Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi dalam Hukum

PERTANYAAN

Setelah Mahkamah Konstitusi diadakan sampai sekarang sudah mengeluarkan beberapaperaturan MK atauperaturan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana posisiperaturan Mahkamah Konstitusi dalam hukum atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 27 April 2018, lalu dimutakhirkan pada 10 November 2023.

KLINIK TERKAIT

Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 dan UU MK

10 Nov, 2023

Jika Hakim Melanggar Kode Etik, Apakah Putusan MK Jadi Tidak Sah?

24 Okt, 2023

Bisakah Menguji Kembali Pasal yang Sama ke MK?

14 Agt, 2023

Bagaimana Pelaksanaan Putusan MK yang Membatalkan Norma?

03 Mei, 2023

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Menjawab kedudukan peraturan atau putusan Mahkamah Konstitusi („MK“), perlu kami jelaskan terlebih dahulu mengenai peraturan perundang-undangan. Dilihat dari Pasal 1 angka 2 UU 15/2019, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh negara lembaga atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 mengatur bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

1. UUD 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Baca juga: Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Lantas, bagaimana kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi?

Kedudukan Peraturan Mahkamah Konstitusi

Menjawab pertanyaan Anda, dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011, yang berbunyi:

Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Dilihat dari ketentuan di atas, selain jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, terdapat juga jenis peraturan perundang-undangan lain seperti peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan peraturan Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan.

Kemudian, peraturan perundang-undangan lain atau selain yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 tersebut (dalam konteks ini peraturan atau putusan MK) tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.[1]

Perlu digaris bawahi bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya.[2]

Berkenaan dengan pembentukan atau penerbitan peraturan Mahkamah Konstitusi ini dapat dibentuk melalui ketentuan yang secara eksplisit diatur dalam UU MK dan perubahannya. Sebagai contoh, penerbitan Peraturan MK 6/2023 tentang tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, diatur dalam Pasal 4 ayat (5) UU 7/2020, yang berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi.

Terdapat juga Peraturan MK 11/2024 tentang majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang penerbitannya diatur dalam Pasal 27A ayat (7) UU 7/2020, yang berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam peraturan mahkamah konstitusi.

Selain yang diatur secara eksplisit oleh UU MK, terdapat juga peraturan Mahkamah Konstitusi yang tidak diatur secara eksplisit oleh UU MK seperti Peraturan MK 7/2025 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan peraturan Mahkamah Konstitusi termasuk dalam peraturan perundang-undangan serta diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Baca juga: Perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami terkait kedudukan peraturan Mahkamah Konstitusi dalam hukum Indonesia sebagaimana ditanyakan, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
10. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Konstitusi;
11. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

---

[1] Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

[2] Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi