Logo hukumonline
Personalisasi
Halo,
Anda,

Segera Upgrade paket berlangganan Anda.
Dapatkan fitur lebih lengkap
Ada pertanyaan? Hubungi Kami
Bahasa
id-flag
en-flag
Kenegaraan

Bisakah Perguruan Tinggi Terlibat dalam Usaha Pertambangan?

Bisakah Perguruan Tinggi Terlibat dalam Usaha Pertambangan?
Bisakah Perguruan Tinggi Terlibat dalam Usaha Pertambangan?

PERTANYAAN

Apakah perguruan tinggi dapat secara langsung mengelola usaha pertambangan, seperti menjadi pemegang konsesi tambang? Apa saja konsekuensi hukumnya jika perguruan tinggi terlibat langsung dalam kegiatan tersebut?

Daftar Isi

    INTISARI JAWABAN

    ULASAN LENGKAP

    Terima kasih atas pertanyaan Anda.

    Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

    Keterlibatan Perguruan Tinggi dalam Usaha Pertambangan

    Sebelum menjawab pertanyaan inti Anda, perlu diketahui sebelumnya bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.[1]

    Sementara itu, Pasal 4 UU Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa Pendidikan tinggi berfungsi untuk:

    1. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
    2. mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan
    3. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

    Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau

    Mulai DariRp. 149.000

    Meskipun dalam UU Pendidikan Tinggi keterlibatan langsung perguruan tinggi dalam usaha pertambangan tidak secara eksplisit dijelaskan, namun, dalam UU 2/2025, keterlibatan perguruan tinggi dalam kegiatan pertambangan diatur secara khusus, namun bersifat tidak langsung. Hal ini karena negara menyadari peran penting perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi, riset, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, namun tidak menjadikan perguruan tinggi sebagai pelaku eksplorasi atau eksploitasi tambang secara langsung sebagaimana tertuang dalam Pasal 51A dan Pasal 60A UU 2/2025.

    Pasal 51A ayat (1) UU 2/2025 mengatur bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, pemerintah pusat dapat memberikan wilayah izin usaha pertambangan (“WIUP”) mineral logam dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi, kepada badan usaha milik negara (“BUMN”), badan usaha milik daerah (“BUMD”), atau badan usaha swasta. Dengan demikian, pemberian WIUP kuntuk kepentingan perguruan tinggi tersebut sifatnya tidak langsung melainkan melalui BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam skema ini, badan usaha tersebut bertindak sebagai pemegang WIUP dan diwajibkan untuk memberikan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi, berdasarkan perjanjian kerja sama.[2]

    Penting untuk dicatat bahwa skema ini tidak menjadikan perguruan tinggi sebagai pelaku usaha pertambangan, melainkan sebagai penerima manfaat atau pihak yang memperoleh hasil ekonomi untuk mendukung kegiatan pendidikan tinggi. Ketentuan ini juga mensyaratkan bahwa pemberian WIUP tersebut mempertimbangkan luas wilayah, status akreditasi perguruan tinggi, dan kontribusi dalam peningkatan akses serta layanan pendidikan.[3]

    Ketentuan serupa juga berlaku dalam Pasal 60A ayat (1) UU 2/2025 yang mengatur mengenai pemberian WIUP batubara secara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta. Pemberian WIUP tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan:[4]

    1. luas WIUP batubara;
    2. status perguruan tinggi yang terakreditasi; dan
    3. peningkatan akses serta layanan pendidikan bagi masyarakat.

    Menurut hemat kami, melalui mekanisme ini, perguruan tinggi tidak perlu melakukan kegiatan tambang secara langsung, melainkan berperan sebagai mitra yang mendapat manfaat dalam rangka mendukung perguruan tinggi, khususnya dalam aspek penelitian dan pengembangan, pengabdian masyarakat, serta peningkatan kapasitas kelembagaan.

    Oleh karena itu dapat diketahui bahwa, keterlibatan perguruan tinggi dalam sektor pertambangan menurut UU 2/2025 bukan dalam bentuk pengelolaan tambang secara langsung, tetapi dalam bentuk penerimaan manfaat melalui kerja sama dengan badan usaha pemegang WIUP.

    Lebih lanjut, sebagaimana disarikan dari Manfaat Perguruan Tinggi dari Pengelolaan Tambang dalam RUU Minerba yang kami akses dari laman resmi Dewan Perwakilan rakyat (“DPR”), Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, memberikan apresiasi terhadap adanya aturan yang menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak perlu terlibat langsung dalam aktivitas pengelolaan tambang, namun tetap bisa memperoleh manfaat dari hasil pengelolaannya. Dengan demikian, perguruan tinggi tetap dapat menjalankan peran utamanya dalam bidang pendidikan dan penelitian.

    Hetifah juga menegaskan bahwa manfaat yang diperoleh dari pengelolaan WIUP batubara harus benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan akademik, riset, dan pengembangan institusi pendidikan tinggi. Ia mengingatkan agar manfaat tersebut tidak sekadar menjadi pemasukan finansial semata tanpa keterkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Selain itu, ia juga menekankan bahwa perguruan tinggi perlu menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan dalam menjalankan perannya sebagai penerima manfaat dari pengelolaan sumber daya alam. Prinsip ini, menurutnya, harus selaras dengan tujuan pendidikan yang berorientasi pada keberlanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan.

    Dengan demikian, menjawab pertanyaan Anda, meskipun perguruan tinggi tidak terlibat langsung dalam kegiatan pertambangan, UU 2/2025 memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk memperoleh manfaat ekonomi dari sektor pertambangan melalui kerja sama dengan badan usaha pemegang WIUP, baik mineral logam maupun batubara. Mekanisme ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi tanpa mengubah fungsi utama perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dan riset, serta tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan peningkatan akses layanan pendidikan bagi masyarakat.

    Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

    Dasar Hukum:

    1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
    2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
    3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
    5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
    6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Energi dan Sumber Daya Mineral.

    Referensi:
    Manfaat Perguruan Tinggi dari Pengelolaan Tambang dalam RUU Minerba, yang diakses pada tanggal 11 Juni 2025, pukul 12.39 WIB.


    [1] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (“UU Pendidikan Tinggi”)

    [3] Pasal 51A ayat (2) UU 2/2025

    [4] Pasal 60A ayat (2) UU 2/2025

    Punya Masalah Hukum yang sedang dihadapi?

    atau konsultasi via chat mulai Rp30.000