.
Dengan demikian, berkenaan dengan rokok apa saja yang ilegal? dapat disimpulkan bahwa rokok yang tidak dilengkapi pita cukai rokok atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya adalah rokok ilegal.
Lantas, apa hukum beli rokok ilegal? Pelanggaran atas ketentuan pita cukai rokok ini dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 54 UU 39/2007, sebagai berikut:
Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Selanjutnya, kami akan beralih kepada pertanyaan Anda selanjutnya mengenai berapa bea cukai rokok? Mengenai tarif cukai rokok berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris dapat ditemukan dalam PMK 192/2021dan perubahannya.
Sebelum membahas tarifnya, perlu diingat bahwa pengusaha pabrik hasil tembakau dikelompokkan dalam golongan pengusaha berdasarkan masing-masing jenis dalam produksi hasil tembakau, sesuai dengan batasan jumlah produksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I PMK 109/2022.[3]
Selanjutnya, menurut Pasal 5 PMK 192/2021, tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau, yang besarannya didasarkan pada:
- jenis hasil tembakau;
- golongan pengusaha; dan
- batasan harga jual eceran per batang atau gram.
Lantas, tarif cukai rokok berapa? Untuk batasan harga jual eceran per batang atau gram dan tarif cukai per batang atau gram, untuk setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing golongan pengusaha pabrik hasil tembakau, tercantum dalam Lampiran II PMK 97/2024,[4] sebagai berikut:
Tarif cukai rokok berapa? Dalam hal impor, tarif cukai dan batasan harga jual eceran terendah per batang atau gram untuk setiap hasil tembakau yang diimpor tercantum dalam Lampiran III PMK 97/2024,[5] sebagai berikut:
Catatan:
Arti dari singkatan-singkatan di atas adalah sebagai berikut:
- SKM: sigaret kretek mesin;
- SPM: sigaret putih mesin;
- SKT: sigaret kretek tangan;
- SKTF: sigaret tangan filter;
- SPT: sigaret putih tangan;
- SPTF: sigaret putih tangan filter;
- KLM: sigaret kelembak kemenyan;
- CRT: cerutu;
- KLB: rokok daun atau klobot;
- TIS: tembakau iris.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris.
Referensi;
- Eceran, KBBI, yang diakses pada 21 Oktober 2025, pukul 13.02 WIB;
- Grosiran, KBBI, yang diakses pada 21 Oktober 2025, pukul 13.31 WIB.
[1] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (“UU 39/2007”)
[2] Pasal 433 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
[3] Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 Tahun 2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (“PMK 192/2021”)
[4] Pasal 6 ayat (1) PMK 192/2021
[5] Pasal 7 PMK 192/2021