Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Masih Bisakah Memperkarakan Orang Tua yang Menganiaya di Masa Kecil? yang dibuat oleh Erizka Permatasari, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada 18 November 2020.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Kekerasan yang Anda alami di masa kecil termasuk Kekerasan dalam Rumah Tangga (“KDRT”), yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.[1]
Adapun yang dimaksud dengan rumah tangga meliputi:[2]
- suami, isteri, dan anak;
- orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;dan/atau
- orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
Setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:[3]
- kekerasan fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.[4]
- kekerasan psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.[5]
- kekerasan seksual, yaitu perbuatan yang meliputi:[6]
- pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- penelantaran rumah tangga.
Berdasarkan informasi yang Anda berikan, Anda mendapat kekerasan verbal dan tendangan, pukulan, benturan kepala ke tembok, serta cambukan gagang sapu, yang mana hal-hal tersebut mengakibatkan Anda merasa trauma, marah, dan dendam hingga saat ini. Sehingga, kekerasan yang dilakukan oleh orang tua Anda dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik dan psikis berdasarkan UU 23/2004.
Karena hal tersebut terjadi di dalam lingkup rumah tangga, maka Anda selaku anak dapat dikategorikan sebagai korban KDRT.
Pelaku yang terbukti secara sah melakukan KDRT dipidana sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan.
Terhadap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp15 juta. [7]
Sedangkan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp9 juta.[8]
Sebagaimana yang kami jelaskan, KDRT merupakan tindak pidana, sehingga untuk langkah hukum yang dapat Anda lakukan adalah dengan melaporkan tindakan tersebut ke kantor kepolisian terdekat.
Namun, patut diperhatikan bahwa di dalam hukum pidana dikenal daluwarsa sebagaimana telah dijelaskan dalam Berapa Lama Masa Daluwarsa Penuntutan dan Menjalankan Pidana?
Karena Anda mengatakan bahwa kejadian KDRT yang Anda alami sudah cukup lama, Anda perlu memastikan terlebih dahulu kapan tindakan tersebut terjadi. Adapun perhitungan daluwarsa dimulai sejak kejadian KDRT tersebut terjadi. Hal ini diperlukan karena apabila telah lewat masa daluwarsa, maka terhadap tindak pidana KDRT tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap orang tua Anda.
Sebagai catatan, dalam melaporkan KDRT ke pihak kepolisian, Anda harus menyiapkan alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Anda cukup memberikan keterangan selaku saksi korban dan menyertakan satu alat bukti yang sah lainnya.[9]
Alat bukti yang sah menurut Pasal 235 ayat (1) UU 20/2025 sebagaimana telah diulas melalui Jenis Alat Bukti Sah Menurut KUHAP Baru.
Berkaitan dengan bukti surat, Romy Leo Rinaldo, mitra advokat pro bono Koneksi, dalam sesi Instagram Live Klinik Hukumonline mengenai Domestic Violence 101 memaparkan bahwa korban dapat menunjukkan alat bukti berupa visum et repertum (VeR) untuk membuktikan kekerasan fisik dan/atau menunjukkan hasil pemeriksaan psikologis yang dilakukan oleh psikiater. Penjelasan Romy selengkapnya dapat Anda saksikan di Instagram Live berikut bit.ly/IGLiveDomesticViolence.
Selain mengambil langkah hukum, kami menyarankan Anda untuk segera memulihkan luka psikis Anda dengan mengunjungi psikolog/psikiater agar Anda dapat segera lepas dari trauma akibat tindak KDRT tersebut.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Catatan:
Romy Leo Rinaldo, mitra advokat pro bono Koneksi, memaparkan materi dengan judul Domestic Violence 101 dalam sesi Instagram Live Klinik Hukuonline pada Selasa, 17 November 2020, pukul 16.00-17.00 WIB.
[2] Pasal 2 ayat (1) UU 23/2004
[7] Pasal 44 ayat (1) UU 23/2004
[8] Pasal 45 ayat (1) UU 23/2004