Kenegaraan

Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi

Bacaan 3 Menit
Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi

Pertanyaan

Apa dasar hukum Mahkamah Konstitusi?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Dasar hukum Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah tercantum dalam UUD 1945 yang kemudian diterbitkan UU Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya.

Adapun Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud UUD 1945.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi Menurut UUD 1945

Dasar hukum Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah tercantum dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman Pasal 24C UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:[1]

  1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar;
  2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar;
  3. Memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga mencakup kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut undang-undang dasar.[2]

Perlu diketahui, pembentukan Mahkamah Konstitusi ini selambat-lambatnya dilakukan pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangan Mahkamah Konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Agung.[3]

Kemudian, terbitlah dasar hukum Mahkamah Konstitusi yaitu UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur pula peralihan dari perkara yang ditangani Mahkamah Agung setelah terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang berlaku dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 2003.[4]

Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi Menurut UU Mahkamah Konstitusi

Dalam UU Mahkamah Konstitusi didefinisikan secara singkat apa itu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.[5]

Baca juga: Alasan Penggunaan Istilah “Kuasa Hukum” Ketika Beracara di MK

Berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.[6]

Dari kesembilan hakim konstitusi, satu merangkap sebagai ketua, dan satunya lagi merangkap sebagai wakil ketua. Baik ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi mengemban jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya dan dapat dipilih kembali dalam jabatan sama untuk satu kali masa jabatan.[7]

Dengan demikian, dasar hukum Mahkamah Konstitusi tercantum dalam UUD 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi serta perubahannya.

Baca juga: Aturan Seputar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang dan terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

[1] Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”)

[2] Pasal 24C ayat (2) UUD 1945

[3] Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945

[4] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU Mahkamah Konstitusi”)

[5] Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 2 UU Mahkamah Konstitusi

[6] Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU 7/2020”)

[7] Pasal 4 ayat (2), (3), (3a) UU 7/2020

Tags: