Setahu saya KUH Perdata belum pernah disahkan menjadi undang-undang, hal ini berbeda dengan KUHP lama yang disahkan melalui UU 1/1946. Pada kondisinya tersebut, apakah KUH Perdata dapat diuji materi di MK?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sejatinya KUH Perdata merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Belanda yang berbentuk wet. Pada masa itu, yang dimaksud dengan “wet” adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk di negeri belanda oleh Regering bersama dengan Staten-Generaal.[1] Wet kemudian diberlakukan untuk wilayah Belanda dan Hindia Belanda (saat ini Negara Republik Indonesia). Contoh dari wet adalah Wetboek van Strafrecht atau KUHP lama dan Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata .
Setelah kemerdekaan Indonesia, berbagai wet yang masih ada kemudian kedudukannya disetingkatkan dengan bentuk undang-undang.[2] Hal ini juga tercermin dari cara pembentukan undang-undang (yang dilakukan oleh DPR bersama Presiden) yang setara dengan cara pembentukan wet. Oleh karena itu, suatu wet juga hanya dapat diubah atau dicabut dengan menggunakan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[3]
Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi (“MK”) memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:
Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Dengan demikian, karena KUH Perdata adalah setingkat dengan undang-undang maka MK berwenang untuk melakukan pengujian terhadapnya.
Secara historis, MK juga pernah mengabulkan berbagai permohonan uji materi terhadap KUH Perdata. Hal ini dapat ditemukan malam Putusan MK No. 93/PUU-XX/2022 tentang pengujian konstitusionalitas Pasal 433 KUH Perdata.
Dalam pertimbangannya MK menyatakan:[4]
Menimbang bahwa oleh karena permohonan para pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847, selanjutnya KUH Perdata) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28G ayat (2) dan ayat (2) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022
Referensi:
Indrati, Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Sleman: Penerbit Kanisius, 2020.
[1] Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Sleman: Penerbit Kanisius, 2020), hlm. 251.
[2] Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Sleman: Penerbit Kanisius, 2020), hlm. 251.
[3] Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, (Sleman: Penerbit Kanisius, 2020), hlm. 251.
[4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022, hal. 448-449.
