Bikin Paspor Pakai Identitas Palsu, Ini Jerat Pidananya

PERTANYAAN

Saya punya masalah dengan identitas saya. Saya memiliki paspor dengan data saudara saya, tapi di foto paspor tersebut pakai foto saya. Hal ini saya lakukan karena waktu itu saya diiming-imingi kerja ke luar negeri dengan syarat harus mengubah data. Karena waktu itu umur saya sudah terlalu tua, jadi saya pakai data saudara saya untuk bikin paspor. Namun saya kena tipu dan tidak jadi berangkat. Kemudian, saya mencoba ke imigrasi untuk mengajukan pembuatan paspor, tapi saya ketahuan kalau datanya tidak benar. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana proses hukum agar saya bisa mempunyai paspor dengan data diri saya yang asli (pemutihan)?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Jerat Hukum Bagi Pemberi Identitas Palsu Dalam Paspor yang dibuat oleh Eric Manurung, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 30 Januari 2014, lalu dimutakhirkan kedua kali oleh Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H pada 08 November 2022.

KLINIK TERKAIT

Hukumnya Palsukan Identitas untuk Buat Paspor

15 Okt, 2026

Cara Mengurus Paspor Hilang Saat Liburan di Luar Negeri

16 Sep, 2025

Paspor Diplomatik dan Syarat Permohonannya

28 Apr, 2025

Paspor Dicoret Oknum TNI, Lakukan Langkah Ini

23 Des, 2021

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Jerat Hukum Membuat Paspor Pakai Identitas Palsu

Sebelum menjawab pertanyaan Anda berkaitan dengan perubahan paspor dengan data diri yang asli, perlu Anda ketahui terlebih dahulu, bahwa perbuatan memalsukan paspor merupakan sebuah tindak pidana yang diatur dalam beberapa undang-undang.

Salah satunya adalah tindak pidana keterangan palsu dalam akta autentik. Hal ini diatur dalam Pasal 394 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026,[1] yang sebelumnya pernah diatur dalam Pasal 266 KUHP lama yang saat ini sudah dicabut dan dinyatakan sudah tidak berlaku. Berikut ini bunyi pasalnya.

Pasal 266 KUHP lama

Pasal 394 UU 1/2023

Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 tahun; Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Setiap orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu sebesar Rp2 miliar.[2]

Untuk memahami mengenai akta autentik, kami akan merujuk pada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata, sebab dalam UU 1/2023 definisi tersebut tidak diatur. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.

Lantas, apakah paspor termasuk akta autentik? Jika merujuk pada pengertiannya, paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.[3] Paspor dinas dan paspor diplomatik diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri, sedangkan paspor biasa diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.[4]

Berdasarkan definisinya, paspor dikategorikan sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Sehingga, paspor termasuk ke dalam kategori akta autentik yang dimaksud Pasal 394 UU 1/2023.

Bukan hanya UU 1/2023, sanksi pidana terkait dengan pemalsuan data pada paspor juga diatur dalam UU Keimigrasian. Khususnya pada Pasal 126 huruf c UU Keimigrasian jo. Pasal II ayat (5) huruf d UU 1/2026, yang menyatakan setiap orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan (seperti paspor) bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu sebesar Rp200 juta.[5]

Kemudian, pelaku pemalsuan paspor juga melanggar ketentuan yang terkandung dalam Pasal 66 UU PDP, sebagaimana berbunyi:

Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori V,[6] yaitu sebesar Rp500 juta.[7]

Dengan demikian, baik Anda maupun yang menyuruh Anda melakukan pemalsuan identitas/keterangan untuk membuat paspor, sama-sama dapat dikenai sanksi pidana.

Bisakah Memperbaiki Paspor Palsu dengan Identitas Asli?

Menjawab pertanyaan Anda mengenai pembuatan paspor dengan data diri asli, maka terlebih dahulu Anda perlu melakukan pembatalan paspor.

Menurut Pasal 64 PP 31/2013 pembatalan paspor atau dokumen perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal:

1. paspor atau dokumen perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
2. pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
3. pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan paspor;
4. tidak diambil dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
5. kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Kami asumsikan bahwa paspor yang Anda maksud adalah paspor biasa. Maka pembatalan paspor biasa dilakukan oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk perwakilan republik Indonesia, pejabat imigrasi yang ditunjuk Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (“KDEI”), atau pejabat dinas luar negeri.[8]

Jika pembatalan paspor biasa karena alasan memberikan keterangan palsu atau tidak benar seperti di kasus Anda, maka terhadap pemegang paspor dilakukan pemeriksaan.[9] Hasil pemeriksaan dibuat dalam berita acara pemeriksaan oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk atau pejabat dinas luar negeri.[10]

Berita acara pemeriksaan ini disampaikan kepada kepala kantor imigrasi, kepala perwakilan republik Indonesia, atau kepala KDEI sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 1 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya berita acara pemeriksaan.[11]

Apabila kepala kantor imigrasi, kepala perwakilan republik Indonesia, atau kepala KDEI menyetujui pembatalan paspor biasa ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat keputusan pembatalan paspor biasa,[12] yang memuat:[13]

1. perintah pengguntingan paspor biasa;
2. perintah penyidikan; dan/atau
3. penangguhan pemberian paspor biasa.

Penangguhan pemberian paspor biasa ini dilakukan untuk jangka waktu 6 bulan dan paling lama 2 tahun terhitung sejak tanggal paspor biasa yang bersangkutan dibatalkan.[14]

Kemudian, kepala kantor imigrasi dapat memerintahkan kepada penyidik pegawai negeri sipil keimigrasian untuk melakukan penyidikan terhadap pemohon pembatalan paspor dengan alasan memberikan keterangan palsu atau tidak benar.[15]

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
14. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Lapor.

[1] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”)

[2] Pasal 79 ayat (1) huruf f UU 1/2023

[3] Pasal 106 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“Perppu Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”)

[4] Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) UU Keimigrasian

[5] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023

[6] Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadijo. Pasal II ayat (5) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (“UU 1/2026”)

[7] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023

[8] Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (“Permenimipas 11/2026”)

[9] Pasal 32 ayat (1) Permenimipas 11/2026

[10] Pasal 32 ayat (2) Permenimipas 11/2026

[11] Pasal 32 ayat (3) Permenimipas 11/2026

[12] Pasal 32 ayat (4) Permenimipas 11/2026

[13] Pasal 32 ayat (5) Permenimipas 11/2026

[14] Pasal 35 ayat (1) Permenimipas 11/2026

[15] Pasal 33 ayat (1) Permenimipas 11/2026