Paspor Diplomatik dan Syarat Permohonannya

PERTANYAAN

Saya memiliki pertanyaan seputar paspor diplomatik. Apa itu paspor diplomatik? Paspor diplomatik warna apa? Apakah istri diplomat mendapatkan paspor diplomatik jika ikut suaminya bertugas di luar negeri? Apa persyaratan mendapatkan paspor diplomatik? Apakah pemegang paspor diplomatik harus mempunyai visa? Adakah daftar negara yang tidak memerlukan visa?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Pihak-Pihak yang Diberikan Paspor Diplomatik yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. yang dipublikasikan pertama kali pada 18 April 2019, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh Saufa Ata Taqiyya, S.H. pada 30 Desember 2021, dan dimutakhirkan kedua kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 14 Oktober 2022.

KLINIK TERKAIT

Perlindungan WNI yang Meninggal di Luar Negeri

13 Jul, 2026

Paspor Diplomatik dan Syarat Permohonannya

28 Apr, 2025

Sanksi Travel Warning Jika Tak Patuhi Keputusan Mahkamah Internasional

15 Sep, 2022

Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing yang Bekerja di Kedutaan

27 Mei, 2022

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Apa yang Dimaksud Paspor Diplomatik?

Sebelum menjawab inti pertanyaan Anda, mari kita ketahui terlebih dahulu pengertian paspor. Berdasarkan Pasal 106 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 16 UU Keimigrasian, paspor Republik Indonesia (“RI”) atau paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah RI kepada Warga Negara Indonesia (“WNI”) untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Paspor merupakan dokumen perjalanan RI, sama halnya dengan surat perjalanan laksana paspor, yaitu dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu.[1] Selanjutnya, paspor terdiri atas:[2]

1. paspor diplomatik;
2. paspor dinas; dan
3. paspor biasa.

Apa itu paspor diplomatik? Paspor diplomatik adalah paspor yang diterbitkan bagi WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik, yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri (“Menlu”).[3] Sebagai informasi, paspor diplomatik terdiri atas paspor diplomatik elektronik dan nonelektronik.[4]

Maka, dapat disimpulkan bahwa kementerian yang mengurus, mengubah, mencatat paspor diplomatik adalah Kementerian Luar Negeri (“Kemlu”).

Lalu, paspor diplomatik warna apa? Warna paspor diplomatik adalah hitam.[5]

Selanjutnya, berapa lama paspor diplomatik berlaku? Masa berlaku paspor diplomatik paling lama 5 tahun sejak tanggal diterbitkan.[6]

Pemberian Paspor Diplomatik

Berkaitan dengan pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa pejabat diplomatik yang Anda maksud adalah pejabat diplomatik dan konsuler (pejabat fungsional diplomat) yang disebutkan di Pasal 1 angka 10 Permenlu 13/2022.

Paspor diplomatik diberikan untuk WNI (pejabat fungsional diplomat) yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka:[7]

1. penempatan pada perwakilan RI di luar negeri;[8] atau
2. perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

Menurut Pasal 3 ayat (2) Permenlu 2/2019, WNI yang dimaksud meliputi:

1. presiden dan wakil presiden;
2. ketua dan wakil ketua lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945;
3. menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri;
4. ketua dan wakil ketua lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang;
5. kepala perwakilan diplomatik, kepala perwakilan konsuler Republik Indonesia, pejabat diplomatik dan konsuler;
6. atase pertahanan dan atase teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri dan diperbantukan pada perwakilan;
7. pejabat Kemlu yang menjalankan tugas resmi yang bersifat diplomatik di luar wilayah Indonesia; dan
8. utusan atau pejabat resmi yang ditugaskan dan ditunjuk mewakili pemerintah RI atau diberikan tugas lain dari menteri di luar wilayah Indonesia yang bersifat diplomatik.

Selain diberikan kepada WNI sebagaimana disebutkan di atas, Pasal 3 ayat (3) Permenlu 2/2019 mengatur bahwa paspor diplomatik juga dapat diberikan kepada:

1. istri atau suami presiden dan wakil presiden beserta anak-anaknya;
2. istri atau suami dari WNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b dan c Permenlu 2/2019, yang mendampingi suami atau istrinya dalam rangka perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik;
3. istri atau suami dari para pejabat yang ditempatkan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf e dan f Permenlu 2/2019 beserta anaknya yang berusia paling tinggi 25 tahun, belum kawin, belum bekerja, masih menjadi tanggungan dan tinggal bersama di wilayah akreditasi; atau
4. kurir diplomatik.

Ketentuan di atas menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah istri diplomat mendapatkan paspor diplomatik? Pada dasarnya, istri atau suami dari pejabat diplomatik dan konsuler yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia diberikan paspor diplomatik. Selain istri dan suami, paspor diplomatik juga diberikan kepada anaknya yang berusia paling tinggi 25 tahun, belum kawin, belum bekerja, masih menjadi tanggungan dan tinggal bersama di wilayah akreditasi.

Apa Persyaratan Mendapatkan Paspor Diplomatik?

