Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Shanti Rachmadsyah, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 3 September 2010, dimutakhirkan pertama kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 29 November 2022, kemudian dimutakhirkan oleh Rifdah Rudi, S.H. pada 01 April 2024.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Sebelum menjawab pertanyaan Anda, perlu kami konfirmasi bahwa yang disampaikan oleh customer service benar secara hukum. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 42 ayat (1) UU Telekomunikasi, yang berbunyi:
Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.
Namun, kewajiban untuk merahasiakan informasi yang dikirim atau diterima pelanggan tersebut tidaklah absolut. Sebab, untuk keperluan proses peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, dan penyidangan)[1] penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:[2]
- Permintaan tertulis jaksa agung atau kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu.
- Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Oleh karena itu, langkah hukum yang tepat untuk cek lokasi nomor HP, melacak nomor HP itu milik siapa, atau mencari tahu identitas penelepon, Anda harus melaporkan tindak pidana kepada polisi. Nantinya, polisi yang akan mencari identitas si penelepon tersebut dalam rangka melaksanakan penyelidikan dan/atau penyidikan. Cara melapor tindak pidana ke polisi dapat Anda simak selengkapnya dalam artikel Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.
Selanjutnya, Anda dapat meminta polisi untuk memberitahukan kepada Anda siapa identitas si penelepon melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
Untuk mengetahui apakah perbuatan penelepon merupakan pelanggaran hukum atau bukan, perlu dilihat kembali perbuatan apa yang ia lakukan terhadap Anda. Misalnya dengan mengaku-ngaku sebagai pacar Anda dan meminta untuk diberikan sesuatu, maka ia dapat dijerat Pasal 492 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang telah berlaku sejak 2 Januari 2026,[3] sebagai berikut.
Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta.[4]
Menurut Penjelasan Pasal 492 UU 1/2023, ketentuan ini mengatur tentang tindak pidana penipuan, di mana perbuatan material dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku.
Penjelasan selengkapnya mengenai pasal penipuan dapat Anda simak di Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan.
Selain penipuan melalui telepon, apabila penelepon tersebut memberikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi kepada Anda sebagai korban, maka telah melanggar Pasal 29 UU 1/2024, sebagai berikut.
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakut-nakuti.
Pelanggaran atas pasal di atas dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori IV,[5] yaitu sebesar Rp200 juta.[6]
Adapun anda sebagai korban diartikan sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perbuatan yang termasuk dari pasal ini secara jelas adalah perundungan di ruang digital (cyber bullying).[7]
Baca juga: Pasal untuk Menjerat Pelaku Pengancaman Pembunuhan
Tak hanya pengancaman atau penipuan melalui telepon, menurut hemat kami, penelepon yang mengaku-ngaku sebagai pacar Anda berarti telah menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Data pribadi seperti nama merupakan data pribadi yang bersifat umum,[8] yang dilindungi oleh UU PDP dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP 33/2026.
Penggunaan data pribadi secara melawan hukum telah melanggar ketentuan Pasal 65 ayat (3) UU PDP, sebagai berikut.
Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.
Atas perbuatan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, penelepon bisa dijerat pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak kategori IV,[9] yaitu sebesar Rp200 juta.[10]
Demikian jawaban dari kami terkait boleh tidaknya operator seluler memberikan cara melacak nomor HP itu milik siapa, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
[1] Penjelasan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (“UU Telekomunikasi”).
[2] Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi.
[3] Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“UU 1/2023”).
[4] Pasal 79 ayat (1) huruf e UU 1/2023.
[5] Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 1/2024”) jo. Pasal II ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (“1/2026”).
[6] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023.
[7] Penjelasan Pasal 29 UU 1/2024.
[8] Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (“UU PDP”).
[9] Pasal 67 ayat (3) UU PDP jo. Pasal II ayat (5) huruf d UU 1/2026.
[10] Pasal 79 ayat (1) huruf d UU 1/2023.