Dalam rangka penempatan pada perwakilan RI di luar negeri, dokumen persyaratan untuk permohonan paspor diplomatik adalah:[9]

1. nota permohonan pembuatan paspor diplomatik dari unit kerja yang memiliki kewenangan mengatur mutasi pegawai di Kemlu;
2. fotokopi Keputusan Pengaturan Perjalanan Dinas Pindah yang diterbitkan oleh Menlu;
3. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah yang disahkan oleh pejabat berwenang, bagi istri atau suami dari pejabat diplomatik dan konsuler;
4. fotokopi akta kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran yang disahkan oleh pejabat berwenang, bagi anak-anak dari pejabat diplomatik dan konsuler;
5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
6. fotokopi Kartu Keluarga.

Adapun jika keperluannya adalah untuk tugas yang bersifat diplomatik, dokumen persyaratan untuk permohonan paspor diplomatik meliputi:[10]

1. surat permohonan dari instansi atau lembaga pemerintahan tempat bekerja dan/atau instansi atau lembaga pemerintahan pengusul;
2. surat persetujuan pemerintah untuk melakukan perjalanan tugas yang bersifat diplomatik ke luar wilayah Indonesia dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, atau surat perintah penugasan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil tertentu;
3. fotokopi akta perkawinan atau buku nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, bagi istri atau suami dari WNI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b Permenlu 2/2019.

Apakah Pemegang Paspor Diplomatik Harus Mempunyai Visa?

Visa diplomatik adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan RI atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah RI yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.[11]

Berdasarkan Pasal 35 UU Keimigrasian dan penjelasannya, visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik. Visa diplomatik ini diberikan orang asing termasuk kepada anggota keluarganya berdasarkan perjanjian internasional, prinsip resiprositas, dan penghormatan (courtesy).

Pemberian visa diplomatik merupakan kewenangan Menlu, dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri di perwakilan Republik Indonesia.[12]

Visa diplomatik ini dapat diberikan untuk:[13]

1. 1. 1 kali perjalanan, dapat diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia untuk jangka waktu paling lama 60 hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk oleh petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi;[14] atau
   2. beberapa kali perjalanan, dapat diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia untuk jangka waktu paling lama 60 hari setiap kunjungan, yang berlaku sejak tanggal diberikannya tanda masuk oleh petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi.[15]

Sebagai informasi, visa diplomatik juga berlaku sebagai izin tinggal diplomatik yang bersifat sementara.[16]

Masa berlaku visa diplomatik untuk 1 kali perjalanan harus dipergunakan dalam waktu 90 hari terhitung sejak tanggal diterbitkan.[17] Sedangkan, masa berlaku visa diplomatik untuk beberapa kali perjalanan berlaku paling lama 12 bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan.[18]

Daftar Negara yang Tidak Memerlukan Visa

Apakah pemegang paspor diplomatik harus mempunyai visa? Menurut Pasal 17 ayat (1) Permenlu 8/2024, orang asing dari negara tertentu dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa diplomatik untuk melakukan 1 kali perjalanan di wilayah Indonesia. Pembebasan dari kewajiban memiliki visa diplomatik diberikan berdasarkan asas resiprokal yang dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis atau dokumen tertulis lainnya.[19]

Pemegang paspor diplomatik maupun dinas dari negara-negara tertentu tidak memerlukan visa untuk kunjungan singkat ke Indonesia dengan masa izin tinggal paling lama 30 hari. Pemerintah Indonesia hingga saat ini telah mengadakan persetujuan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas dengan 32 negara sebagaimana daftar di bawah ini:

1. Afghanistan (30 hari);
2. Argentina (30 hari);
3. Austria (30 hari);
4. Azerbaijan (30 hari);
5. Bangladesh (30 hari); dan lain-lain.

Daftar 32 negara tersebut dapat Anda temukan dalam artikel Visa Dinas dan Diplomatik pada laman resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sofia, Bulgaria Merangkap Albania dan Makedonia Utara.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas;
7. Peraturan Menteri Luar Negeri Tahun 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas;
8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas.

Referensi:

Visa Dinas dan Diplomatik yang diakses pada 25 April 2025, pukul 10.43 WIB.

---

[1] Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”) jo. Pasal 106 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 17 UU Keimigrasian

[2] Pasal 24 ayat (2) UU Keimigrasian

[3] Pasal 25 ayat (1) dan (3) UU Keimigrasian

[4] Pasal 1A ayat (1) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (“Permenlu 13/2022”)

[5] Ardin Sheylla Yolanda (et.al). Efektivitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi

Kelas II Non TPI Blitar. Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol. 2, No. 5, 2024, hal. 63

[6] Pasal 2 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas (“Permenlu 2/2019”)

[7] Pasal 3 ayat (1) Permenlu 2/2019

[8] Lihat Pasal 1 angka 5 Permenlu 13/2022 yang menjelaskan bahwa perwakilan RI di luar negeri adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler RI yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah RI secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.

[9] Pasal 5 Permenlu 2/2019

[10] Pasal 6 Permenlu 2/2019

[11] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Visa DIplomatik dan Visa Dinas (“Permenlu 8/2024”)

[12] Pasal 37 UU Keimigrasian

[13] Pasal 5 ayat (1) Permenlu 8/2024

[14] Pasal 7 ayat (1) Permenlu 8/2024

[15] Pasal 7 ayat (2) Permenlu 8/2024

[16] Pasal 7 ayat (3) Permenlu 8/2024

[17] Pasal 18 ayat (1) Permenlu 8/2024

[18] Pasal 19 ayat (1) Permenlu 8/2024

[19] Pasal 17 ayat (2) Permenlu 8/2024